Jakarta - Krisis ekonomi global nampaknya berpengaruh pada kemampuan partai politik dalam berkampanye. Namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menampik hal tersebut karena bagi PDIP dana kampanye tidak ada kaitannya dengan krisis ekonomi.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 24 November 2008 kemarin. Menurut dia pengertian penggunaan dana atau anggaran terkait berapa besar anggaran yang ada.
“Kalau kita itu partai yang dari dulu semangatnya gotong royong yang sesuai dengan kebutuhan yang kita punya. Kan tidak banyak dari kita yang bermain-main dalam ekonomi bubble besar,”ujar Ganjar.
Ganjar berpendapat dalam berpolitik janganlah selalu menghitung jumlah anggaran namun lebih mengedepankan metode yang ada agar penggunaan dana menjadi efektif. “Ketika kita bermain politik, kita tidak hitung jumlah anggarannya tapi lebih mengedepankan metode apa yang kita pakai,”terangnya.
Bagi PDIP sendiri, tandasnya, selama masa 9 bulan ini dana yang ada lebih banyak dipakai untuk pertemuan massa strategis daripada menggelar kampanye besar-besaran.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla Partai Golkar terpaksa menyusutkan anggaran kampanye untuk Pemilu 2009 sebesar 40 persen akibat krisis yang menimpa para pendonornya. (Gahar)
Kamis, 27 November 2008
PENETAPAN ULANG DPT BENTUK INKONSISTENSI KPU
Jakarta - Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menetapkan ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dianggap merupakan bentuk inkonsistensi KPU. Penetapan ulang DPT juga akan mengganggu proses tahapan pemilu.
Demikian dikatakan Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Legislatif Ferry Mursyidan Baldan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 24 November 2008. “Penetapan ulang DPT akan mengganggu tahapan persiapan pemilu mulai dari persiapan logistic pemilu, surat suara, sampai tempat pemungutan suara (TPS) sehingga dikhawatirkan pelaksanaan pemilu bisa tertunda,”terangnya.
Ferry menganggap tindakan KPU tersebut juga akan menurunkan kredibilitas KPU sendiri. “Mereka (KPU-red) telah diberikan kesempatan untuk menyusun tahapan pemilu berdasarkan kemampuan KPU dalam satu kesatuan kerja,”sesalnya.
Dengan penetapan ulang DPT, ujarnya, akan menimbulkan ketidakpastian pada jumlah pemilih dan TPS, serta pendistribusian logistic pemilu yang didasarkan jumlah pemilih di tiap TPS. “Hal tersebut juga akan menunda pencetakan surat suara, padahal di UU sudah ada pembatasan bahwa surat suara dicetak maksimal dilebihi 2,5 persen saja,”tandas politisi Golkar ini.(Gahar).
Demikian dikatakan Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Legislatif Ferry Mursyidan Baldan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 24 November 2008. “Penetapan ulang DPT akan mengganggu tahapan persiapan pemilu mulai dari persiapan logistic pemilu, surat suara, sampai tempat pemungutan suara (TPS) sehingga dikhawatirkan pelaksanaan pemilu bisa tertunda,”terangnya.
Ferry menganggap tindakan KPU tersebut juga akan menurunkan kredibilitas KPU sendiri. “Mereka (KPU-red) telah diberikan kesempatan untuk menyusun tahapan pemilu berdasarkan kemampuan KPU dalam satu kesatuan kerja,”sesalnya.
Dengan penetapan ulang DPT, ujarnya, akan menimbulkan ketidakpastian pada jumlah pemilih dan TPS, serta pendistribusian logistic pemilu yang didasarkan jumlah pemilih di tiap TPS. “Hal tersebut juga akan menunda pencetakan surat suara, padahal di UU sudah ada pembatasan bahwa surat suara dicetak maksimal dilebihi 2,5 persen saja,”tandas politisi Golkar ini.(Gahar).
Rabu, 26 November 2008
PDIP BELUM PUTUSKAN PENDAMPING MEGA
Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih belum bisa memutuskan siapa yang akan menjadi pendamping Megawati dalam pemilihan presiden 2009 mendatang. Hal tersebut dikarenakan PDIP menginginkan agar pendamping Megawati didukung oleh parpol untuk membangun system presidensil yang efektif dengan koalisi parpol kuat di tingkat parlemen.
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pemenangan (BP) Pemilu PDIP Tjahjo Kumolo pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 24 November 2008. Tjahjo menegaskan PDIP akan memutuskan siapa pendamping Mega setelah mengetahui hasil pemilu legislative 2009.
“Saya meminta agar seluruh kader PDIP memahami lambannya PDI-P mengumumkan nama pendamping Mega karena hal ini disebabkan perkembangan yang terjadi seperti figure yang dianggap serius dan mampu menjadi cawapres ternyata dideklarasikan menjadi capres oleh parpol lain,”tukasnya.
Ketua Fraksi PDIP ini menambahkan, sejumlah nama yang ada belum final karena dinamika politik juga berubah. Apalagi, diantara lima nama tersebut ada yang diusung sebagai capres. “Jadi, kita masih menimbang nama-nama lain untuk dipinang sebagai pendamping Mega,”ungkapnya.
Namun demikian, Tjahjo berharap calon wakil presiden (cawapres) pendamping Megawati Soekarnoputri mampu menambah perolehan suara pada pemilu presiden (pilpres) 2009. “Kita tidak mau salah mengambil figur, karena cawapres diharapkan mampu menambah perolehan suara, tidak hanya mengandalkan perolehan suara dari Bu Mega sendiri,”harap Tjahjo.(Gahar)
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pemenangan (BP) Pemilu PDIP Tjahjo Kumolo pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 24 November 2008. Tjahjo menegaskan PDIP akan memutuskan siapa pendamping Mega setelah mengetahui hasil pemilu legislative 2009.
“Saya meminta agar seluruh kader PDIP memahami lambannya PDI-P mengumumkan nama pendamping Mega karena hal ini disebabkan perkembangan yang terjadi seperti figure yang dianggap serius dan mampu menjadi cawapres ternyata dideklarasikan menjadi capres oleh parpol lain,”tukasnya.
Ketua Fraksi PDIP ini menambahkan, sejumlah nama yang ada belum final karena dinamika politik juga berubah. Apalagi, diantara lima nama tersebut ada yang diusung sebagai capres. “Jadi, kita masih menimbang nama-nama lain untuk dipinang sebagai pendamping Mega,”ungkapnya.
Namun demikian, Tjahjo berharap calon wakil presiden (cawapres) pendamping Megawati Soekarnoputri mampu menambah perolehan suara pada pemilu presiden (pilpres) 2009. “Kita tidak mau salah mengambil figur, karena cawapres diharapkan mampu menambah perolehan suara, tidak hanya mengandalkan perolehan suara dari Bu Mega sendiri,”harap Tjahjo.(Gahar)
Senin, 24 November 2008
BERBAGAI NEGARA IKUTI PAMERAN INDO DEFENCE DAN INDO AEROSPACE 2008
Jakarta - Sebanyak 377 perusahaan dan 37 negara yang bergerak dibidang sarana pertahanan baik dari dalam dan luar negeri, selama tiga hari mulai tanggal 19 s.d 22 Nopember 2008 mengikuti pameran Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 Expo dan Forum yang di gelar di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Beberapa Negara yang ikut antara lain Singapura, Rusia, Jerman, Polandia , Bulgaria , Belanda , Malaysia , Korea , Amereika Serikat, Inggris serta Indonesia sebagai tuan rumah.
Pameran Internasional Pertahanan dan kedirgantaraan terbesar di Indonesia terselenggara atas kerjasama Departemen Pertahanan dengan PT Napindo Media Ashatama serta United Media Group. Selain itu didukung Departemen Perhubungan, Departemen Industri, Departemen Perdagangan, Mabes TNI, Polri dan Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia.
Sedangkan beberapa perusahaan besar yang turut serta berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan secara periodik dua tahun sekali ini antara lain MBDA, Sukhoi, EADS, Brahmos, Ultra, KazanHelicopters, SAS Internasional, Bitova Elektronika AD, Intisar Primula, Surya Kepanjen, North Sea Boat, LG Aviation, Thales, Rosoboronexport, Fista Bahari, Airod, Pasific Aman Garda, Zen Technologies, Bumar, Wahgo, Krakatau Steel, Rheinmentall, Dirgantara Indonesia, Atlas Electronic, Schelde, Daewo Internasional, PINDAD dan Sritex serta perusahaan lainnya menampilkan teknologi dan produk terbaru dibidang pertahanan dan kedirgantaraan.
Kegiatan pameran pertahanan dan kedirgantaraan yang sedang berlangsung saat ini diharapkan menjadi momentum yang tepat dalam rangka mendorong terwujudnya kemandirian indusrti pertahanan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan sarana pertahanan yang sesuai dengan rencana pertahanan Indonesia . Dengan diselenggarakannya pameran pertahanan terbesar di Indonesia diharapkan terbuka kesempatan yang luas adanya pertukaran informasi diantara peserta pameran sehingga kita bisa menjalin kerja sama yang lebih luas dimasa akan datang untuk kepentingan pembangunan keamanan dan perdamaian dunia. (Gahar)
Pameran Internasional Pertahanan dan kedirgantaraan terbesar di Indonesia terselenggara atas kerjasama Departemen Pertahanan dengan PT Napindo Media Ashatama serta United Media Group. Selain itu didukung Departemen Perhubungan, Departemen Industri, Departemen Perdagangan, Mabes TNI, Polri dan Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia.
