Jakarta - Korpri atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI hendaknya senantiasa meningkatkan soliditas dan solidaritas yang tinggi, dengan menjalin kerja sama yang baik dengan unsur Keluarga Besar TNI lainnya maupun dengan PNS di luar institusi TNI, sebagai sumbangsih PNS TNI dalam menjaga persatuan dan kesatuan Nasional. Demikian pengarahan Kasum TNI Laksamana Madya Y. Didik Heru Purnomo, kepada PNS TNI pada acara silaturahmi dengan Korpri/PNS TNI di GOR A Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta , Jum’at (28/11).
Pengarahan Kasum TNI yang diikuti sekitar 1000 PNS TNI baik PNS dari Mabes TNI, PNS TNI AD, PNS TNI AL dan PNS TNI AU tersebut merupakan rangkaian kegiatan Unit Nasional Korpri TNI dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-37 Korpri.
Lebih lanjut Kasum TNI menyampaikan bahwa sesuai kebijakan pimpinan TNI, kedudukan dan peran PNS TNI tidak lagi bersifat suplementer atau pelengkap akan tetapi bersifat komplementer atau bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi dan kekuatan TNI. Kebijakan tersebut membawa konsekuensi bukan saja dari segi administrasi pembinaan melainkan juga dari segi moral dan etos pengabdian.
Menurut Kasum TNI, beberapa konsekuensi yang harus dicamkan baik oleh unsur Pembina dalam hal ini TNI maupun oleh anggota PNS TNI, adalah : Pertama, keharusan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas PNS TNI. Dengan peran dan kedudukannya sebagai komplemen TNI, maka PNS TNI memiliki tanggung jawab yang sama dalam setiap pelaksanaan tugas pokok TNI. Artinya sejauh mana tingkat keberhasilan TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya, turut ditentukan oleh sejauh mana dan seberapa besar peran yang diberikan oleh PNS TNI. Kedua, Seluruh jajaran dan anggota PNS TNI harus dapat menghayati dan melaksanakan nilai-nilai dan tradisi yang berlaku bagi TNI, seperti dedikasi, loyalitas dan militansi TNI yang berisi keunggulan moral, sikap pantang menyerah, watak rela berkorban dan senantiasa mampu manunggal dengan takyat dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pembinaan PNS di lingkungan TNI melekat sebagai salah satu fungsi komando. Sejauhmana tingkat kualitas, profesionalitas, kinerja dan moralitas setiap PNS TNI sejak berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan proses pensiun, adalah tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan satuan.
Sementara itu Ketua Unit Nasional Korpri TNI drg. Mirian Damayanti, Sp KGA dalam sambutannya menghaturkan penghargaan dan ucapan terimakasih atas perkenan Kasum TNI meluangkan waktu untuk memberikan Pengarahan kepada PNS TNI, Semoga ceramah yang disampaikan berkenaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-37 Korpri dapat dijadikan bekal dan motivasi bagi seluruh PNS yang tergabung dalam Korpri TNI dalam meningkatkan profesionalitas, soliditas dan kinerja pengabdian melalui organisasi TNI. (Gahar).
Senin, 15 Desember 2008
MASYARAKAT PAPUA HANYA INGIN PERSAMAAN HAK
Tidak Ada Niat Merdeka
Jakarta - Masyarakat Papua tidak pernah ada keinginan untuk memerdekakan diri, sebab yang diinginkan masyarakat Papua sebenarnya adalah adanya perlakuan yang sama seperti warga Negara yang lainnya.
Hal tersebut disampaikan mantan menteri luar negeri Organisasi Papua Merdeka, Nicholas Meset dalam diskusi tentang Papua di gedung DPR RI Jakarta, Kamis 27 November 2008.
“Kami ingin diperlakukan sama dengan warga Negara lain dan bukan ingin memerdekakan diri. Mari kita kembali ke Papua membangun kembali Papua dengan baik-baik,”ujar Meset.
Meset berharap anak-anak Papua dapat memperoleh pendidikan yang baik sehingga mereka bisa bangga menjadi anak Papua dan anak Indonesia . “Kalau perasaan itu tidak ada maka akan susah bagi anak Papua,dan mereka akhirnya hanya berpikir ingin merdeka. Lalu setelah merdeka mau makan apa? Masalah pemilihan gubernur saja sudah bertengkar apalagi mau merdeka,”tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR, Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa di Papua tidak ada lagi separatisme. Sebab menurutnya, tidak ada lagi pikiran teman-teman di Papua untuk merdeka dan membangun sebuah negara seperti yang dibicarakan dunia internasional.
“Yang menjadi masalah adalah rakyat Papua ingin ada kebersamaan hak seperti warga Negara Indonesia lainnya disegala bidang mulai dari pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan politik,”jelas politisi Partai Bulan Bintang ini.
Dirinya menambahkan, untuk masalah Papua, ada hal yang perlu diperhatikan termasuk masalah fasilitas, tuntutan Otsus, kesejahteraan dan alokasi anggaran bagi Papua begitu juga soal perundangan yang ada.
“Di Papua tarik menarik kekuasaan juga kuat dan itu terjadi di beberapa titik di Papua, sehingga perlu ada pendekatan yang berbeda dengan pendekatan di Jawa atau Kalimantan ,”terangnya seraya menambahkan perlunya sebuah kerangka politik ala Papua sehingga tidak akan merepotkan generasi yang akan datang.
Adapun anggota Komisi I dari Partai Golkar, Yoris Raweyai menilai pemerintah perlu memberikan pencerahan politik yang benar terutama bagi generasi muda tentang apa yang sebenarnya terjadi baik itu di Papua, Aceh atau tempat lain.
“Orang Papua sudah ikut berjuang dari waktu ke waktu dengan berbagai cara tetapi ternyata persoalan Papua tidak selesai-selesai,”sesalnya. (Gahar).
Jakarta - Masyarakat Papua tidak pernah ada keinginan untuk memerdekakan diri, sebab yang diinginkan masyarakat Papua sebenarnya adalah adanya perlakuan yang sama seperti warga Negara yang lainnya.
Hal tersebut disampaikan mantan menteri luar negeri Organisasi Papua Merdeka, Nicholas Meset dalam diskusi tentang Papua di gedung DPR RI Jakarta, Kamis 27 November 2008.
“Kami ingin diperlakukan sama dengan warga Negara lain dan bukan ingin memerdekakan diri. Mari kita kembali ke Papua membangun kembali Papua dengan baik-baik,”ujar Meset.
Meset berharap anak-anak Papua dapat memperoleh pendidikan yang baik sehingga mereka bisa bangga menjadi anak Papua dan anak Indonesia . “Kalau perasaan itu tidak ada maka akan susah bagi anak Papua,dan mereka akhirnya hanya berpikir ingin merdeka. Lalu setelah merdeka mau makan apa? Masalah pemilihan gubernur saja sudah bertengkar apalagi mau merdeka,”tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR, Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa di Papua tidak ada lagi separatisme. Sebab menurutnya, tidak ada lagi pikiran teman-teman di Papua untuk merdeka dan membangun sebuah negara seperti yang dibicarakan dunia internasional.
“Yang menjadi masalah adalah rakyat Papua ingin ada kebersamaan hak seperti warga Negara Indonesia lainnya disegala bidang mulai dari pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan politik,”jelas politisi Partai Bulan Bintang ini.
Dirinya menambahkan, untuk masalah Papua, ada hal yang perlu diperhatikan termasuk masalah fasilitas, tuntutan Otsus, kesejahteraan dan alokasi anggaran bagi Papua begitu juga soal perundangan yang ada.
“Di Papua tarik menarik kekuasaan juga kuat dan itu terjadi di beberapa titik di Papua, sehingga perlu ada pendekatan yang berbeda dengan pendekatan di Jawa atau Kalimantan ,”terangnya seraya menambahkan perlunya sebuah kerangka politik ala Papua sehingga tidak akan merepotkan generasi yang akan datang.
Adapun anggota Komisi I dari Partai Golkar, Yoris Raweyai menilai pemerintah perlu memberikan pencerahan politik yang benar terutama bagi generasi muda tentang apa yang sebenarnya terjadi baik itu di Papua, Aceh atau tempat lain.
“Orang Papua sudah ikut berjuang dari waktu ke waktu dengan berbagai cara tetapi ternyata persoalan Papua tidak selesai-selesai,”sesalnya. (Gahar).
SBY BUKA PERTEMUAN PARLEMEN SE ASIA
Jakarta - Pertemuan anggota-anggota parlemen se-Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) resmi dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di gedung DPR RI Jakarta, Kamis 27 November 2008. Dalam sambutannya, Presiden mengajak negara-negara di Asia untuk mereformasi sistem ekonomi internasional.
Parlemen Indonesia menjadi tuan rumah dalam Asian Parliamentary Assembly (APA) yang akan berlangsung mulai dari tanggal 27-29 November di Jakarta. Pertemuan yang diikuti oleh 210 peserta dari 25 parlemen di Asia ini akan mengedepankan isu krisis ekonomi global yang kini sedang mengguncang dunia.
