DIP : DANA KAMPANYE TIDAK ADA KAITAN DENGAN KRISIS EKONOMI

Jakarta - Krisis ekonomi global nampaknya berpengaruh pada kemampuan partai politik dalam berkampanye. Namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menampik hal tersebut karena bagi PDIP dana kampanye tidak ada kaitannya dengan krisis ekonomi.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 24 November 2008 kemarin. Menurut dia pengertian penggunaan dana atau anggaran terkait berapa besar anggaran yang ada.
“Kalau kita itu partai yang dari dulu semangatnya gotong royong yang sesuai dengan kebutuhan yang kita punya. Kan tidak banyak dari kita yang bermain-main dalam ekonomi bubble besar,”ujar Ganjar.
Ganjar berpendapat dalam berpolitik janganlah selalu menghitung jumlah anggaran namun lebih mengedepankan metode yang ada agar penggunaan dana menjadi efektif. “Ketika kita bermain politik, kita tidak hitung jumlah anggarannya tapi lebih mengedepankan metode apa yang kita pakai,”terangnya.
Bagi PDIP sendiri, tandasnya, selama masa 9 bulan ini dana yang ada lebih banyak dipakai untuk pertemuan massa strategis daripada menggelar kampanye besar-besaran.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla Partai Golkar terpaksa menyusutkan anggaran kampanye untuk Pemilu 2009 sebesar 40 persen akibat krisis yang menimpa para pendonornya. (Gahar)

PENETAPAN ULANG DPT BENTUK INKONSISTENSI KPU

Jakarta - Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menetapkan ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dianggap merupakan bentuk inkonsistensi KPU. Penetapan ulang DPT juga akan mengganggu proses tahapan pemilu.
Demikian dikatakan Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Legislatif Ferry Mursyidan Baldan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 24 November 2008. “Penetapan ulang DPT akan mengganggu tahapan persiapan pemilu mulai dari persiapan logistic pemilu, surat suara, sampai tempat pemungutan suara (TPS) sehingga dikhawatirkan pelaksanaan pemilu bisa tertunda,”terangnya.
Ferry menganggap tindakan KPU tersebut juga akan menurunkan kredibilitas KPU sendiri. “Mereka (KPU-red) telah diberikan kesempatan untuk menyusun tahapan pemilu berdasarkan kemampuan KPU dalam satu kesatuan kerja,”sesalnya.
Dengan penetapan ulang DPT, ujarnya, akan menimbulkan ketidakpastian pada jumlah pemilih dan TPS, serta pendistribusian logistic pemilu yang didasarkan jumlah pemilih di tiap TPS. “Hal tersebut juga akan menunda pencetakan surat suara, padahal di UU sudah ada pembatasan bahwa surat suara dicetak maksimal dilebihi 2,5 persen saja,”tandas politisi Golkar ini.(Gahar).