Sedangkan beberapa perusahaan besar yang turut serta berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan secara periodik dua tahun sekali ini antara lain MBDA, Sukhoi, EADS, Brahmos, Ultra, KazanHelicopters, SAS Internasional, Bitova Elektronika AD, Intisar Primula, Surya Kepanjen, North Sea Boat, LG Aviation, Thales, Rosoboronexport, Fista Bahari, Airod, Pasific Aman Garda, Zen Technologies, Bumar, Wahgo, Krakatau Steel, Rheinmentall, Dirgantara Indonesia, Atlas Electronic, Schelde, Daewo Internasional, PINDAD dan Sritex serta perusahaan lainnya menampilkan teknologi dan produk terbaru dibidang pertahanan dan kedirgantaraan.
Kegiatan pameran pertahanan dan kedirgantaraan yang sedang berlangsung saat ini diharapkan menjadi momentum yang tepat dalam rangka mendorong terwujudnya kemandirian indusrti pertahanan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan sarana pertahanan yang sesuai dengan rencana pertahanan Indonesia . Dengan diselenggarakannya pameran pertahanan terbesar di Indonesia diharapkan terbuka kesempatan yang luas adanya pertukaran informasi diantara peserta pameran sehingga kita bisa menjalin kerja sama yang lebih luas dimasa akan datang untuk kepentingan pembangunan keamanan dan perdamaian dunia. (Gahar)
FLY PASS PESAWAT TEMPUR F-5 TIGER MERIAHKAN PEMBUKAAN INDO DEFENCE DAN INDO AEROSPACE 2008
Jakarta - Pameran industri alat-alat pertahanan bertajuk Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 yang digelar di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta . Selain dimeriahkam oleh ratusan produsen peralatan militer baik dari dalam maupun luar negeri. Juga dimeriahkan oleh Fly Pass Pesawat tempur F-5 Tiger dari Skadron Udara 14 yang bermarkas di Pangkalan Udara Lanud Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur.
Empat peawat Tempur F-5 Tiger II kebanggaan bangsa Indonesia unjuk kebolehan diatas langit Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, saat pembukaan Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 Expo dan Forum kemarin Rabu (19/11). Suasana hingar bingar di atas langit biru dengan fly pass pesawat-pesawat tempur dalam bentuk beberapa formasi dan manuver. Beberapa manuver pesawat tempur F-5 Tiger II menjadi tontonan gratis pengunjung pameran Indo Defence dan Indo Aerospace 2008, juga membuat kagum para undangan yang serentak memberikan tepuk tangan pada saat pesawat F-5 Tiger melakukan manuver.
Empat pesawat tempur F-5 Tiger yang mampu terbang dengan kecepatan 1,6 Mach (kecepatan suara) dipimpin langsung oleh Komandan Skaron Udara 14 Letkol Pnb Roni Moningka pada saat melakukan beberapa manuver di pembukaan Indo Defence dan Indo Aerospace 2008. (Gahar).
Empat peawat Tempur F-5 Tiger II kebanggaan bangsa Indonesia unjuk kebolehan diatas langit Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, saat pembukaan Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 Expo dan Forum kemarin Rabu (19/11). Suasana hingar bingar di atas langit biru dengan fly pass pesawat-pesawat tempur dalam bentuk beberapa formasi dan manuver. Beberapa manuver pesawat tempur F-5 Tiger II menjadi tontonan gratis pengunjung pameran Indo Defence dan Indo Aerospace 2008, juga membuat kagum para undangan yang serentak memberikan tepuk tangan pada saat pesawat F-5 Tiger melakukan manuver.
Empat pesawat tempur F-5 Tiger yang mampu terbang dengan kecepatan 1,6 Mach (kecepatan suara) dipimpin langsung oleh Komandan Skaron Udara 14 Letkol Pnb Roni Moningka pada saat melakukan beberapa manuver di pembukaan Indo Defence dan Indo Aerospace 2008. (Gahar).
HANURA GELAR RAKORNAS II
Jakarta - Partai Hati Nurani Rakyat menggelar Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) II di Jakarta 15-16 November 2008. Acara bertema “Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab akan masa depan bangsa, kita satukan langkah sukses pemilu 2009” ini dihadiri oleh 255 pengurus Partai Hanura dari seluruh Indonesia tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto.
“Rakornas ini mutlak dilakukan organisasi sebesar Partai Hanura. Dulu Hanura sering disebut sebagai partai gurem, sampai saya berjanji akan membubarkan Hanura sebelum pemilu jika masih menjadi partai gurem. Namun, ternyata sekarang Hanura sudah terlalu besar untuk dibubarkan,”ujar Wiranto dalam pidato politiknya.
Menurut Wiranto, Rakornas digelar untuk mengetahui seberapa besar kekuatan partai menjelang Pemilihan Umum 2009.Selain itu, lanjutnya, Hanura akan menyelesaikan konsolidasi internal yang belum tuntas.
“Paran Tim 9 di DPP sudah selesai dan akan diganti oleh rapat pengurus harian, bagi pengurus daerah jangan lagi banyak mengeluh, saling menjelekan, minta ini dan itu, dan menjadi biang kerok partai,”sentil mantan Panglima ABRI ini.
Wiranto meminta kepada seluruh kader Hanura untuk lebih bekerja keras guna menarik perhatian masyarakat, sebab dirinya merasa apa yang dilakukan para kader belum optimal. “Saya heran walau sudah dikenal public luas, dalam survey Hanura masih ditempatkan diurutan bawah. Jangan hiraukan survey-survey, sebab pada kenyataannya berbeda dengan realitas di lapangan,”saran Wiranto.
Ketua Panitia Pengarah Rakornas II Partai Hanura, Ari Mardjono mengatakan Rakornas mengagendakan evaluasi terhadap program pemantapan organisasi dari tingkat pusat sampai desa, terutama terkait dengen efektivitasnya dalam kaitan pencapaian sasaran pemilu 2009.
“ Ada tiga hal yang akan dibahas dalam Rakornas ini pertama, bagaimana postur organisasi sejak awal hingga saat ini, apakah stagnan, melemah atau meningkat tajam. Kedua, bagaimana tingkat efektifitas kinerja partai dikaitkan dengan kinerja serta jumlah pengurus partai dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Ketiga, apa alternative upaya yang harus dilakukan seandainya ada hambatan dalam rangka pemenangan pemilu 2009 mendatang,”terangnya. (Gahar).
“Rakornas ini mutlak dilakukan organisasi sebesar Partai Hanura. Dulu Hanura sering disebut sebagai partai gurem, sampai saya berjanji akan membubarkan Hanura sebelum pemilu jika masih menjadi partai gurem. Namun, ternyata sekarang Hanura sudah terlalu besar untuk dibubarkan,”ujar Wiranto dalam pidato politiknya.
Menurut Wiranto, Rakornas digelar untuk mengetahui seberapa besar kekuatan partai menjelang Pemilihan Umum 2009.Selain itu, lanjutnya, Hanura akan menyelesaikan konsolidasi internal yang belum tuntas.
“Paran Tim 9 di DPP sudah selesai dan akan diganti oleh rapat pengurus harian, bagi pengurus daerah jangan lagi banyak mengeluh, saling menjelekan, minta ini dan itu, dan menjadi biang kerok partai,”sentil mantan Panglima ABRI ini.
Wiranto meminta kepada seluruh kader Hanura untuk lebih bekerja keras guna menarik perhatian masyarakat, sebab dirinya merasa apa yang dilakukan para kader belum optimal. “Saya heran walau sudah dikenal public luas, dalam survey Hanura masih ditempatkan diurutan bawah. Jangan hiraukan survey-survey, sebab pada kenyataannya berbeda dengan realitas di lapangan,”saran Wiranto.
Ketua Panitia Pengarah Rakornas II Partai Hanura, Ari Mardjono mengatakan Rakornas mengagendakan evaluasi terhadap program pemantapan organisasi dari tingkat pusat sampai desa, terutama terkait dengen efektivitasnya dalam kaitan pencapaian sasaran pemilu 2009.
“ Ada tiga hal yang akan dibahas dalam Rakornas ini pertama, bagaimana postur organisasi sejak awal hingga saat ini, apakah stagnan, melemah atau meningkat tajam. Kedua, bagaimana tingkat efektifitas kinerja partai dikaitkan dengan kinerja serta jumlah pengurus partai dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Ketiga, apa alternative upaya yang harus dilakukan seandainya ada hambatan dalam rangka pemenangan pemilu 2009 mendatang,”terangnya. (Gahar).
Kamis, 20 November 2008
33 DPW TIDAK USULKAN GUS DUR SEBAGAI CAPRES PKB
Jakarta - Pamor KH Abdurahman Wahid alias Gus Dur nampaknya mulai meredup. Dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) kemarin (11/11) di Jakarta yang membahas masalah calon presiden dari PKB, 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB tidak mencalonkan Gus Dur sebagai calon presiden.