“ China , Jepang, dan India merupakan Negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dengan demikian maka Asia berpeluang besar menjadi pusat pertumbuhan perekonomian dunia,"ujar SBY.
Presiden berharap dengan digelarnya sidang APA berbagai masalah global seperti masalah kemiskinan, pasar energi, budaya dan perang melawan korupsi serta masalah lingkungan bisa diselesaikan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Agung Laksono berharap wakil-wakil rakyat di kawasan Asia dapat mewujudkan sistem keuangan perdagangan dan perekonomian yang lebih adil, pro kemiskinan dan pro pertumbuhan.
“Dalam menghadapi krisis keuangan yang masih melanda dunia maka tema yang akan diusung pada sidang APA ketiga ini adalah isu sentral dalam General Debate,”tambahnya.
Pertemuan APA diharapkan bisa menelurkan sebuah deklarasi yang akan dinamakan Jakarta Declaration.(Gahar).
Parlemen Indonesia menjadi tuan rumah dalam Asian Parliamentary Assembly (APA) yang akan berlangsung mulai dari tanggal 27-29 November di Jakarta. Pertemuan yang diikuti oleh 210 peserta dari 25 parlemen di Asia ini akan mengedepankan isu krisis ekonomi global yang kini sedang mengguncang dunia.
“ China , Jepang, dan India merupakan Negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dengan demikian maka Asia berpeluang besar menjadi pusat pertumbuhan perekonomian dunia,"ujar SBY.
Presiden berharap dengan digelarnya sidang APA berbagai masalah global seperti masalah kemiskinan, pasar energi, budaya dan perang melawan korupsi serta masalah lingkungan bisa diselesaikan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Agung Laksono berharap wakil-wakil rakyat di kawasan Asia dapat mewujudkan sistem keuangan perdagangan dan perekonomian yang lebih adil, pro kemiskinan dan pro pertumbuhan.
“Dalam menghadapi krisis keuangan yang masih melanda dunia maka tema yang akan diusung pada sidang APA ketiga ini adalah isu sentral dalam General Debate,”tambahnya.
Pertemuan APA diharapkan bisa menelurkan sebuah deklarasi yang akan dinamakan Jakarta Declaration.(Gahar).
Kamis, 27 November 2008
DIP : DANA KAMPANYE TIDAK ADA KAITAN DENGAN KRISIS EKONOMI
Jakarta - Krisis ekonomi global nampaknya berpengaruh pada kemampuan partai politik dalam berkampanye. Namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menampik hal tersebut karena bagi PDIP dana kampanye tidak ada kaitannya dengan krisis ekonomi.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 24 November 2008 kemarin. Menurut dia pengertian penggunaan dana atau anggaran terkait berapa besar anggaran yang ada.
“Kalau kita itu partai yang dari dulu semangatnya gotong royong yang sesuai dengan kebutuhan yang kita punya. Kan tidak banyak dari kita yang bermain-main dalam ekonomi bubble besar,”ujar Ganjar.
Ganjar berpendapat dalam berpolitik janganlah selalu menghitung jumlah anggaran namun lebih mengedepankan metode yang ada agar penggunaan dana menjadi efektif. “Ketika kita bermain politik, kita tidak hitung jumlah anggarannya tapi lebih mengedepankan metode apa yang kita pakai,”terangnya.
Bagi PDIP sendiri, tandasnya, selama masa 9 bulan ini dana yang ada lebih banyak dipakai untuk pertemuan massa strategis daripada menggelar kampanye besar-besaran.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla Partai Golkar terpaksa menyusutkan anggaran kampanye untuk Pemilu 2009 sebesar 40 persen akibat krisis yang menimpa para pendonornya. (Gahar)
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 24 November 2008 kemarin. Menurut dia pengertian penggunaan dana atau anggaran terkait berapa besar anggaran yang ada.
“Kalau kita itu partai yang dari dulu semangatnya gotong royong yang sesuai dengan kebutuhan yang kita punya. Kan tidak banyak dari kita yang bermain-main dalam ekonomi bubble besar,”ujar Ganjar.
Ganjar berpendapat dalam berpolitik janganlah selalu menghitung jumlah anggaran namun lebih mengedepankan metode yang ada agar penggunaan dana menjadi efektif. “Ketika kita bermain politik, kita tidak hitung jumlah anggarannya tapi lebih mengedepankan metode apa yang kita pakai,”terangnya.
Bagi PDIP sendiri, tandasnya, selama masa 9 bulan ini dana yang ada lebih banyak dipakai untuk pertemuan massa strategis daripada menggelar kampanye besar-besaran.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla Partai Golkar terpaksa menyusutkan anggaran kampanye untuk Pemilu 2009 sebesar 40 persen akibat krisis yang menimpa para pendonornya. (Gahar)
PENETAPAN ULANG DPT BENTUK INKONSISTENSI KPU
Jakarta - Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menetapkan ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dianggap merupakan bentuk inkonsistensi KPU. Penetapan ulang DPT juga akan mengganggu proses tahapan pemilu.
Demikian dikatakan Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Legislatif Ferry Mursyidan Baldan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 24 November 2008. “Penetapan ulang DPT akan mengganggu tahapan persiapan pemilu mulai dari persiapan logistic pemilu, surat suara, sampai tempat pemungutan suara (TPS) sehingga dikhawatirkan pelaksanaan pemilu bisa tertunda,”terangnya.
Ferry menganggap tindakan KPU tersebut juga akan menurunkan kredibilitas KPU sendiri. “Mereka (KPU-red) telah diberikan kesempatan untuk menyusun tahapan pemilu berdasarkan kemampuan KPU dalam satu kesatuan kerja,”sesalnya.
Dengan penetapan ulang DPT, ujarnya, akan menimbulkan ketidakpastian pada jumlah pemilih dan TPS, serta pendistribusian logistic pemilu yang didasarkan jumlah pemilih di tiap TPS. “Hal tersebut juga akan menunda pencetakan surat suara, padahal di UU sudah ada pembatasan bahwa surat suara dicetak maksimal dilebihi 2,5 persen saja,”tandas politisi Golkar ini.(Gahar).
Demikian dikatakan Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Legislatif Ferry Mursyidan Baldan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 24 November 2008. “Penetapan ulang DPT akan mengganggu tahapan persiapan pemilu mulai dari persiapan logistic pemilu, surat suara, sampai tempat pemungutan suara (TPS) sehingga dikhawatirkan pelaksanaan pemilu bisa tertunda,”terangnya.
Ferry menganggap tindakan KPU tersebut juga akan menurunkan kredibilitas KPU sendiri. “Mereka (KPU-red) telah diberikan kesempatan untuk menyusun tahapan pemilu berdasarkan kemampuan KPU dalam satu kesatuan kerja,”sesalnya.
Dengan penetapan ulang DPT, ujarnya, akan menimbulkan ketidakpastian pada jumlah pemilih dan TPS, serta pendistribusian logistic pemilu yang didasarkan jumlah pemilih di tiap TPS. “Hal tersebut juga akan menunda pencetakan surat suara, padahal di UU sudah ada pembatasan bahwa surat suara dicetak maksimal dilebihi 2,5 persen saja,”tandas politisi Golkar ini.(Gahar).
Rabu, 26 November 2008
PDIP BELUM PUTUSKAN PENDAMPING MEGA
Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih belum bisa memutuskan siapa yang akan menjadi pendamping Megawati dalam pemilihan presiden 2009 mendatang. Hal tersebut dikarenakan PDIP menginginkan agar pendamping Megawati didukung oleh parpol untuk membangun system presidensil yang efektif dengan koalisi parpol kuat di tingkat parlemen.
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pemenangan (BP) Pemilu PDIP Tjahjo Kumolo pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 24 November 2008. Tjahjo menegaskan PDIP akan memutuskan siapa pendamping Mega setelah mengetahui hasil pemilu legislative 2009.
“Saya meminta agar seluruh kader PDIP memahami lambannya PDI-P mengumumkan nama pendamping Mega karena hal ini disebabkan perkembangan yang terjadi seperti figure yang dianggap serius dan mampu menjadi cawapres ternyata dideklarasikan menjadi capres oleh parpol lain,”tukasnya.
Ketua Fraksi PDIP ini menambahkan, sejumlah nama yang ada belum final karena dinamika politik juga berubah. Apalagi, diantara lima nama tersebut ada yang diusung sebagai capres. “Jadi, kita masih menimbang nama-nama lain untuk dipinang sebagai pendamping Mega,”ungkapnya.