Demikian dikatakan Ketua DPW Sulawesi Tengah Syamsuddin Pay saat menggelar jumpa pers di kantor DPP PKB Jalan Sukabumi, Jakarta , Rabu 12 November 2008. Menurutnya, hampir seluruh DPW menginginkan munculnya pemimpin dari kaum muda.
“Hasil Mukernas menginginkan pemimpin yang muda dan masih fresh, tapi kami belum munculkan nama calon. DPW se Indonesia masih mengantongi nama-nama capres dari kalangan internal PKB,”tegas Syamsudin.
Selain itu, lanjut Syamsudin, PKB sedang menggodok kemungkinan bagi PKB untuk melakukan koalisi dengan partai lain. “Koalisi yang dibangun merupakan koalisi alternatif yang berdasarkan agenda-agenda yang telah disusun. Soal keinginan mencari capres dari luar PKB belum ditentukan mekanismenya, apakah membuka pendaftaran seperti yang dilakukan PBR atau melakukan penyaringan secara langsung,”jelas dia.
Dalam Mukernas yang dilaksanakan hingga pukul 02.00 dini hari muncul beberapa nama capres yang diusulkan sejumlah DPW. Antara lain Muhaimin Iskandar, Sri Sultan Hamengkubuwono X, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) dan Megawati Soekarnoputri. Namun nama-nama yang muncul tersebut belum merupakan kesepakatan resmi dari PKB. Mereka berencana mengumumkan nama capres itu pada akhir Desember mendatang. (Gahar).
Demikian dikatakan Ketua DPW Sulawesi Tengah Syamsuddin Pay saat menggelar jumpa pers di kantor DPP PKB Jalan Sukabumi, Jakarta , Rabu 12 November 2008. Menurutnya, hampir seluruh DPW menginginkan munculnya pemimpin dari kaum muda.
“Hasil Mukernas menginginkan pemimpin yang muda dan masih fresh, tapi kami belum munculkan nama calon. DPW se Indonesia masih mengantongi nama-nama capres dari kalangan internal PKB,”tegas Syamsudin.
Selain itu, lanjut Syamsudin, PKB sedang menggodok kemungkinan bagi PKB untuk melakukan koalisi dengan partai lain. “Koalisi yang dibangun merupakan koalisi alternatif yang berdasarkan agenda-agenda yang telah disusun. Soal keinginan mencari capres dari luar PKB belum ditentukan mekanismenya, apakah membuka pendaftaran seperti yang dilakukan PBR atau melakukan penyaringan secara langsung,”jelas dia.
Dalam Mukernas yang dilaksanakan hingga pukul 02.00 dini hari muncul beberapa nama capres yang diusulkan sejumlah DPW. Antara lain Muhaimin Iskandar, Sri Sultan Hamengkubuwono X, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) dan Megawati Soekarnoputri. Namun nama-nama yang muncul tersebut belum merupakan kesepakatan resmi dari PKB. Mereka berencana mengumumkan nama capres itu pada akhir Desember mendatang. (Gahar).
SUTIYOSO SIAP JADI PEMIMPIN ALTERNATIF
Jakarta - Calon Presiden Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sutiyoso berharap dirinya bisa tampil menjadi capres alternatif ditengah para calon yang ada saat ini. Sutiyoso berpendapat rakyat sangat membutuhkan seorang pemimpin alternatif yang memilik pengalaman memimpin.
Hal tersebut dikatakannya pada wartawan di Bang Yos Center Jakarta, Rabu 12 November 2008. “Mencari seorang pemimpin di negeri yang bermasalah ini berbeda dengan mencari pemimpin di negeri yang sudah stabil. Obama 4 tahun di Menteng saja bisa jadi presiden Amerika, saya 13 tahun di Jakarta masak tidak bisa menjadi presiden Indonesia,”ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Sutiyoso juga berharap partai politik cerdas dalam memilih capresnya dengan membuat kriteria bahwa seorang pemimpin harus jelas track recordnya, terpuji, punya pengalaman menjadi apa, mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat.
“Kegagalan selama ini adalah kita tidak pernah melakukan kaderisasi. Kita harus menampilkan pemimpin muda dan berpengalaman seperti gubernur yang sudah terbukti berhasil. Di daerah saja bupati yang berhasil bisa menjadi seorang gubernur,”terangnya.
Adanya komunikasi dirinya dengan para capres militer seperti Wiranto dan Prabowo menurut Bang Yos hanyalah merupakan forum komunikasi biasa. Hal ini karena mereka memiliki latar belakang yang sama. “Sejauh ini yang dirinya lakukan hanya sebatas melakukan diskusi dengan Prabowo dan Wiranto. Jadi siapapun yang memiliki kesempatan akan kita dukung,”tukasnya.
Lebih lanjut Bang Yos mengatakan, adanya capres militer adalah konsekuensi dari demokrasi kita, dimana semua warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Bang Yos tidak setuju jika kemudian UU Pilpres mengeluarkan persyaratan yang tinggi bagi capres. Baginya, itu bukan jawaban.
“Kita punya pengalaman dalam pemilu lalu yang aturannya lebih rendah hanya muncul 5 pasangan capres. Orang akan mengukur diri apakah memang mampu untuk menjadi presiden. Untuk itulah kita sepakat untuk mengajukan judicial review UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Namun kami masih menunggu sebab UU Pilpres sendiri belum disahkan oleh Presiden. Judicial Review ini sedang kami kordinasikan dengan beberapa pihak dan menunggu waktu yang tepat,”ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan apakah dirinya bersedia menjadi wakil presiden jika memang dalam pilpres tidak memungkin bagi Bang Yos untuk menjadi Presiden, Bang Yos mengatakan hal tersebut akan ditentukan setelah pemilu legislatif mendatang.
“Barangkali nanti mendekati pemilu legislatif April mendatang, posisi saya sebagai capres bisa berubah. Namun saat ini saya masih menyatakan diri sebagai capres. Saya akan berfikir realistis, jika eskalasinya berubah saya akan menyesuaikan,”ujarnya. (Gahar).
Hal tersebut dikatakannya pada wartawan di Bang Yos Center Jakarta, Rabu 12 November 2008. “Mencari seorang pemimpin di negeri yang bermasalah ini berbeda dengan mencari pemimpin di negeri yang sudah stabil. Obama 4 tahun di Menteng saja bisa jadi presiden Amerika, saya 13 tahun di Jakarta masak tidak bisa menjadi presiden Indonesia,”ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Sutiyoso juga berharap partai politik cerdas dalam memilih capresnya dengan membuat kriteria bahwa seorang pemimpin harus jelas track recordnya, terpuji, punya pengalaman menjadi apa, mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat.
“Kegagalan selama ini adalah kita tidak pernah melakukan kaderisasi. Kita harus menampilkan pemimpin muda dan berpengalaman seperti gubernur yang sudah terbukti berhasil. Di daerah saja bupati yang berhasil bisa menjadi seorang gubernur,”terangnya.
Adanya komunikasi dirinya dengan para capres militer seperti Wiranto dan Prabowo menurut Bang Yos hanyalah merupakan forum komunikasi biasa. Hal ini karena mereka memiliki latar belakang yang sama. “Sejauh ini yang dirinya lakukan hanya sebatas melakukan diskusi dengan Prabowo dan Wiranto. Jadi siapapun yang memiliki kesempatan akan kita dukung,”tukasnya.
Lebih lanjut Bang Yos mengatakan, adanya capres militer adalah konsekuensi dari demokrasi kita, dimana semua warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Bang Yos tidak setuju jika kemudian UU Pilpres mengeluarkan persyaratan yang tinggi bagi capres. Baginya, itu bukan jawaban.
“Kita punya pengalaman dalam pemilu lalu yang aturannya lebih rendah hanya muncul 5 pasangan capres. Orang akan mengukur diri apakah memang mampu untuk menjadi presiden. Untuk itulah kita sepakat untuk mengajukan judicial review UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Namun kami masih menunggu sebab UU Pilpres sendiri belum disahkan oleh Presiden. Judicial Review ini sedang kami kordinasikan dengan beberapa pihak dan menunggu waktu yang tepat,”ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan apakah dirinya bersedia menjadi wakil presiden jika memang dalam pilpres tidak memungkin bagi Bang Yos untuk menjadi Presiden, Bang Yos mengatakan hal tersebut akan ditentukan setelah pemilu legislatif mendatang.
“Barangkali nanti mendekati pemilu legislatif April mendatang, posisi saya sebagai capres bisa berubah. Namun saat ini saya masih menyatakan diri sebagai capres. Saya akan berfikir realistis, jika eskalasinya berubah saya akan menyesuaikan,”ujarnya. (Gahar).
Selasa, 18 November 2008
PALESTINA TERUS BERGOLAK, INDONESIA PRIHATIN
Jakarta - Pemerintah Indonesia sangat prihatin dengan kondisi atas konflik berkepanjangan yang terjadi di Palestina. Apalagi konflik Palestina justru diperparah dengan terjadinya perbedaan pendapat yang tajam sehingga memunculkan perpecahan di Palestina.
Demikian dikatakan Menlu Hasan Wirajuda disela Konferensi Kemanusiaan Internasional di Jakarta Convention Center Jumat 31 Oktober 2008. ”Kita memang prihatin dengan kondisi di Palestina sendiri khussunya terjadinya perbedaan tajam dan perpecahan diantara kelompok palestina itu sendiri,”terang Menlu.
Untuk itu Menlu berharap baik pemerintah maupun tokoh agama Palestina untuk bersatu. Sebab tanpa persatuan upaya memperoleh kemerdekaan itu tidak mudah. “Perpecahan hanya menguntungkan kekuatan kedudukan Israel . Oleh karena itu kita dukung berbagai pihak, seperti yang dilakukan di mesir mengundang tokoh dari Hamas maupun dari Pata untuk mendorong persatuan,”ujarnya.
Pemerintah, lanjut Menlu, telah melakukan pelatihan untuk para diplomat Indonesia untuk ditempatkan di Palestina. Selain itu, pemerintah melalui Departemen Luar Negeri juga mengundang para orang Palestina soal makro finance dan bidang-bidang lainnya.
“Kita sedang merancang apa yang akan kita lakukan, baik pemerintah, dan melibatkan semua departemen. Seperti Departemen Pekerjaan Umum juga akan melakukan pelatihan bidang konstruksi. Departemen lainnya termasuk Bank Indonesia akan juga memberikan pelatihan yang dibutuhkan,”papar Menlu.
Menlu mengatakan bagi badan-badan swasta yang juga ingin memberikan kontribusi disambut baik. "Saya optimis niatan kita untuk melatih 1.000 warga Palestina di Indonesia. Dan saya kira dalam waktu 5 tahun akan bisa kita lakukan. Kami menargetkan bisa melakukan pelatihan terhadap 10.000 warga Palestina yang akan dilakukan berbagai negara Asia dan Afrika,”ungkapnya. (Gahar).
Demikian dikatakan Menlu Hasan Wirajuda disela Konferensi Kemanusiaan Internasional di Jakarta Convention Center Jumat 31 Oktober 2008. ”Kita memang prihatin dengan kondisi di Palestina sendiri khussunya terjadinya perbedaan tajam dan perpecahan diantara kelompok palestina itu sendiri,”terang Menlu.
Untuk itu Menlu berharap baik pemerintah maupun tokoh agama Palestina untuk bersatu. Sebab tanpa persatuan upaya memperoleh kemerdekaan itu tidak mudah. “Perpecahan hanya menguntungkan kekuatan kedudukan Israel . Oleh karena itu kita dukung berbagai pihak, seperti yang dilakukan di mesir mengundang tokoh dari Hamas maupun dari Pata untuk mendorong persatuan,”ujarnya.
Pemerintah, lanjut Menlu, telah melakukan pelatihan untuk para diplomat Indonesia untuk ditempatkan di Palestina. Selain itu, pemerintah melalui Departemen Luar Negeri juga mengundang para orang Palestina soal makro finance dan bidang-bidang lainnya.
“Kita sedang merancang apa yang akan kita lakukan, baik pemerintah, dan melibatkan semua departemen. Seperti Departemen Pekerjaan Umum juga akan melakukan pelatihan bidang konstruksi. Departemen lainnya termasuk Bank Indonesia akan juga memberikan pelatihan yang dibutuhkan,”papar Menlu.
Menlu mengatakan bagi badan-badan swasta yang juga ingin memberikan kontribusi disambut baik. "Saya optimis niatan kita untuk melatih 1.000 warga Palestina di Indonesia. Dan saya kira dalam waktu 5 tahun akan bisa kita lakukan. Kami menargetkan bisa melakukan pelatihan terhadap 10.000 warga Palestina yang akan dilakukan berbagai negara Asia dan Afrika,”ungkapnya. (Gahar).
INDONESIA TUAN RUMAH KONFERENSI KEMANUSIAAN INTERNASIOAL UNTUK PALESTINA
Jakarta - Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Konferensi Kemanusiaan Internasional mengenai bantuan bagi korban penjajahan, dalam hal ini Palestina. Sekitar 300 lembaga swadaya masyarakat (LSM) kemanusiaan dan hak asasi manusia dari dalam dan luar negeri akan bertemu untuk mendiskusikan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan untuk menolong warga Palestina, baik yang hidupu dalam suasana penjajahan di Palestina maupun warga Palestina yang hidup di kamp-kamp pengungsian yang tersebar di sejumlah Negara di Timur Tengah.
Ketua Pengarah Konferensi Suripto yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan, partisipasi Indonesia dalam konferensi yang akan berlangsung tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2008 di Jakarta Convention Center itu untuk bergabung dengan masyarakat internasional untuk memberikan berbagai macam bantuan kemanusiaan, dan bersama masyarakat Palestina menolak penjajahan Israel, serta menuntut untuk menolak kedzaliman dan penawanan yang mengancam masyarakat Palestina secara keseluruhan.
Menurut ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) ini, Konferensi Kemanusiaan Internasional ini akan diisi dengan berbagai diskusi guna mencari ide mendukung masyarakat Palestina dalam membangun kapasitas kemampuan bertahan mereka. “Bersamaan dengan konferensi ini juga akan dilakukan festival budaya internasional, pameran dan bazaar,”ujarnya.
Politisi PKS ini menambahkan, hasil yang diharapkan dengan adanya konferensi ini adalah terbentuknya lembaga yang menaungi NGO internasional untuk membantu masyarakat Palestina yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta.
“Langkah yang kongkrit adalah menyatukan pikiran dan gerak langkah dalam rangka memberikan kegiatan-kegiatan khususnya di sektor kemanusiaan. Baik itu berupa bantuan, pendidikan untuk anak-anak maupun perhatian pada perempuan yang selama ini dirasakan kurang yang perlu dilindungi,”terangnya. (Gahar).
Ketua Pengarah Konferensi Suripto yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan, partisipasi Indonesia dalam konferensi yang akan berlangsung tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2008 di Jakarta Convention Center itu untuk bergabung dengan masyarakat internasional untuk memberikan berbagai macam bantuan kemanusiaan, dan bersama masyarakat Palestina menolak penjajahan Israel, serta menuntut untuk menolak kedzaliman dan penawanan yang mengancam masyarakat Palestina secara keseluruhan.
Menurut ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) ini, Konferensi Kemanusiaan Internasional ini akan diisi dengan berbagai diskusi guna mencari ide mendukung masyarakat Palestina dalam membangun kapasitas kemampuan bertahan mereka. “Bersamaan dengan konferensi ini juga akan dilakukan festival budaya internasional, pameran dan bazaar,”ujarnya.
Politisi PKS ini menambahkan, hasil yang diharapkan dengan adanya konferensi ini adalah terbentuknya lembaga yang menaungi NGO internasional untuk membantu masyarakat Palestina yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta.
“Langkah yang kongkrit adalah menyatukan pikiran dan gerak langkah dalam rangka memberikan kegiatan-kegiatan khususnya di sektor kemanusiaan. Baik itu berupa bantuan, pendidikan untuk anak-anak maupun perhatian pada perempuan yang selama ini dirasakan kurang yang perlu dilindungi,”terangnya. (Gahar).
Minggu, 16 November 2008
AKTIFIS BURUH TUNTUT PENCABUTAN SKB 4 MENTERI SOAL UPAH MINIMUM
Jakarta - Puluhan aktifis Persatuan Buruh Reformasi (PBR) Jumat 30 Oktober 2008 melakukan aksi unjuk rasa di depan istana Negara Jakarta menuntut agar Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yang telah ditandatangani oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno pada 22 Oktober 2008 yang lalu. Dimana pada pasal 3 SKB 4 Menteri itu telah disebutkan bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebaiknya tidak melebihi 6 persen sebagaimana patokan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami menolak tegas pandangan neoliberal dan menuntut agar SKB 4 Menteri segera dibatalkan,”ujar kordinator aksi Asdawati.
Selain itu, Asda menuntut diturunkannya harga BBM baik untuk kebutuhan industri maupun kebutuhan kosumsi. “Kuatkan pasar dalam negari dengan industrialisasi nasional serta naikan upah buruh,”pintanya.
Selain itu, lanjut dia, PBR meminta dihapuskannya ekspor dan meningkatkan tarif impor terutama barang kosumsi.”Tunda pembayaran atau penghapusan sama sekali utang luar negeri publik untuk dialokasikan bagi belanja social seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,”tukasnya. (Gahar).
“Kami menolak tegas pandangan neoliberal dan menuntut agar SKB 4 Menteri segera dibatalkan,”ujar kordinator aksi Asdawati.
Selain itu, Asda menuntut diturunkannya harga BBM baik untuk kebutuhan industri maupun kebutuhan kosumsi. “Kuatkan pasar dalam negari dengan industrialisasi nasional serta naikan upah buruh,”pintanya.
Selain itu, lanjut dia, PBR meminta dihapuskannya ekspor dan meningkatkan tarif impor terutama barang kosumsi.”Tunda pembayaran atau penghapusan sama sekali utang luar negeri publik untuk dialokasikan bagi belanja social seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,”tukasnya. (Gahar).