Namun demikian, Tjahjo berharap calon wakil presiden (cawapres) pendamping Megawati Soekarnoputri mampu menambah perolehan suara pada pemilu presiden (pilpres) 2009. “Kita tidak mau salah mengambil figur, karena cawapres diharapkan mampu menambah perolehan suara, tidak hanya mengandalkan perolehan suara dari Bu Mega sendiri,”harap Tjahjo.(Gahar)
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pemenangan (BP) Pemilu PDIP Tjahjo Kumolo pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Senin 24 November 2008. Tjahjo menegaskan PDIP akan memutuskan siapa pendamping Mega setelah mengetahui hasil pemilu legislative 2009.
“Saya meminta agar seluruh kader PDIP memahami lambannya PDI-P mengumumkan nama pendamping Mega karena hal ini disebabkan perkembangan yang terjadi seperti figure yang dianggap serius dan mampu menjadi cawapres ternyata dideklarasikan menjadi capres oleh parpol lain,”tukasnya.
Ketua Fraksi PDIP ini menambahkan, sejumlah nama yang ada belum final karena dinamika politik juga berubah. Apalagi, diantara lima nama tersebut ada yang diusung sebagai capres. “Jadi, kita masih menimbang nama-nama lain untuk dipinang sebagai pendamping Mega,”ungkapnya.
Namun demikian, Tjahjo berharap calon wakil presiden (cawapres) pendamping Megawati Soekarnoputri mampu menambah perolehan suara pada pemilu presiden (pilpres) 2009. “Kita tidak mau salah mengambil figur, karena cawapres diharapkan mampu menambah perolehan suara, tidak hanya mengandalkan perolehan suara dari Bu Mega sendiri,”harap Tjahjo.(Gahar)
Senin, 24 November 2008
BERBAGAI NEGARA IKUTI PAMERAN INDO DEFENCE DAN INDO AEROSPACE 2008
Jakarta - Sebanyak 377 perusahaan dan 37 negara yang bergerak dibidang sarana pertahanan baik dari dalam dan luar negeri, selama tiga hari mulai tanggal 19 s.d 22 Nopember 2008 mengikuti pameran Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 Expo dan Forum yang di gelar di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Beberapa Negara yang ikut antara lain Singapura, Rusia, Jerman, Polandia , Bulgaria , Belanda , Malaysia , Korea , Amereika Serikat, Inggris serta Indonesia sebagai tuan rumah.
Pameran Internasional Pertahanan dan kedirgantaraan terbesar di Indonesia terselenggara atas kerjasama Departemen Pertahanan dengan PT Napindo Media Ashatama serta United Media Group. Selain itu didukung Departemen Perhubungan, Departemen Industri, Departemen Perdagangan, Mabes TNI, Polri dan Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia.
Sedangkan beberapa perusahaan besar yang turut serta berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan secara periodik dua tahun sekali ini antara lain MBDA, Sukhoi, EADS, Brahmos, Ultra, KazanHelicopters, SAS Internasional, Bitova Elektronika AD, Intisar Primula, Surya Kepanjen, North Sea Boat, LG Aviation, Thales, Rosoboronexport, Fista Bahari, Airod, Pasific Aman Garda, Zen Technologies, Bumar, Wahgo, Krakatau Steel, Rheinmentall, Dirgantara Indonesia, Atlas Electronic, Schelde, Daewo Internasional, PINDAD dan Sritex serta perusahaan lainnya menampilkan teknologi dan produk terbaru dibidang pertahanan dan kedirgantaraan.
Kegiatan pameran pertahanan dan kedirgantaraan yang sedang berlangsung saat ini diharapkan menjadi momentum yang tepat dalam rangka mendorong terwujudnya kemandirian indusrti pertahanan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan sarana pertahanan yang sesuai dengan rencana pertahanan Indonesia . Dengan diselenggarakannya pameran pertahanan terbesar di Indonesia diharapkan terbuka kesempatan yang luas adanya pertukaran informasi diantara peserta pameran sehingga kita bisa menjalin kerja sama yang lebih luas dimasa akan datang untuk kepentingan pembangunan keamanan dan perdamaian dunia. (Gahar)
Pameran Internasional Pertahanan dan kedirgantaraan terbesar di Indonesia terselenggara atas kerjasama Departemen Pertahanan dengan PT Napindo Media Ashatama serta United Media Group. Selain itu didukung Departemen Perhubungan, Departemen Industri, Departemen Perdagangan, Mabes TNI, Polri dan Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia.
Sedangkan beberapa perusahaan besar yang turut serta berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan secara periodik dua tahun sekali ini antara lain MBDA, Sukhoi, EADS, Brahmos, Ultra, KazanHelicopters, SAS Internasional, Bitova Elektronika AD, Intisar Primula, Surya Kepanjen, North Sea Boat, LG Aviation, Thales, Rosoboronexport, Fista Bahari, Airod, Pasific Aman Garda, Zen Technologies, Bumar, Wahgo, Krakatau Steel, Rheinmentall, Dirgantara Indonesia, Atlas Electronic, Schelde, Daewo Internasional, PINDAD dan Sritex serta perusahaan lainnya menampilkan teknologi dan produk terbaru dibidang pertahanan dan kedirgantaraan.
Kegiatan pameran pertahanan dan kedirgantaraan yang sedang berlangsung saat ini diharapkan menjadi momentum yang tepat dalam rangka mendorong terwujudnya kemandirian indusrti pertahanan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan sarana pertahanan yang sesuai dengan rencana pertahanan Indonesia . Dengan diselenggarakannya pameran pertahanan terbesar di Indonesia diharapkan terbuka kesempatan yang luas adanya pertukaran informasi diantara peserta pameran sehingga kita bisa menjalin kerja sama yang lebih luas dimasa akan datang untuk kepentingan pembangunan keamanan dan perdamaian dunia. (Gahar)
FLY PASS PESAWAT TEMPUR F-5 TIGER MERIAHKAN PEMBUKAAN INDO DEFENCE DAN INDO AEROSPACE 2008
Jakarta - Pameran industri alat-alat pertahanan bertajuk Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 yang digelar di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta . Selain dimeriahkam oleh ratusan produsen peralatan militer baik dari dalam maupun luar negeri. Juga dimeriahkan oleh Fly Pass Pesawat tempur F-5 Tiger dari Skadron Udara 14 yang bermarkas di Pangkalan Udara Lanud Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur.
Empat peawat Tempur F-5 Tiger II kebanggaan bangsa Indonesia unjuk kebolehan diatas langit Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, saat pembukaan Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 Expo dan Forum kemarin Rabu (19/11). Suasana hingar bingar di atas langit biru dengan fly pass pesawat-pesawat tempur dalam bentuk beberapa formasi dan manuver. Beberapa manuver pesawat tempur F-5 Tiger II menjadi tontonan gratis pengunjung pameran Indo Defence dan Indo Aerospace 2008, juga membuat kagum para undangan yang serentak memberikan tepuk tangan pada saat pesawat F-5 Tiger melakukan manuver.
Empat pesawat tempur F-5 Tiger yang mampu terbang dengan kecepatan 1,6 Mach (kecepatan suara) dipimpin langsung oleh Komandan Skaron Udara 14 Letkol Pnb Roni Moningka pada saat melakukan beberapa manuver di pembukaan Indo Defence dan Indo Aerospace 2008. (Gahar).
Empat peawat Tempur F-5 Tiger II kebanggaan bangsa Indonesia unjuk kebolehan diatas langit Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, saat pembukaan Indo Defence dan Indo Aerospace 2008 Expo dan Forum kemarin Rabu (19/11). Suasana hingar bingar di atas langit biru dengan fly pass pesawat-pesawat tempur dalam bentuk beberapa formasi dan manuver. Beberapa manuver pesawat tempur F-5 Tiger II menjadi tontonan gratis pengunjung pameran Indo Defence dan Indo Aerospace 2008, juga membuat kagum para undangan yang serentak memberikan tepuk tangan pada saat pesawat F-5 Tiger melakukan manuver.
Empat pesawat tempur F-5 Tiger yang mampu terbang dengan kecepatan 1,6 Mach (kecepatan suara) dipimpin langsung oleh Komandan Skaron Udara 14 Letkol Pnb Roni Moningka pada saat melakukan beberapa manuver di pembukaan Indo Defence dan Indo Aerospace 2008. (Gahar).
HANURA GELAR RAKORNAS II
Jakarta - Partai Hati Nurani Rakyat menggelar Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) II di Jakarta 15-16 November 2008. Acara bertema “Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab akan masa depan bangsa, kita satukan langkah sukses pemilu 2009” ini dihadiri oleh 255 pengurus Partai Hanura dari seluruh Indonesia tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto.
“Rakornas ini mutlak dilakukan organisasi sebesar Partai Hanura. Dulu Hanura sering disebut sebagai partai gurem, sampai saya berjanji akan membubarkan Hanura sebelum pemilu jika masih menjadi partai gurem. Namun, ternyata sekarang Hanura sudah terlalu besar untuk dibubarkan,”ujar Wiranto dalam pidato politiknya.