KAMPANYE KESELAMATAN BERKENDARAAN BAGI PASUKAN UNIFIL BERAKHIR
Adshit Al Qusayr - Kampanye Keselamatan Berkendaraan atau Road Safety Campaign selama 2 minggu dinyatakan berakhir dan dapat memenuhi target yang diharapkan. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Mayor Maciej Gorski dari Polandia selaku Senior Staff Officer Maintenance Transport Section saat menutup secara resmi kampanye tersebut melalui surat resminya kepada seluruh Kontingen PBB yang bertugas di UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) pada Kamis pagi (30/10).
Kampanye yang dimulai sejak tanggal 13 November silam telah mendapatkan hasil yang signifikan sesuai tujuan yang dicanangkan yaitu penurunan angka kecelakaan lalu lintas, peningkatan kesadaraan berkendaraan bagi seluruh pengemudi dan penurunan kecepatan bekendaraan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh UNIFIL. Sedangkan metode yang dilaksanakan dalam kampanye kali ini ialah melalui brosur-brosur, pamflet dan poster dalam ukuran besar dengan foto dan tulisan yang mencolok yang ditempel di tempat-tempat yang sering dilewati oleh kendaraan UNIFIL, baik di dalam maupun di luar Base Camp. Selain itu setiap hari selama masa kampanye, poster-poster bertema keselamatan berkendaraan dikirimkan juga melalui jaringan intranet UNIFIL sehingga dapat dibaca oleh setiap personel UNIFIL.
Menurut data kecelakaan (traffic accident) yang tercatat di Unit Polisi Militer Markas Besar UNIFIL, sampai dengan saat ini Kontingen Indonesia atau dikenal dengan nama Kontngen Garuda (Konga) XXIII-B tidak pernah mengalami kecelakaan sekalipun. Fakta ini cukup membanggakan dan patut disyukuri karena dari 29 kontingen negara yang bertugas di Lebanon Selatan hampir seluruhnya pernah mengalami kecelakaan, baik kecelakaan tunggal seperti halnya kejadian yang menimpa Kontingen Malaysia , Nepal dan Spanyol maupun kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain (sesama Kontingen UNIFIL atau dengan masyarakat sipil Lebanon ).
Dari data yang tercatat di UNIFIL sampai dengan bulan September 2008, hanya Kontingen Indonesia saja yang bisa meraih prestasi zero accident untuk kecelakaan lalu lintas. Jelang berakhirnya masa penugasan yang hanya berkisar 1 bulan lagi, diharapkan prestasi Konga XXIII-B ini dapat dipertahankan.
Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari upaya Komandan Satgas Yon Mekanis TNI Konga XXIII-B Letkol Inf A M Putranto, S.Sos dalam memberikan perhatian pada seluruh kendaraan berikut pengemudi yang menjadi tanggungjawabnya, termasuk dalam hal menegakkan aturan dan tata tertib berkendaraan. Pada gilirannya, peranan unsur Polisi Militer (POM) Satgas menjadi amat vital terutama pada saat pengawasan dan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Dansatgas terkait aturan berlalu lintas ini.
Menurut Perwira Pom Satgas Kapten Cpm Sony Yusdarmoko, patroli dan pengecekan secara rutin dilaksanakan setiap hari di dalam lingkungan “Soekarno Base” UN Posn 7-1 Adshit Al Qusayr. “Setiap kendaraan yang akan keluar dan masuk ke markas ini dipastikan tidak akan luput dari pemeriksaan dari anggota saya”, imbuh Perwira Akmil jebolan tahun 2000 ini.
Ia melanjutkan, “Minimal seminggu sekali secara acak POM Satgas juga melaksanakan patroli dan sweeping terhadap kendaaraan Satgas yang melintas di dalam Area Operasi Indonesia ”.
Menurutnya, pada awal penugasan memang masih ditemui beberapa pelanggaran, namun tidak fatal seperti lupa membawa UN ID Card atau Helm PBB sebagai bagian dari protap (prosedur tetap) yang berlaku bagi anggota PBB yang berkendaraan. “Saat ini secara umum disiplin para pengemudi Satgas sudah cukup baik, tinggal dipertahankan saja,” tegas Kapten Cpm Sony.(Gahar/Sumber : Puspen TNI).
Kampanye yang dimulai sejak tanggal 13 November silam telah mendapatkan hasil yang signifikan sesuai tujuan yang dicanangkan yaitu penurunan angka kecelakaan lalu lintas, peningkatan kesadaraan berkendaraan bagi seluruh pengemudi dan penurunan kecepatan bekendaraan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh UNIFIL. Sedangkan metode yang dilaksanakan dalam kampanye kali ini ialah melalui brosur-brosur, pamflet dan poster dalam ukuran besar dengan foto dan tulisan yang mencolok yang ditempel di tempat-tempat yang sering dilewati oleh kendaraan UNIFIL, baik di dalam maupun di luar Base Camp. Selain itu setiap hari selama masa kampanye, poster-poster bertema keselamatan berkendaraan dikirimkan juga melalui jaringan intranet UNIFIL sehingga dapat dibaca oleh setiap personel UNIFIL.
Menurut data kecelakaan (traffic accident) yang tercatat di Unit Polisi Militer Markas Besar UNIFIL, sampai dengan saat ini Kontingen Indonesia atau dikenal dengan nama Kontngen Garuda (Konga) XXIII-B tidak pernah mengalami kecelakaan sekalipun. Fakta ini cukup membanggakan dan patut disyukuri karena dari 29 kontingen negara yang bertugas di Lebanon Selatan hampir seluruhnya pernah mengalami kecelakaan, baik kecelakaan tunggal seperti halnya kejadian yang menimpa Kontingen Malaysia , Nepal dan Spanyol maupun kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain (sesama Kontingen UNIFIL atau dengan masyarakat sipil Lebanon ).
Dari data yang tercatat di UNIFIL sampai dengan bulan September 2008, hanya Kontingen Indonesia saja yang bisa meraih prestasi zero accident untuk kecelakaan lalu lintas. Jelang berakhirnya masa penugasan yang hanya berkisar 1 bulan lagi, diharapkan prestasi Konga XXIII-B ini dapat dipertahankan.
Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari upaya Komandan Satgas Yon Mekanis TNI Konga XXIII-B Letkol Inf A M Putranto, S.Sos dalam memberikan perhatian pada seluruh kendaraan berikut pengemudi yang menjadi tanggungjawabnya, termasuk dalam hal menegakkan aturan dan tata tertib berkendaraan. Pada gilirannya, peranan unsur Polisi Militer (POM) Satgas menjadi amat vital terutama pada saat pengawasan dan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Dansatgas terkait aturan berlalu lintas ini.
Menurut Perwira Pom Satgas Kapten Cpm Sony Yusdarmoko, patroli dan pengecekan secara rutin dilaksanakan setiap hari di dalam lingkungan “Soekarno Base” UN Posn 7-1 Adshit Al Qusayr. “Setiap kendaraan yang akan keluar dan masuk ke markas ini dipastikan tidak akan luput dari pemeriksaan dari anggota saya”, imbuh Perwira Akmil jebolan tahun 2000 ini.
Ia melanjutkan, “Minimal seminggu sekali secara acak POM Satgas juga melaksanakan patroli dan sweeping terhadap kendaaraan Satgas yang melintas di dalam Area Operasi Indonesia ”.
Menurutnya, pada awal penugasan memang masih ditemui beberapa pelanggaran, namun tidak fatal seperti lupa membawa UN ID Card atau Helm PBB sebagai bagian dari protap (prosedur tetap) yang berlaku bagi anggota PBB yang berkendaraan. “Saat ini secara umum disiplin para pengemudi Satgas sudah cukup baik, tinggal dipertahankan saja,” tegas Kapten Cpm Sony.(Gahar/Sumber : Puspen TNI).
ELSAM SESALKAN PENGESAHAN UU PORNOGRAFI
Jakarta - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai pengesahan UU Pornografi merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia di Indonesia . ELSAM memandang pengesahan UU Pornografi sebagai preseden yang mengkhawatirkan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. ELSAM menilai isi UU Pornografi menunjukkan adanya upaya untuk mencampuri kehidupan pribadi dan kebebasan dasar manusia. Intervensi ini merupakan bentuk kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia dalam melindungi kebebasan individu.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif ELSAM, Agung Putri Astrid Kartika dalam rilis yang diterima Modus.or.id di Jakarta, Jumat 30 Oktober 2008. “ELSAM menyesalkan telah dibuatnya UU Pornografi yang gagal memberikan jawaban bagi persoalan pornografi,”kata Agung Putri.
Selain itu, lanjutnya, ELSAM juga menyesalkan lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang mengabaikan prinsip dasar pembuatan UU, yaitu: efektifitas.
”Pembuatan UU Pornografi yang bertentangan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita UUD 1945 maupun UU No.39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia,”ujarnya seraya menambahkan pihaknya menyesalkan pembuatan UU Pornografi yang mengancam kebebasan dasar manusia sebagaimana yang dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia.
Lebih lanjut Agung Putri menjelaskan Pengesahan UU Pornografi adalah kodifikasi yang tidak akurat atas upaya perlindungan dari praktek pornografi di dalam masyarakat.