Menurut Wiranto, Rakornas digelar untuk mengetahui seberapa besar kekuatan partai menjelang Pemilihan Umum 2009.Selain itu, lanjutnya, Hanura akan menyelesaikan konsolidasi internal yang belum tuntas.
“Paran Tim 9 di DPP sudah selesai dan akan diganti oleh rapat pengurus harian, bagi pengurus daerah jangan lagi banyak mengeluh, saling menjelekan, minta ini dan itu, dan menjadi biang kerok partai,”sentil mantan Panglima ABRI ini.
Wiranto meminta kepada seluruh kader Hanura untuk lebih bekerja keras guna menarik perhatian masyarakat, sebab dirinya merasa apa yang dilakukan para kader belum optimal. “Saya heran walau sudah dikenal public luas, dalam survey Hanura masih ditempatkan diurutan bawah. Jangan hiraukan survey-survey, sebab pada kenyataannya berbeda dengan realitas di lapangan,”saran Wiranto.
Ketua Panitia Pengarah Rakornas II Partai Hanura, Ari Mardjono mengatakan Rakornas mengagendakan evaluasi terhadap program pemantapan organisasi dari tingkat pusat sampai desa, terutama terkait dengen efektivitasnya dalam kaitan pencapaian sasaran pemilu 2009.
“ Ada tiga hal yang akan dibahas dalam Rakornas ini pertama, bagaimana postur organisasi sejak awal hingga saat ini, apakah stagnan, melemah atau meningkat tajam. Kedua, bagaimana tingkat efektifitas kinerja partai dikaitkan dengan kinerja serta jumlah pengurus partai dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Ketiga, apa alternative upaya yang harus dilakukan seandainya ada hambatan dalam rangka pemenangan pemilu 2009 mendatang,”terangnya. (Gahar).
“Rakornas ini mutlak dilakukan organisasi sebesar Partai Hanura. Dulu Hanura sering disebut sebagai partai gurem, sampai saya berjanji akan membubarkan Hanura sebelum pemilu jika masih menjadi partai gurem. Namun, ternyata sekarang Hanura sudah terlalu besar untuk dibubarkan,”ujar Wiranto dalam pidato politiknya.
Menurut Wiranto, Rakornas digelar untuk mengetahui seberapa besar kekuatan partai menjelang Pemilihan Umum 2009.Selain itu, lanjutnya, Hanura akan menyelesaikan konsolidasi internal yang belum tuntas.
“Paran Tim 9 di DPP sudah selesai dan akan diganti oleh rapat pengurus harian, bagi pengurus daerah jangan lagi banyak mengeluh, saling menjelekan, minta ini dan itu, dan menjadi biang kerok partai,”sentil mantan Panglima ABRI ini.
Wiranto meminta kepada seluruh kader Hanura untuk lebih bekerja keras guna menarik perhatian masyarakat, sebab dirinya merasa apa yang dilakukan para kader belum optimal. “Saya heran walau sudah dikenal public luas, dalam survey Hanura masih ditempatkan diurutan bawah. Jangan hiraukan survey-survey, sebab pada kenyataannya berbeda dengan realitas di lapangan,”saran Wiranto.
Ketua Panitia Pengarah Rakornas II Partai Hanura, Ari Mardjono mengatakan Rakornas mengagendakan evaluasi terhadap program pemantapan organisasi dari tingkat pusat sampai desa, terutama terkait dengen efektivitasnya dalam kaitan pencapaian sasaran pemilu 2009.
“ Ada tiga hal yang akan dibahas dalam Rakornas ini pertama, bagaimana postur organisasi sejak awal hingga saat ini, apakah stagnan, melemah atau meningkat tajam. Kedua, bagaimana tingkat efektifitas kinerja partai dikaitkan dengan kinerja serta jumlah pengurus partai dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Ketiga, apa alternative upaya yang harus dilakukan seandainya ada hambatan dalam rangka pemenangan pemilu 2009 mendatang,”terangnya. (Gahar).
Kamis, 20 November 2008
33 DPW TIDAK USULKAN GUS DUR SEBAGAI CAPRES PKB
Jakarta - Pamor KH Abdurahman Wahid alias Gus Dur nampaknya mulai meredup. Dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) kemarin (11/11) di Jakarta yang membahas masalah calon presiden dari PKB, 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB tidak mencalonkan Gus Dur sebagai calon presiden.
Demikian dikatakan Ketua DPW Sulawesi Tengah Syamsuddin Pay saat menggelar jumpa pers di kantor DPP PKB Jalan Sukabumi, Jakarta , Rabu 12 November 2008. Menurutnya, hampir seluruh DPW menginginkan munculnya pemimpin dari kaum muda.
“Hasil Mukernas menginginkan pemimpin yang muda dan masih fresh, tapi kami belum munculkan nama calon. DPW se Indonesia masih mengantongi nama-nama capres dari kalangan internal PKB,”tegas Syamsudin.
Selain itu, lanjut Syamsudin, PKB sedang menggodok kemungkinan bagi PKB untuk melakukan koalisi dengan partai lain. “Koalisi yang dibangun merupakan koalisi alternatif yang berdasarkan agenda-agenda yang telah disusun. Soal keinginan mencari capres dari luar PKB belum ditentukan mekanismenya, apakah membuka pendaftaran seperti yang dilakukan PBR atau melakukan penyaringan secara langsung,”jelas dia.
Dalam Mukernas yang dilaksanakan hingga pukul 02.00 dini hari muncul beberapa nama capres yang diusulkan sejumlah DPW. Antara lain Muhaimin Iskandar, Sri Sultan Hamengkubuwono X, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) dan Megawati Soekarnoputri. Namun nama-nama yang muncul tersebut belum merupakan kesepakatan resmi dari PKB. Mereka berencana mengumumkan nama capres itu pada akhir Desember mendatang. (Gahar).
Demikian dikatakan Ketua DPW Sulawesi Tengah Syamsuddin Pay saat menggelar jumpa pers di kantor DPP PKB Jalan Sukabumi, Jakarta , Rabu 12 November 2008. Menurutnya, hampir seluruh DPW menginginkan munculnya pemimpin dari kaum muda.
“Hasil Mukernas menginginkan pemimpin yang muda dan masih fresh, tapi kami belum munculkan nama calon. DPW se Indonesia masih mengantongi nama-nama capres dari kalangan internal PKB,”tegas Syamsudin.
Selain itu, lanjut Syamsudin, PKB sedang menggodok kemungkinan bagi PKB untuk melakukan koalisi dengan partai lain. “Koalisi yang dibangun merupakan koalisi alternatif yang berdasarkan agenda-agenda yang telah disusun. Soal keinginan mencari capres dari luar PKB belum ditentukan mekanismenya, apakah membuka pendaftaran seperti yang dilakukan PBR atau melakukan penyaringan secara langsung,”jelas dia.
Dalam Mukernas yang dilaksanakan hingga pukul 02.00 dini hari muncul beberapa nama capres yang diusulkan sejumlah DPW. Antara lain Muhaimin Iskandar, Sri Sultan Hamengkubuwono X, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) dan Megawati Soekarnoputri. Namun nama-nama yang muncul tersebut belum merupakan kesepakatan resmi dari PKB. Mereka berencana mengumumkan nama capres itu pada akhir Desember mendatang. (Gahar).
SUTIYOSO SIAP JADI PEMIMPIN ALTERNATIF
Jakarta - Calon Presiden Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sutiyoso berharap dirinya bisa tampil menjadi capres alternatif ditengah para calon yang ada saat ini. Sutiyoso berpendapat rakyat sangat membutuhkan seorang pemimpin alternatif yang memilik pengalaman memimpin.
Hal tersebut dikatakannya pada wartawan di Bang Yos Center Jakarta, Rabu 12 November 2008. “Mencari seorang pemimpin di negeri yang bermasalah ini berbeda dengan mencari pemimpin di negeri yang sudah stabil. Obama 4 tahun di Menteng saja bisa jadi presiden Amerika, saya 13 tahun di Jakarta masak tidak bisa menjadi presiden Indonesia,”ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Sutiyoso juga berharap partai politik cerdas dalam memilih capresnya dengan membuat kriteria bahwa seorang pemimpin harus jelas track recordnya, terpuji, punya pengalaman menjadi apa, mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat.
“Kegagalan selama ini adalah kita tidak pernah melakukan kaderisasi. Kita harus menampilkan pemimpin muda dan berpengalaman seperti gubernur yang sudah terbukti berhasil. Di daerah saja bupati yang berhasil bisa menjadi seorang gubernur,”terangnya.
Adanya komunikasi dirinya dengan para capres militer seperti Wiranto dan Prabowo menurut Bang Yos hanyalah merupakan forum komunikasi biasa. Hal ini karena mereka memiliki latar belakang yang sama. “Sejauh ini yang dirinya lakukan hanya sebatas melakukan diskusi dengan Prabowo dan Wiranto. Jadi siapapun yang memiliki kesempatan akan kita dukung,”tukasnya.