“ELSAM memandang bahwa kodifikasi ini mengandung 2 hal yaitu pertama merupakan upaya penyeragaman nilai dan cara dalam melindungi masyarakat dari pornografi, yang artinya tidak mengakui atau merendahkan otoritas kebudayaan masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi warganya dari pornografi. Kedua, memberikan beban tambahan bagi aparatus penegak hukum untuk mengawasi praktek kehidupan sosial masyarakat yang beranekaragam dan multi tafsir,”terangnya.
ELSAM berpandangan dalam proses pembahasan RUU Pornografi telah muncul perdebatan pro dan kontra terhadap RUU ini. Penolakan terhadap RUU Pornografi tidak berarti dukungan terhadap pornografi. Bahkan, dalam setiap kelompok masyarakat, suku, maupun agama senantiasa terdapat mekanisme social maupun pengaturan yang bersifat kultural maupun spiritual untuk mencegah praktek pornografi. Namun, tidak satupun warga Negara Indonesia yang menginginkan kehidupan pribadinya dicampuri oleh aparat negara atau pihak lain atas nama pornografi. (Gahar).
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif ELSAM, Agung Putri Astrid Kartika dalam rilis yang diterima Modus.or.id di Jakarta, Jumat 30 Oktober 2008. “ELSAM menyesalkan telah dibuatnya UU Pornografi yang gagal memberikan jawaban bagi persoalan pornografi,”kata Agung Putri.
Selain itu, lanjutnya, ELSAM juga menyesalkan lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang mengabaikan prinsip dasar pembuatan UU, yaitu: efektifitas.
”Pembuatan UU Pornografi yang bertentangan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita UUD 1945 maupun UU No.39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia,”ujarnya seraya menambahkan pihaknya menyesalkan pembuatan UU Pornografi yang mengancam kebebasan dasar manusia sebagaimana yang dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia.
Lebih lanjut Agung Putri menjelaskan Pengesahan UU Pornografi adalah kodifikasi yang tidak akurat atas upaya perlindungan dari praktek pornografi di dalam masyarakat.
“ELSAM memandang bahwa kodifikasi ini mengandung 2 hal yaitu pertama merupakan upaya penyeragaman nilai dan cara dalam melindungi masyarakat dari pornografi, yang artinya tidak mengakui atau merendahkan otoritas kebudayaan masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi warganya dari pornografi. Kedua, memberikan beban tambahan bagi aparatus penegak hukum untuk mengawasi praktek kehidupan sosial masyarakat yang beranekaragam dan multi tafsir,”terangnya.
ELSAM berpandangan dalam proses pembahasan RUU Pornografi telah muncul perdebatan pro dan kontra terhadap RUU ini. Penolakan terhadap RUU Pornografi tidak berarti dukungan terhadap pornografi. Bahkan, dalam setiap kelompok masyarakat, suku, maupun agama senantiasa terdapat mekanisme social maupun pengaturan yang bersifat kultural maupun spiritual untuk mencegah praktek pornografi. Namun, tidak satupun warga Negara Indonesia yang menginginkan kehidupan pribadinya dicampuri oleh aparat negara atau pihak lain atas nama pornografi. (Gahar).
Selasa, 04 November 2008
PEMERINTAH DIMINTA LINDUNGI PEMBELA HAM
Lawan Impunitas Perusahaan Pertambangan
Jakarta - Pemerintah diminta untuk melindungi para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai tindakan yang membahayakan keselamatan para pembela HAM terutama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang terkena dampak negative dari eksplorasi pertambangan.
“Banyak aktifis pembela HAM justru sering digugat balik oleh perusahaan pertambangan dengan alasan pencemaran nama baik,”ujar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maemunah dalam diskusi “Pelanggaran HAM dan Impunitas Industri Tambang” yang diselenggarakan JATAM di Jakarta, Senin 27 Oktober 2008.
Menurutnya dalam berbagai pengadilan terkait perusahaan pertambangan, para pembela HAM yang kerap membela kepentingan penduduk local justru kerap kalah.” Para perusahaan pertambangan selalu memenangkan gugatannya di pengadilan,”tukasnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin. Menurutnya para pembela HAM kerap menghadapi Andaman pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa. Selain itu, tambah dia, para pembela HAM juga kerap menghadapi tuntutan pidana dan perdata, dituding sebagai antek asing.
“Ancaman lain adalah adanya pembatasan dalam bentuk undang-undang, pembatasan memperoleh informasi dan berekspresi, komunikasi dengan semua elemen, kebebasan berkumpul dan bergerak termasuk akses ke sumber dana,”terang dia.
Adapun Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh mengungkapkan Undang-Undang Pokok Pertambangan Tahun 1967, pasal-pasalnya justru memberikan kekebalan pada industri tambang dalam melakukan aktifitasnya di Indonesia.
“Ini yang harus dilihat, bagaimana perkembangannya sampai sekarang. Industri yang dianggap strategis tidak bisa disentuh oleh hukum apapun di Negara ini. Semua pelanggaran HAM yang dilakukan industri pertambangan tidak dihukum, walaupun sampai ke pengadilan tetap dimenangkan dan rakyat yang kalah,”sesalnya. (Gahar)
Jakarta - Pemerintah diminta untuk melindungi para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai tindakan yang membahayakan keselamatan para pembela HAM terutama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang terkena dampak negative dari eksplorasi pertambangan.
“Banyak aktifis pembela HAM justru sering digugat balik oleh perusahaan pertambangan dengan alasan pencemaran nama baik,”ujar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maemunah dalam diskusi “Pelanggaran HAM dan Impunitas Industri Tambang” yang diselenggarakan JATAM di Jakarta, Senin 27 Oktober 2008.
Menurutnya dalam berbagai pengadilan terkait perusahaan pertambangan, para pembela HAM yang kerap membela kepentingan penduduk local justru kerap kalah.” Para perusahaan pertambangan selalu memenangkan gugatannya di pengadilan,”tukasnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin. Menurutnya para pembela HAM kerap menghadapi Andaman pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa. Selain itu, tambah dia, para pembela HAM juga kerap menghadapi tuntutan pidana dan perdata, dituding sebagai antek asing.
“Ancaman lain adalah adanya pembatasan dalam bentuk undang-undang, pembatasan memperoleh informasi dan berekspresi, komunikasi dengan semua elemen, kebebasan berkumpul dan bergerak termasuk akses ke sumber dana,”terang dia.
Adapun Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh mengungkapkan Undang-Undang Pokok Pertambangan Tahun 1967, pasal-pasalnya justru memberikan kekebalan pada industri tambang dalam melakukan aktifitasnya di Indonesia.
“Ini yang harus dilihat, bagaimana perkembangannya sampai sekarang. Industri yang dianggap strategis tidak bisa disentuh oleh hukum apapun di Negara ini. Semua pelanggaran HAM yang dilakukan industri pertambangan tidak dihukum, walaupun sampai ke pengadilan tetap dimenangkan dan rakyat yang kalah,”sesalnya. (Gahar)
MARSDA TNI DRADJAD RAHARDJO, S.IP JABAT PANGKOHANUDNAS
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso melantik Marsda TNI Dradjad Rahardjo, S.IP. menjadi Pangkohanudnas menggantikan Marsekal Muda TNI Panji Utama Iskaq, S.IP. dalam upacara serah terima jabatan di Stadion Labda Prakasa Nirwikara, Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (28/10). Marsda TNI Dradjad Rahardjo sebelumnya menjabat Dankodikau sedangkan Marsda TNI Pandji Utama Iskaq akan menduduki jabatan baru sebagai Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau).
Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama ini Kohanudnas telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pelaksanaan peran TNI selaku komponen utama alat pertahanan negara. Kohanudnas juga telah mampu menampilkan kesiapan dan kesiagaan operasional yang optimal, sehingga dapat mendukung kesiapan dan kesiagaan operasional TNI dalam pelaksanaan amanah penugasan yang diemban oleh pemerintah, bangsa dan Negara.
Kesemuanya itu menurut Panglima TNI tidak terlepas dari peran pengabdian dan kepemimpinan para pendahulu Kohanudnas, yang secara berkesinambungan akan terus dilanjutkan oleh para generasi penerus. Pembangunan sistem integrasi yang dilaksanakan bersama-sama dengan pakar-pakar teknologi elektronika dalam negeri, disamping telah dapat meningkatkan kemampuan Kohanudnas dalam memantau wilayah udara nasional, juga berpotensi mengurangi kergantungan kepada pihak asing terhadap kebutuhan peralatan militer, kata Panglima TNI.
Menurut Panglima TNI, terobosan yang telah dilakukan oleh Kohanudnas saat ini adalah, pengembangan Online Flight Plan dengan Departemen terkait, berfungsi untuk meningkatkan upaya deteksi dini dan diorasikannya suatu sistem transmisi data, yang mengintegrasikan hasil deteksi radar sipil dan radar militer, sehingga situasi wilayah udara dapat di monitor secara real time.
Bersamaan dengan acara tersebut di Ruang Auditorium Leo Watimena, Halim Perdana Kusuma, dilakukan serah terima Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang Bs VI Kohanudnas dari Ibu Indah Panji Utama kepada Ibu Teti Dradjad Rahardjo. (Gahar).
Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama ini Kohanudnas telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pelaksanaan peran TNI selaku komponen utama alat pertahanan negara. Kohanudnas juga telah mampu menampilkan kesiapan dan kesiagaan operasional yang optimal, sehingga dapat mendukung kesiapan dan kesiagaan operasional TNI dalam pelaksanaan amanah penugasan yang diemban oleh pemerintah, bangsa dan Negara.
Kesemuanya itu menurut Panglima TNI tidak terlepas dari peran pengabdian dan kepemimpinan para pendahulu Kohanudnas, yang secara berkesinambungan akan terus dilanjutkan oleh para generasi penerus. Pembangunan sistem integrasi yang dilaksanakan bersama-sama dengan pakar-pakar teknologi elektronika dalam negeri, disamping telah dapat meningkatkan kemampuan Kohanudnas dalam memantau wilayah udara nasional, juga berpotensi mengurangi kergantungan kepada pihak asing terhadap kebutuhan peralatan militer, kata Panglima TNI.
Menurut Panglima TNI, terobosan yang telah dilakukan oleh Kohanudnas saat ini adalah, pengembangan Online Flight Plan dengan Departemen terkait, berfungsi untuk meningkatkan upaya deteksi dini dan diorasikannya suatu sistem transmisi data, yang mengintegrasikan hasil deteksi radar sipil dan radar militer, sehingga situasi wilayah udara dapat di monitor secara real time.
Bersamaan dengan acara tersebut di Ruang Auditorium Leo Watimena, Halim Perdana Kusuma, dilakukan serah terima Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang Bs VI Kohanudnas dari Ibu Indah Panji Utama kepada Ibu Teti Dradjad Rahardjo. (Gahar).
Senin, 03 November 2008
DIMANA NEGARA HARUS BERPIHAK DI MASA KRISIS KAPITALISME?
Jakarta - Krisis ekonomi sudah berakibat parah di Indonesia . Krisis kapitalisme ternyata harus ditanggung oleh rakyat Indonesia saat ini. Harga-harga kebutuhan pokok sudah melonjak tinggi sehingga menyebabkan kondisi rakyat Indonesia semakin terpuruk.
Dengan kondisi keterpurukan pada rakyat Indonesia , pemerintah kapitalis masih saja berusaha untuk menipu rakyatnya kembali. Dengan argmentasi bahwa krisis kapitalisme ini dapat dilalui dengan baik dan meminta rakyat Indonesia untuk tidak panik, pemerintah Indonesia berusaha untuk “menolong” BUMN dan perusahaan-perusaha an kapitalis. Pertolongan tersebut adalah dengan memberikan dana “suntikan” yang diambil dari dana cadangan devisa. Padahal jelas bahwa krisis ini sendiri yang menyebabkan adalah para kapitalis yang berusaha menarik keuntungan sebesar-besarnya demi kekayaan pribadinya.
Hal ini tentu saja menjadi tidak masuk akal bagi rakyat Indonesia , ketika pemerintah kapitalis ingin menyuntikkan dana cadangan devisanya kepada Bakrie Group. Ini sangat tidak adil bagi rakyat Indonesia yang telah menderita kehidupannya akibat sepak terjang dari para kapitalis ini. Hal ini tentu saja menunjukkan keberpihakan pemeirntahan SBY-JK kepada para kapitalis yang dengan cepat memberikan dana talangan kepada Bakrie Group.
Belum lagi masalah penyuntikkan dana sebesar 7.2 triliun rupah kepada anak perusahaan BI, NV Indover Bank Amsterdam . Padahal sejak awal BPK pada tahun 2006 telah memberikan rekomendasi kepada BI agar melikuidasi Bank Indover. Hal ini karena terkait beberapa permasalahan di Bank Indover ketika BPK melakukan audit terhadap Bank Indover. Namun rekomendasi BPK tersebut tidak digubris sama sekali oleh BI. Kecurigaan bahwa bank Indover ini merupakan sarang permainan dari para pejabat-pejabat BI pada masa Orde Baru hingga saat ini pun menyeruak. Namun ketidakpedulian pemerintah kapitalis terhadap rekomendasi tersebut, kembali menunjukkan keberpihakan pemerintah kapitalis kepada para pemilik modal. Pemerintah kapitalis lebih memilih untuk menyelamatkan para kapitalis dibandingkan untuk menyelamatkan kehidupan rakyat.
Keterpurukan nasib rakyat sebenarnya diringankan jika saja pemerintah menurunkan harga BBM. Saat ini harga minyak mentah dunia sudah menurun drastis hingga 70 dollar US/barrel. Bahkan Pertamina sudah sangat diuntungkan dengan harga sekarang. Jelas penurunan harga BBM yang saat ini sudah melambung tinggi, akan memperingan keterpurukan rakyat Indonesia yang sudah babak belur akibat tingginya inflasi. Langkah ini juga akan menyelamatkan sektor riil karena akan memberikan dampak perbaikan dalam daya beli rakyat sehingga meningkatkan permintaan barang. Turunnya harga BBM akan membantu menekan inflasi.
Namun usulan untuk segera menurunkan harga BBM dengan serta merta langsung ditolak oleh pemerintah kapitalis. Penolakan ini lebih dilandasi karena belum jelasnya arah harga minyak mentah dunia ke depan. Namun yang jelas adalah penolakan tersebut lebih didasarkan oleh kepentingan politik 2009. Pemerintah kapitalis sangat takut untuk tidak poluler ketika 2009, kalau saja ternyata nantinya harga minyak mentah dunia kembali melonjak. Karena otomatis harga BBM akan kembali menanjak mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Ini adalah keputusan politik dari pemerintah kapitalis yang jelas-jelas tidak menghiraukan kepentingan rakyat. Keputusan untuk menunda penurunan harga BBM hanya didasarkan agar pemerintah kapitalis saat ini tetap populer pada tahun 2009.
Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:
1. Menyerukan kepada seluruh gerakan rakyat untuk melakukan konsolidasi gerakan rakyat multi sektor agar menekan Negara memperjelas keberpihakan politiknya di masa krisis ini. Negara kapitalis saat ini jelas telah dikuasai oleh partai-partai bourjuasi yang sibuk menjarah untuk persiapan Pemilu 2009 dan juga oleh kepentingan kaum pemilik modal yang terpuruk akibat efek krisis keuangan global.
2. Mendesak Negara untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan antisipasi penyelematan rakyat di masa krisis, seperti Jaminan Sosial Warga Negara, Aturan Nasionalisasi perusahaan yang ditinggal oleh pemilik modal, penolakan pembayaran hutang luar negeri dan tolak hutang baru
3. Turunkan harga BBM sekarang juga, karena akan membantu rakyat untuk menyesuaikan diri dengan kesulitan kehidupan yang bertambah akibat krisis kapitalisme. Penurunan harga BBM tersebut didasari oleh penurunan harga minyak mentah dunia dan akan juga menekan inflasi. (Gahar).
Dengan kondisi keterpurukan pada rakyat Indonesia , pemerintah kapitalis masih saja berusaha untuk menipu rakyatnya kembali. Dengan argmentasi bahwa krisis kapitalisme ini dapat dilalui dengan baik dan meminta rakyat Indonesia untuk tidak panik, pemerintah Indonesia berusaha untuk “menolong” BUMN dan perusahaan-perusaha an kapitalis. Pertolongan tersebut adalah dengan memberikan dana “suntikan” yang diambil dari dana cadangan devisa. Padahal jelas bahwa krisis ini sendiri yang menyebabkan adalah para kapitalis yang berusaha menarik keuntungan sebesar-besarnya demi kekayaan pribadinya.
Hal ini tentu saja menjadi tidak masuk akal bagi rakyat Indonesia , ketika pemerintah kapitalis ingin menyuntikkan dana cadangan devisanya kepada Bakrie Group. Ini sangat tidak adil bagi rakyat Indonesia yang telah menderita kehidupannya akibat sepak terjang dari para kapitalis ini. Hal ini tentu saja menunjukkan keberpihakan pemeirntahan SBY-JK kepada para kapitalis yang dengan cepat memberikan dana talangan kepada Bakrie Group.
Belum lagi masalah penyuntikkan dana sebesar 7.2 triliun rupah kepada anak perusahaan BI, NV Indover Bank Amsterdam . Padahal sejak awal BPK pada tahun 2006 telah memberikan rekomendasi kepada BI agar melikuidasi Bank Indover. Hal ini karena terkait beberapa permasalahan di Bank Indover ketika BPK melakukan audit terhadap Bank Indover. Namun rekomendasi BPK tersebut tidak digubris sama sekali oleh BI. Kecurigaan bahwa bank Indover ini merupakan sarang permainan dari para pejabat-pejabat BI pada masa Orde Baru hingga saat ini pun menyeruak. Namun ketidakpedulian pemerintah kapitalis terhadap rekomendasi tersebut, kembali menunjukkan keberpihakan pemerintah kapitalis kepada para pemilik modal. Pemerintah kapitalis lebih memilih untuk menyelamatkan para kapitalis dibandingkan untuk menyelamatkan kehidupan rakyat.