Lebih lanjut Bang Yos mengatakan, adanya capres militer adalah konsekuensi dari demokrasi kita, dimana semua warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Bang Yos tidak setuju jika kemudian UU Pilpres mengeluarkan persyaratan yang tinggi bagi capres. Baginya, itu bukan jawaban.
“Kita punya pengalaman dalam pemilu lalu yang aturannya lebih rendah hanya muncul 5 pasangan capres. Orang akan mengukur diri apakah memang mampu untuk menjadi presiden. Untuk itulah kita sepakat untuk mengajukan judicial review UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Namun kami masih menunggu sebab UU Pilpres sendiri belum disahkan oleh Presiden. Judicial Review ini sedang kami kordinasikan dengan beberapa pihak dan menunggu waktu yang tepat,”ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan apakah dirinya bersedia menjadi wakil presiden jika memang dalam pilpres tidak memungkin bagi Bang Yos untuk menjadi Presiden, Bang Yos mengatakan hal tersebut akan ditentukan setelah pemilu legislatif mendatang.
“Barangkali nanti mendekati pemilu legislatif April mendatang, posisi saya sebagai capres bisa berubah. Namun saat ini saya masih menyatakan diri sebagai capres. Saya akan berfikir realistis, jika eskalasinya berubah saya akan menyesuaikan,”ujarnya. (Gahar).
Hal tersebut dikatakannya pada wartawan di Bang Yos Center Jakarta, Rabu 12 November 2008. “Mencari seorang pemimpin di negeri yang bermasalah ini berbeda dengan mencari pemimpin di negeri yang sudah stabil. Obama 4 tahun di Menteng saja bisa jadi presiden Amerika, saya 13 tahun di Jakarta masak tidak bisa menjadi presiden Indonesia,”ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Sutiyoso juga berharap partai politik cerdas dalam memilih capresnya dengan membuat kriteria bahwa seorang pemimpin harus jelas track recordnya, terpuji, punya pengalaman menjadi apa, mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat.
“Kegagalan selama ini adalah kita tidak pernah melakukan kaderisasi. Kita harus menampilkan pemimpin muda dan berpengalaman seperti gubernur yang sudah terbukti berhasil. Di daerah saja bupati yang berhasil bisa menjadi seorang gubernur,”terangnya.
Adanya komunikasi dirinya dengan para capres militer seperti Wiranto dan Prabowo menurut Bang Yos hanyalah merupakan forum komunikasi biasa. Hal ini karena mereka memiliki latar belakang yang sama. “Sejauh ini yang dirinya lakukan hanya sebatas melakukan diskusi dengan Prabowo dan Wiranto. Jadi siapapun yang memiliki kesempatan akan kita dukung,”tukasnya.
Lebih lanjut Bang Yos mengatakan, adanya capres militer adalah konsekuensi dari demokrasi kita, dimana semua warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Bang Yos tidak setuju jika kemudian UU Pilpres mengeluarkan persyaratan yang tinggi bagi capres. Baginya, itu bukan jawaban.
“Kita punya pengalaman dalam pemilu lalu yang aturannya lebih rendah hanya muncul 5 pasangan capres. Orang akan mengukur diri apakah memang mampu untuk menjadi presiden. Untuk itulah kita sepakat untuk mengajukan judicial review UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Namun kami masih menunggu sebab UU Pilpres sendiri belum disahkan oleh Presiden. Judicial Review ini sedang kami kordinasikan dengan beberapa pihak dan menunggu waktu yang tepat,”ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan apakah dirinya bersedia menjadi wakil presiden jika memang dalam pilpres tidak memungkin bagi Bang Yos untuk menjadi Presiden, Bang Yos mengatakan hal tersebut akan ditentukan setelah pemilu legislatif mendatang.
“Barangkali nanti mendekati pemilu legislatif April mendatang, posisi saya sebagai capres bisa berubah. Namun saat ini saya masih menyatakan diri sebagai capres. Saya akan berfikir realistis, jika eskalasinya berubah saya akan menyesuaikan,”ujarnya. (Gahar).
Selasa, 18 November 2008
PALESTINA TERUS BERGOLAK, INDONESIA PRIHATIN
Jakarta - Pemerintah Indonesia sangat prihatin dengan kondisi atas konflik berkepanjangan yang terjadi di Palestina. Apalagi konflik Palestina justru diperparah dengan terjadinya perbedaan pendapat yang tajam sehingga memunculkan perpecahan di Palestina.
Demikian dikatakan Menlu Hasan Wirajuda disela Konferensi Kemanusiaan Internasional di Jakarta Convention Center Jumat 31 Oktober 2008. ”Kita memang prihatin dengan kondisi di Palestina sendiri khussunya terjadinya perbedaan tajam dan perpecahan diantara kelompok palestina itu sendiri,”terang Menlu.
Untuk itu Menlu berharap baik pemerintah maupun tokoh agama Palestina untuk bersatu. Sebab tanpa persatuan upaya memperoleh kemerdekaan itu tidak mudah. “Perpecahan hanya menguntungkan kekuatan kedudukan Israel . Oleh karena itu kita dukung berbagai pihak, seperti yang dilakukan di mesir mengundang tokoh dari Hamas maupun dari Pata untuk mendorong persatuan,”ujarnya.
Pemerintah, lanjut Menlu, telah melakukan pelatihan untuk para diplomat Indonesia untuk ditempatkan di Palestina. Selain itu, pemerintah melalui Departemen Luar Negeri juga mengundang para orang Palestina soal makro finance dan bidang-bidang lainnya.
“Kita sedang merancang apa yang akan kita lakukan, baik pemerintah, dan melibatkan semua departemen. Seperti Departemen Pekerjaan Umum juga akan melakukan pelatihan bidang konstruksi. Departemen lainnya termasuk Bank Indonesia akan juga memberikan pelatihan yang dibutuhkan,”papar Menlu.
Menlu mengatakan bagi badan-badan swasta yang juga ingin memberikan kontribusi disambut baik. "Saya optimis niatan kita untuk melatih 1.000 warga Palestina di Indonesia. Dan saya kira dalam waktu 5 tahun akan bisa kita lakukan. Kami menargetkan bisa melakukan pelatihan terhadap 10.000 warga Palestina yang akan dilakukan berbagai negara Asia dan Afrika,”ungkapnya. (Gahar).
Demikian dikatakan Menlu Hasan Wirajuda disela Konferensi Kemanusiaan Internasional di Jakarta Convention Center Jumat 31 Oktober 2008. ”Kita memang prihatin dengan kondisi di Palestina sendiri khussunya terjadinya perbedaan tajam dan perpecahan diantara kelompok palestina itu sendiri,”terang Menlu.
Untuk itu Menlu berharap baik pemerintah maupun tokoh agama Palestina untuk bersatu. Sebab tanpa persatuan upaya memperoleh kemerdekaan itu tidak mudah. “Perpecahan hanya menguntungkan kekuatan kedudukan Israel . Oleh karena itu kita dukung berbagai pihak, seperti yang dilakukan di mesir mengundang tokoh dari Hamas maupun dari Pata untuk mendorong persatuan,”ujarnya.
Pemerintah, lanjut Menlu, telah melakukan pelatihan untuk para diplomat Indonesia untuk ditempatkan di Palestina. Selain itu, pemerintah melalui Departemen Luar Negeri juga mengundang para orang Palestina soal makro finance dan bidang-bidang lainnya.
“Kita sedang merancang apa yang akan kita lakukan, baik pemerintah, dan melibatkan semua departemen. Seperti Departemen Pekerjaan Umum juga akan melakukan pelatihan bidang konstruksi. Departemen lainnya termasuk Bank Indonesia akan juga memberikan pelatihan yang dibutuhkan,”papar Menlu.
Menlu mengatakan bagi badan-badan swasta yang juga ingin memberikan kontribusi disambut baik. "Saya optimis niatan kita untuk melatih 1.000 warga Palestina di Indonesia. Dan saya kira dalam waktu 5 tahun akan bisa kita lakukan. Kami menargetkan bisa melakukan pelatihan terhadap 10.000 warga Palestina yang akan dilakukan berbagai negara Asia dan Afrika,”ungkapnya. (Gahar).
INDONESIA TUAN RUMAH KONFERENSI KEMANUSIAAN INTERNASIOAL UNTUK PALESTINA
Jakarta - Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Konferensi Kemanusiaan Internasional mengenai bantuan bagi korban penjajahan, dalam hal ini Palestina. Sekitar 300 lembaga swadaya masyarakat (LSM) kemanusiaan dan hak asasi manusia dari dalam dan luar negeri akan bertemu untuk mendiskusikan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan untuk menolong warga Palestina, baik yang hidupu dalam suasana penjajahan di Palestina maupun warga Palestina yang hidup di kamp-kamp pengungsian yang tersebar di sejumlah Negara di Timur Tengah.