Keterpurukan nasib rakyat sebenarnya diringankan jika saja pemerintah menurunkan harga BBM. Saat ini harga minyak mentah dunia sudah menurun drastis hingga 70 dollar US/barrel. Bahkan Pertamina sudah sangat diuntungkan dengan harga sekarang. Jelas penurunan harga BBM yang saat ini sudah melambung tinggi, akan memperingan keterpurukan rakyat Indonesia yang sudah babak belur akibat tingginya inflasi. Langkah ini juga akan menyelamatkan sektor riil karena akan memberikan dampak perbaikan dalam daya beli rakyat sehingga meningkatkan permintaan barang. Turunnya harga BBM akan membantu menekan inflasi.
Namun usulan untuk segera menurunkan harga BBM dengan serta merta langsung ditolak oleh pemerintah kapitalis. Penolakan ini lebih dilandasi karena belum jelasnya arah harga minyak mentah dunia ke depan. Namun yang jelas adalah penolakan tersebut lebih didasarkan oleh kepentingan politik 2009. Pemerintah kapitalis sangat takut untuk tidak poluler ketika 2009, kalau saja ternyata nantinya harga minyak mentah dunia kembali melonjak. Karena otomatis harga BBM akan kembali menanjak mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Ini adalah keputusan politik dari pemerintah kapitalis yang jelas-jelas tidak menghiraukan kepentingan rakyat. Keputusan untuk menunda penurunan harga BBM hanya didasarkan agar pemerintah kapitalis saat ini tetap populer pada tahun 2009.
Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:
1. Menyerukan kepada seluruh gerakan rakyat untuk melakukan konsolidasi gerakan rakyat multi sektor agar menekan Negara memperjelas keberpihakan politiknya di masa krisis ini. Negara kapitalis saat ini jelas telah dikuasai oleh partai-partai bourjuasi yang sibuk menjarah untuk persiapan Pemilu 2009 dan juga oleh kepentingan kaum pemilik modal yang terpuruk akibat efek krisis keuangan global.
2. Mendesak Negara untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan antisipasi penyelematan rakyat di masa krisis, seperti Jaminan Sosial Warga Negara, Aturan Nasionalisasi perusahaan yang ditinggal oleh pemilik modal, penolakan pembayaran hutang luar negeri dan tolak hutang baru
3. Turunkan harga BBM sekarang juga, karena akan membantu rakyat untuk menyesuaikan diri dengan kesulitan kehidupan yang bertambah akibat krisis kapitalisme. Penurunan harga BBM tersebut didasari oleh penurunan harga minyak mentah dunia dan akan juga menekan inflasi. (Gahar).
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-80 DI MABES TNI
Jakarta -Segenap personel Mabes TNI baik militer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-80 di Lapangan Upacara Mabes TNI Cilangkap, Jakarta , Selasa (28/10). Selaku Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan tersebut adalah Marsda TNI Abiadi Hasan ( Pewira Staf ahli Tk. III Bidang Kesejahteraan Prajurit), sedangkan sebagai Komandan Upacara adalah Kolonel Kav. Nurmani (Paban VII Spers TNI).
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-80 ini mengambil tema “Mewujudkan Pemuda Nasionalis, Religius, Bangkit Bersatu Menuju Indonesia Sejahtera”, Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Dr. Adyaksa Dault, yang antara lain mengajak kepada segenap komponen pemuda untuk lebih memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan berbangsa.
Individualisme sebagai dampak buruk dari modernisasi yang kian merebak cenderung mengakibatkan kerapuhan sosial dan hanya menambah kesengsaraan rakyat. Untuk itu para pemuda secara cerdas harus mampu mengambil prakarsa untuk menguatkan soliditas diantara sesama bangsa.
Selain itu Menpora juga meminta kepada pemuda di seluruh penjuru tanah air agar keluar dari penyakit transisi demokrasi, dimana orang cenderung menggunakan kebebasan secara tanpa batas. Dengan jiwa kepeloporan, daya intelektualitas dan potensi profesionalitas yang ada dalam diri pemuda, maka para pemuda akan mampu menempuh langkah kreatif untuk keluar dari penyakit transisi demokrasi sehingga akan terbangun iklim kondusif sebagai modal utama dalam menghidupkan sendi-sendi perekonomian bangsa dalam rangka bangkit menuju Indonesia sejahtera. (Gahar).
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-80 ini mengambil tema “Mewujudkan Pemuda Nasionalis, Religius, Bangkit Bersatu Menuju Indonesia Sejahtera”, Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Dr. Adyaksa Dault, yang antara lain mengajak kepada segenap komponen pemuda untuk lebih memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan berbangsa.
Individualisme sebagai dampak buruk dari modernisasi yang kian merebak cenderung mengakibatkan kerapuhan sosial dan hanya menambah kesengsaraan rakyat. Untuk itu para pemuda secara cerdas harus mampu mengambil prakarsa untuk menguatkan soliditas diantara sesama bangsa.
Selain itu Menpora juga meminta kepada pemuda di seluruh penjuru tanah air agar keluar dari penyakit transisi demokrasi, dimana orang cenderung menggunakan kebebasan secara tanpa batas. Dengan jiwa kepeloporan, daya intelektualitas dan potensi profesionalitas yang ada dalam diri pemuda, maka para pemuda akan mampu menempuh langkah kreatif untuk keluar dari penyakit transisi demokrasi sehingga akan terbangun iklim kondusif sebagai modal utama dalam menghidupkan sendi-sendi perekonomian bangsa dalam rangka bangkit menuju Indonesia sejahtera. (Gahar).
PEMERINTAH DIMINTA LINDUNGI PEMBELA HAM
Lawan Impunitas Perusahaan Pertambangan
Jakarta - Pemerintah diminta untuk melindungi para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai tindakan yang membahayakan keselamatan para pembela HAM terutama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang terkena dampak negative dari eksplorasi pertambangan.
“Banyak aktifis pembela HAM justru sering digugat balik oleh perusahaan pertambangan dengan alasan pencemaran nama baik,”ujar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maemunah dalam diskusi “Pelanggaran HAM dan Impunitas Industri Tambang” yang diselenggarakan JATAM di Jakarta, Senin 27 Oktober 2008.
Menurutnya dalam berbagai pengadilan terkait perusahaan pertambangan, para pembela HAM yang kerap membela kepentingan penduduk local justru kerap kalah.” Para perusahaan pertambangan selalu memenangkan gugatannya di pengadilan,”tukasnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin. Menurutnya para pembela HAM kerap menghadapi Andaman pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa. Selain itu, tambah dia, para pembela HAM juga kerap menghadapi tuntutan pidana dan perdata, dituding sebagai antek asing.
“Ancaman lain adalah adanya pembatasan dalam bentuk undang-undang, pembatasan memperoleh informasi dan berekspresi, komunikasi dengan semua elemen, kebebasan berkumpul dan bergerak termasuk akses ke sumber dana,”terang dia.
Adapun Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh mengungkapkan Undang-Undang Pokok Pertambangan Tahun 1967, pasal-pasalnya justru memberikan kekebalan pada industri tambang dalam melakukan aktifitasnya di Indonesia.
“Ini yang harus dilihat, bagaimana perkembangannya sampai sekarang. Industri yang dianggap strategis tidak bisa disentuh oleh hukum apapun di Negara ini. Semua pelanggaran HAM yang dilakukan industri pertambangan tidak dihukum, walaupun sampai ke pengadilan tetap dimenangkan dan rakyat yang kalah,”sesalnya. (Gahar)
Jakarta - Pemerintah diminta untuk melindungi para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai tindakan yang membahayakan keselamatan para pembela HAM terutama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang terkena dampak negative dari eksplorasi pertambangan.
“Banyak aktifis pembela HAM justru sering digugat balik oleh perusahaan pertambangan dengan alasan pencemaran nama baik,”ujar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maemunah dalam diskusi “Pelanggaran HAM dan Impunitas Industri Tambang” yang diselenggarakan JATAM di Jakarta, Senin 27 Oktober 2008.
Menurutnya dalam berbagai pengadilan terkait perusahaan pertambangan, para pembela HAM yang kerap membela kepentingan penduduk local justru kerap kalah.” Para perusahaan pertambangan selalu memenangkan gugatannya di pengadilan,”tukasnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin. Menurutnya para pembela HAM kerap menghadapi Andaman pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa. Selain itu, tambah dia, para pembela HAM juga kerap menghadapi tuntutan pidana dan perdata, dituding sebagai antek asing.
“Ancaman lain adalah adanya pembatasan dalam bentuk undang-undang, pembatasan memperoleh informasi dan berekspresi, komunikasi dengan semua elemen, kebebasan berkumpul dan bergerak termasuk akses ke sumber dana,”terang dia.
Adapun Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh mengungkapkan Undang-Undang Pokok Pertambangan Tahun 1967, pasal-pasalnya justru memberikan kekebalan pada industri tambang dalam melakukan aktifitasnya di Indonesia.
“Ini yang harus dilihat, bagaimana perkembangannya sampai sekarang. Industri yang dianggap strategis tidak bisa disentuh oleh hukum apapun di Negara ini. Semua pelanggaran HAM yang dilakukan industri pertambangan tidak dihukum, walaupun sampai ke pengadilan tetap dimenangkan dan rakyat yang kalah,”sesalnya. (Gahar)
Langganan:
Postingan (Atom)