Ketua Pengarah Konferensi Suripto yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan, partisipasi Indonesia dalam konferensi yang akan berlangsung tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2008 di Jakarta Convention Center itu untuk bergabung dengan masyarakat internasional untuk memberikan berbagai macam bantuan kemanusiaan, dan bersama masyarakat Palestina menolak penjajahan Israel, serta menuntut untuk menolak kedzaliman dan penawanan yang mengancam masyarakat Palestina secara keseluruhan.
Menurut ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) ini, Konferensi Kemanusiaan Internasional ini akan diisi dengan berbagai diskusi guna mencari ide mendukung masyarakat Palestina dalam membangun kapasitas kemampuan bertahan mereka. “Bersamaan dengan konferensi ini juga akan dilakukan festival budaya internasional, pameran dan bazaar,”ujarnya.
Politisi PKS ini menambahkan, hasil yang diharapkan dengan adanya konferensi ini adalah terbentuknya lembaga yang menaungi NGO internasional untuk membantu masyarakat Palestina yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta.
“Langkah yang kongkrit adalah menyatukan pikiran dan gerak langkah dalam rangka memberikan kegiatan-kegiatan khususnya di sektor kemanusiaan. Baik itu berupa bantuan, pendidikan untuk anak-anak maupun perhatian pada perempuan yang selama ini dirasakan kurang yang perlu dilindungi,”terangnya. (Gahar).
Ketua Pengarah Konferensi Suripto yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan, partisipasi Indonesia dalam konferensi yang akan berlangsung tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2008 di Jakarta Convention Center itu untuk bergabung dengan masyarakat internasional untuk memberikan berbagai macam bantuan kemanusiaan, dan bersama masyarakat Palestina menolak penjajahan Israel, serta menuntut untuk menolak kedzaliman dan penawanan yang mengancam masyarakat Palestina secara keseluruhan.
Menurut ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) ini, Konferensi Kemanusiaan Internasional ini akan diisi dengan berbagai diskusi guna mencari ide mendukung masyarakat Palestina dalam membangun kapasitas kemampuan bertahan mereka. “Bersamaan dengan konferensi ini juga akan dilakukan festival budaya internasional, pameran dan bazaar,”ujarnya.
Politisi PKS ini menambahkan, hasil yang diharapkan dengan adanya konferensi ini adalah terbentuknya lembaga yang menaungi NGO internasional untuk membantu masyarakat Palestina yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta.
“Langkah yang kongkrit adalah menyatukan pikiran dan gerak langkah dalam rangka memberikan kegiatan-kegiatan khususnya di sektor kemanusiaan. Baik itu berupa bantuan, pendidikan untuk anak-anak maupun perhatian pada perempuan yang selama ini dirasakan kurang yang perlu dilindungi,”terangnya. (Gahar).
Minggu, 16 November 2008
AKTIFIS BURUH TUNTUT PENCABUTAN SKB 4 MENTERI SOAL UPAH MINIMUM
Jakarta - Puluhan aktifis Persatuan Buruh Reformasi (PBR) Jumat 30 Oktober 2008 melakukan aksi unjuk rasa di depan istana Negara Jakarta menuntut agar Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yang telah ditandatangani oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno pada 22 Oktober 2008 yang lalu. Dimana pada pasal 3 SKB 4 Menteri itu telah disebutkan bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebaiknya tidak melebihi 6 persen sebagaimana patokan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami menolak tegas pandangan neoliberal dan menuntut agar SKB 4 Menteri segera dibatalkan,”ujar kordinator aksi Asdawati.
Selain itu, Asda menuntut diturunkannya harga BBM baik untuk kebutuhan industri maupun kebutuhan kosumsi. “Kuatkan pasar dalam negari dengan industrialisasi nasional serta naikan upah buruh,”pintanya.
Selain itu, lanjut dia, PBR meminta dihapuskannya ekspor dan meningkatkan tarif impor terutama barang kosumsi.”Tunda pembayaran atau penghapusan sama sekali utang luar negeri publik untuk dialokasikan bagi belanja social seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,”tukasnya. (Gahar).
“Kami menolak tegas pandangan neoliberal dan menuntut agar SKB 4 Menteri segera dibatalkan,”ujar kordinator aksi Asdawati.
Selain itu, Asda menuntut diturunkannya harga BBM baik untuk kebutuhan industri maupun kebutuhan kosumsi. “Kuatkan pasar dalam negari dengan industrialisasi nasional serta naikan upah buruh,”pintanya.
Selain itu, lanjut dia, PBR meminta dihapuskannya ekspor dan meningkatkan tarif impor terutama barang kosumsi.”Tunda pembayaran atau penghapusan sama sekali utang luar negeri publik untuk dialokasikan bagi belanja social seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,”tukasnya. (Gahar).
KAMPANYE KESELAMATAN BERKENDARAAN BAGI PASUKAN UNIFIL BERAKHIR
Adshit Al Qusayr - Kampanye Keselamatan Berkendaraan atau Road Safety Campaign selama 2 minggu dinyatakan berakhir dan dapat memenuhi target yang diharapkan. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Mayor Maciej Gorski dari Polandia selaku Senior Staff Officer Maintenance Transport Section saat menutup secara resmi kampanye tersebut melalui surat resminya kepada seluruh Kontingen PBB yang bertugas di UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) pada Kamis pagi (30/10).
Kampanye yang dimulai sejak tanggal 13 November silam telah mendapatkan hasil yang signifikan sesuai tujuan yang dicanangkan yaitu penurunan angka kecelakaan lalu lintas, peningkatan kesadaraan berkendaraan bagi seluruh pengemudi dan penurunan kecepatan bekendaraan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh UNIFIL. Sedangkan metode yang dilaksanakan dalam kampanye kali ini ialah melalui brosur-brosur, pamflet dan poster dalam ukuran besar dengan foto dan tulisan yang mencolok yang ditempel di tempat-tempat yang sering dilewati oleh kendaraan UNIFIL, baik di dalam maupun di luar Base Camp. Selain itu setiap hari selama masa kampanye, poster-poster bertema keselamatan berkendaraan dikirimkan juga melalui jaringan intranet UNIFIL sehingga dapat dibaca oleh setiap personel UNIFIL.
Menurut data kecelakaan (traffic accident) yang tercatat di Unit Polisi Militer Markas Besar UNIFIL, sampai dengan saat ini Kontingen Indonesia atau dikenal dengan nama Kontngen Garuda (Konga) XXIII-B tidak pernah mengalami kecelakaan sekalipun. Fakta ini cukup membanggakan dan patut disyukuri karena dari 29 kontingen negara yang bertugas di Lebanon Selatan hampir seluruhnya pernah mengalami kecelakaan, baik kecelakaan tunggal seperti halnya kejadian yang menimpa Kontingen Malaysia , Nepal dan Spanyol maupun kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain (sesama Kontingen UNIFIL atau dengan masyarakat sipil Lebanon ).
Dari data yang tercatat di UNIFIL sampai dengan bulan September 2008, hanya Kontingen Indonesia saja yang bisa meraih prestasi zero accident untuk kecelakaan lalu lintas. Jelang berakhirnya masa penugasan yang hanya berkisar 1 bulan lagi, diharapkan prestasi Konga XXIII-B ini dapat dipertahankan.
Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari upaya Komandan Satgas Yon Mekanis TNI Konga XXIII-B Letkol Inf A M Putranto, S.Sos dalam memberikan perhatian pada seluruh kendaraan berikut pengemudi yang menjadi tanggungjawabnya, termasuk dalam hal menegakkan aturan dan tata tertib berkendaraan. Pada gilirannya, peranan unsur Polisi Militer (POM) Satgas menjadi amat vital terutama pada saat pengawasan dan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Dansatgas terkait aturan berlalu lintas ini.
Menurut Perwira Pom Satgas Kapten Cpm Sony Yusdarmoko, patroli dan pengecekan secara rutin dilaksanakan setiap hari di dalam lingkungan “Soekarno Base” UN Posn 7-1 Adshit Al Qusayr. “Setiap kendaraan yang akan keluar dan masuk ke markas ini dipastikan tidak akan luput dari pemeriksaan dari anggota saya”, imbuh Perwira Akmil jebolan tahun 2000 ini.
Ia melanjutkan, “Minimal seminggu sekali secara acak POM Satgas juga melaksanakan patroli dan sweeping terhadap kendaaraan Satgas yang melintas di dalam Area Operasi Indonesia ”.
Menurutnya, pada awal penugasan memang masih ditemui beberapa pelanggaran, namun tidak fatal seperti lupa membawa UN ID Card atau Helm PBB sebagai bagian dari protap (prosedur tetap) yang berlaku bagi anggota PBB yang berkendaraan. “Saat ini secara umum disiplin para pengemudi Satgas sudah cukup baik, tinggal dipertahankan saja,” tegas Kapten Cpm Sony.(Gahar/Sumber : Puspen TNI).
Kampanye yang dimulai sejak tanggal 13 November silam telah mendapatkan hasil yang signifikan sesuai tujuan yang dicanangkan yaitu penurunan angka kecelakaan lalu lintas, peningkatan kesadaraan berkendaraan bagi seluruh pengemudi dan penurunan kecepatan bekendaraan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh UNIFIL. Sedangkan metode yang dilaksanakan dalam kampanye kali ini ialah melalui brosur-brosur, pamflet dan poster dalam ukuran besar dengan foto dan tulisan yang mencolok yang ditempel di tempat-tempat yang sering dilewati oleh kendaraan UNIFIL, baik di dalam maupun di luar Base Camp. Selain itu setiap hari selama masa kampanye, poster-poster bertema keselamatan berkendaraan dikirimkan juga melalui jaringan intranet UNIFIL sehingga dapat dibaca oleh setiap personel UNIFIL.
Menurut data kecelakaan (traffic accident) yang tercatat di Unit Polisi Militer Markas Besar UNIFIL, sampai dengan saat ini Kontingen Indonesia atau dikenal dengan nama Kontngen Garuda (Konga) XXIII-B tidak pernah mengalami kecelakaan sekalipun. Fakta ini cukup membanggakan dan patut disyukuri karena dari 29 kontingen negara yang bertugas di Lebanon Selatan hampir seluruhnya pernah mengalami kecelakaan, baik kecelakaan tunggal seperti halnya kejadian yang menimpa Kontingen Malaysia , Nepal dan Spanyol maupun kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain (sesama Kontingen UNIFIL atau dengan masyarakat sipil Lebanon ).
Dari data yang tercatat di UNIFIL sampai dengan bulan September 2008, hanya Kontingen Indonesia saja yang bisa meraih prestasi zero accident untuk kecelakaan lalu lintas. Jelang berakhirnya masa penugasan yang hanya berkisar 1 bulan lagi, diharapkan prestasi Konga XXIII-B ini dapat dipertahankan.
Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari upaya Komandan Satgas Yon Mekanis TNI Konga XXIII-B Letkol Inf A M Putranto, S.Sos dalam memberikan perhatian pada seluruh kendaraan berikut pengemudi yang menjadi tanggungjawabnya, termasuk dalam hal menegakkan aturan dan tata tertib berkendaraan. Pada gilirannya, peranan unsur Polisi Militer (POM) Satgas menjadi amat vital terutama pada saat pengawasan dan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Dansatgas terkait aturan berlalu lintas ini.
Menurut Perwira Pom Satgas Kapten Cpm Sony Yusdarmoko, patroli dan pengecekan secara rutin dilaksanakan setiap hari di dalam lingkungan “Soekarno Base” UN Posn 7-1 Adshit Al Qusayr. “Setiap kendaraan yang akan keluar dan masuk ke markas ini dipastikan tidak akan luput dari pemeriksaan dari anggota saya”, imbuh Perwira Akmil jebolan tahun 2000 ini.
Ia melanjutkan, “Minimal seminggu sekali secara acak POM Satgas juga melaksanakan patroli dan sweeping terhadap kendaaraan Satgas yang melintas di dalam Area Operasi Indonesia ”.
Menurutnya, pada awal penugasan memang masih ditemui beberapa pelanggaran, namun tidak fatal seperti lupa membawa UN ID Card atau Helm PBB sebagai bagian dari protap (prosedur tetap) yang berlaku bagi anggota PBB yang berkendaraan. “Saat ini secara umum disiplin para pengemudi Satgas sudah cukup baik, tinggal dipertahankan saja,” tegas Kapten Cpm Sony.(Gahar/Sumber : Puspen TNI).
ELSAM SESALKAN PENGESAHAN UU PORNOGRAFI
Jakarta - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai pengesahan UU Pornografi merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia di Indonesia . ELSAM memandang pengesahan UU Pornografi sebagai preseden yang mengkhawatirkan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. ELSAM menilai isi UU Pornografi menunjukkan adanya upaya untuk mencampuri kehidupan pribadi dan kebebasan dasar manusia. Intervensi ini merupakan bentuk kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia dalam melindungi kebebasan individu.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif ELSAM, Agung Putri Astrid Kartika dalam rilis yang diterima Modus.or.id di Jakarta, Jumat 30 Oktober 2008. “ELSAM menyesalkan telah dibuatnya UU Pornografi yang gagal memberikan jawaban bagi persoalan pornografi,”kata Agung Putri.
Selain itu, lanjutnya, ELSAM juga menyesalkan lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang mengabaikan prinsip dasar pembuatan UU, yaitu: efektifitas.
”Pembuatan UU Pornografi yang bertentangan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita UUD 1945 maupun UU No.39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia,”ujarnya seraya menambahkan pihaknya menyesalkan pembuatan UU Pornografi yang mengancam kebebasan dasar manusia sebagaimana yang dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia.
Lebih lanjut Agung Putri menjelaskan Pengesahan UU Pornografi adalah kodifikasi yang tidak akurat atas upaya perlindungan dari praktek pornografi di dalam masyarakat.
“ELSAM memandang bahwa kodifikasi ini mengandung 2 hal yaitu pertama merupakan upaya penyeragaman nilai dan cara dalam melindungi masyarakat dari pornografi, yang artinya tidak mengakui atau merendahkan otoritas kebudayaan masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi warganya dari pornografi. Kedua, memberikan beban tambahan bagi aparatus penegak hukum untuk mengawasi praktek kehidupan sosial masyarakat yang beranekaragam dan multi tafsir,”terangnya.
ELSAM berpandangan dalam proses pembahasan RUU Pornografi telah muncul perdebatan pro dan kontra terhadap RUU ini. Penolakan terhadap RUU Pornografi tidak berarti dukungan terhadap pornografi. Bahkan, dalam setiap kelompok masyarakat, suku, maupun agama senantiasa terdapat mekanisme social maupun pengaturan yang bersifat kultural maupun spiritual untuk mencegah praktek pornografi. Namun, tidak satupun warga Negara Indonesia yang menginginkan kehidupan pribadinya dicampuri oleh aparat negara atau pihak lain atas nama pornografi. (Gahar).
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif ELSAM, Agung Putri Astrid Kartika dalam rilis yang diterima Modus.or.id di Jakarta, Jumat 30 Oktober 2008. “ELSAM menyesalkan telah dibuatnya UU Pornografi yang gagal memberikan jawaban bagi persoalan pornografi,”kata Agung Putri.
Selain itu, lanjutnya, ELSAM juga menyesalkan lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang mengabaikan prinsip dasar pembuatan UU, yaitu: efektifitas.
”Pembuatan UU Pornografi yang bertentangan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita UUD 1945 maupun UU No.39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia,”ujarnya seraya menambahkan pihaknya menyesalkan pembuatan UU Pornografi yang mengancam kebebasan dasar manusia sebagaimana yang dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia.
Lebih lanjut Agung Putri menjelaskan Pengesahan UU Pornografi adalah kodifikasi yang tidak akurat atas upaya perlindungan dari praktek pornografi di dalam masyarakat.
“ELSAM memandang bahwa kodifikasi ini mengandung 2 hal yaitu pertama merupakan upaya penyeragaman nilai dan cara dalam melindungi masyarakat dari pornografi, yang artinya tidak mengakui atau merendahkan otoritas kebudayaan masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi warganya dari pornografi. Kedua, memberikan beban tambahan bagi aparatus penegak hukum untuk mengawasi praktek kehidupan sosial masyarakat yang beranekaragam dan multi tafsir,”terangnya.
ELSAM berpandangan dalam proses pembahasan RUU Pornografi telah muncul perdebatan pro dan kontra terhadap RUU ini. Penolakan terhadap RUU Pornografi tidak berarti dukungan terhadap pornografi. Bahkan, dalam setiap kelompok masyarakat, suku, maupun agama senantiasa terdapat mekanisme social maupun pengaturan yang bersifat kultural maupun spiritual untuk mencegah praktek pornografi. Namun, tidak satupun warga Negara Indonesia yang menginginkan kehidupan pribadinya dicampuri oleh aparat negara atau pihak lain atas nama pornografi. (Gahar).
Selasa, 04 November 2008
PEMERINTAH DIMINTA LINDUNGI PEMBELA HAM
Lawan Impunitas Perusahaan Pertambangan
Jakarta - Pemerintah diminta untuk melindungi para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai tindakan yang membahayakan keselamatan para pembela HAM terutama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang terkena dampak negative dari eksplorasi pertambangan.
“Banyak aktifis pembela HAM justru sering digugat balik oleh perusahaan pertambangan dengan alasan pencemaran nama baik,”ujar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maemunah dalam diskusi “Pelanggaran HAM dan Impunitas Industri Tambang” yang diselenggarakan JATAM di Jakarta, Senin 27 Oktober 2008.
Menurutnya dalam berbagai pengadilan terkait perusahaan pertambangan, para pembela HAM yang kerap membela kepentingan penduduk local justru kerap kalah.” Para perusahaan pertambangan selalu memenangkan gugatannya di pengadilan,”tukasnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin. Menurutnya para pembela HAM kerap menghadapi Andaman pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa. Selain itu, tambah dia, para pembela HAM juga kerap menghadapi tuntutan pidana dan perdata, dituding sebagai antek asing.
“Ancaman lain adalah adanya pembatasan dalam bentuk undang-undang, pembatasan memperoleh informasi dan berekspresi, komunikasi dengan semua elemen, kebebasan berkumpul dan bergerak termasuk akses ke sumber dana,”terang dia.
Adapun Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh mengungkapkan Undang-Undang Pokok Pertambangan Tahun 1967, pasal-pasalnya justru memberikan kekebalan pada industri tambang dalam melakukan aktifitasnya di Indonesia.
“Ini yang harus dilihat, bagaimana perkembangannya sampai sekarang. Industri yang dianggap strategis tidak bisa disentuh oleh hukum apapun di Negara ini. Semua pelanggaran HAM yang dilakukan industri pertambangan tidak dihukum, walaupun sampai ke pengadilan tetap dimenangkan dan rakyat yang kalah,”sesalnya. (Gahar)
Jakarta - Pemerintah diminta untuk melindungi para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai tindakan yang membahayakan keselamatan para pembela HAM terutama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang terkena dampak negative dari eksplorasi pertambangan.
“Banyak aktifis pembela HAM justru sering digugat balik oleh perusahaan pertambangan dengan alasan pencemaran nama baik,”ujar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maemunah dalam diskusi “Pelanggaran HAM dan Impunitas Industri Tambang” yang diselenggarakan JATAM di Jakarta, Senin 27 Oktober 2008.
Menurutnya dalam berbagai pengadilan terkait perusahaan pertambangan, para pembela HAM yang kerap membela kepentingan penduduk local justru kerap kalah.” Para perusahaan pertambangan selalu memenangkan gugatannya di pengadilan,”tukasnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin. Menurutnya para pembela HAM kerap menghadapi Andaman pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa. Selain itu, tambah dia, para pembela HAM juga kerap menghadapi tuntutan pidana dan perdata, dituding sebagai antek asing.
“Ancaman lain adalah adanya pembatasan dalam bentuk undang-undang, pembatasan memperoleh informasi dan berekspresi, komunikasi dengan semua elemen, kebebasan berkumpul dan bergerak termasuk akses ke sumber dana,”terang dia.
Adapun Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh mengungkapkan Undang-Undang Pokok Pertambangan Tahun 1967, pasal-pasalnya justru memberikan kekebalan pada industri tambang dalam melakukan aktifitasnya di Indonesia.
“Ini yang harus dilihat, bagaimana perkembangannya sampai sekarang. Industri yang dianggap strategis tidak bisa disentuh oleh hukum apapun di Negara ini. Semua pelanggaran HAM yang dilakukan industri pertambangan tidak dihukum, walaupun sampai ke pengadilan tetap dimenangkan dan rakyat yang kalah,”sesalnya. (Gahar)
MARSDA TNI DRADJAD RAHARDJO, S.IP JABAT PANGKOHANUDNAS
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso melantik Marsda TNI Dradjad Rahardjo, S.IP. menjadi Pangkohanudnas menggantikan Marsekal Muda TNI Panji Utama Iskaq, S.IP. dalam upacara serah terima jabatan di Stadion Labda Prakasa Nirwikara, Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (28/10). Marsda TNI Dradjad Rahardjo sebelumnya menjabat Dankodikau sedangkan Marsda TNI Pandji Utama Iskaq akan menduduki jabatan baru sebagai Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau).
Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama ini Kohanudnas telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pelaksanaan peran TNI selaku komponen utama alat pertahanan negara. Kohanudnas juga telah mampu menampilkan kesiapan dan kesiagaan operasional yang optimal, sehingga dapat mendukung kesiapan dan kesiagaan operasional TNI dalam pelaksanaan amanah penugasan yang diemban oleh pemerintah, bangsa dan Negara.
Kesemuanya itu menurut Panglima TNI tidak terlepas dari peran pengabdian dan kepemimpinan para pendahulu Kohanudnas, yang secara berkesinambungan akan terus dilanjutkan oleh para generasi penerus. Pembangunan sistem integrasi yang dilaksanakan bersama-sama dengan pakar-pakar teknologi elektronika dalam negeri, disamping telah dapat meningkatkan kemampuan Kohanudnas dalam memantau wilayah udara nasional, juga berpotensi mengurangi kergantungan kepada pihak asing terhadap kebutuhan peralatan militer, kata Panglima TNI.
Menurut Panglima TNI, terobosan yang telah dilakukan oleh Kohanudnas saat ini adalah, pengembangan Online Flight Plan dengan Departemen terkait, berfungsi untuk meningkatkan upaya deteksi dini dan diorasikannya suatu sistem transmisi data, yang mengintegrasikan hasil deteksi radar sipil dan radar militer, sehingga situasi wilayah udara dapat di monitor secara real time.
Bersamaan dengan acara tersebut di Ruang Auditorium Leo Watimena, Halim Perdana Kusuma, dilakukan serah terima Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang Bs VI Kohanudnas dari Ibu Indah Panji Utama kepada Ibu Teti Dradjad Rahardjo. (Gahar).
Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama ini Kohanudnas telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pelaksanaan peran TNI selaku komponen utama alat pertahanan negara. Kohanudnas juga telah mampu menampilkan kesiapan dan kesiagaan operasional yang optimal, sehingga dapat mendukung kesiapan dan kesiagaan operasional TNI dalam pelaksanaan amanah penugasan yang diemban oleh pemerintah, bangsa dan Negara.
Kesemuanya itu menurut Panglima TNI tidak terlepas dari peran pengabdian dan kepemimpinan para pendahulu Kohanudnas, yang secara berkesinambungan akan terus dilanjutkan oleh para generasi penerus. Pembangunan sistem integrasi yang dilaksanakan bersama-sama dengan pakar-pakar teknologi elektronika dalam negeri, disamping telah dapat meningkatkan kemampuan Kohanudnas dalam memantau wilayah udara nasional, juga berpotensi mengurangi kergantungan kepada pihak asing terhadap kebutuhan peralatan militer, kata Panglima TNI.
Menurut Panglima TNI, terobosan yang telah dilakukan oleh Kohanudnas saat ini adalah, pengembangan Online Flight Plan dengan Departemen terkait, berfungsi untuk meningkatkan upaya deteksi dini dan diorasikannya suatu sistem transmisi data, yang mengintegrasikan hasil deteksi radar sipil dan radar militer, sehingga situasi wilayah udara dapat di monitor secara real time.
Bersamaan dengan acara tersebut di Ruang Auditorium Leo Watimena, Halim Perdana Kusuma, dilakukan serah terima Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang Bs VI Kohanudnas dari Ibu Indah Panji Utama kepada Ibu Teti Dradjad Rahardjo. (Gahar).
Senin, 03 November 2008
DIMANA NEGARA HARUS BERPIHAK DI MASA KRISIS KAPITALISME?
Jakarta - Krisis ekonomi sudah berakibat parah di Indonesia . Krisis kapitalisme ternyata harus ditanggung oleh rakyat Indonesia saat ini. Harga-harga kebutuhan pokok sudah melonjak tinggi sehingga menyebabkan kondisi rakyat Indonesia semakin terpuruk.
Dengan kondisi keterpurukan pada rakyat Indonesia , pemerintah kapitalis masih saja berusaha untuk menipu rakyatnya kembali. Dengan argmentasi bahwa krisis kapitalisme ini dapat dilalui dengan baik dan meminta rakyat Indonesia untuk tidak panik, pemerintah Indonesia berusaha untuk “menolong” BUMN dan perusahaan-perusaha an kapitalis. Pertolongan tersebut adalah dengan memberikan dana “suntikan” yang diambil dari dana cadangan devisa. Padahal jelas bahwa krisis ini sendiri yang menyebabkan adalah para kapitalis yang berusaha menarik keuntungan sebesar-besarnya demi kekayaan pribadinya.
Hal ini tentu saja menjadi tidak masuk akal bagi rakyat Indonesia , ketika pemerintah kapitalis ingin menyuntikkan dana cadangan devisanya kepada Bakrie Group. Ini sangat tidak adil bagi rakyat Indonesia yang telah menderita kehidupannya akibat sepak terjang dari para kapitalis ini. Hal ini tentu saja menunjukkan keberpihakan pemeirntahan SBY-JK kepada para kapitalis yang dengan cepat memberikan dana talangan kepada Bakrie Group.
Belum lagi masalah penyuntikkan dana sebesar 7.2 triliun rupah kepada anak perusahaan BI, NV Indover Bank Amsterdam . Padahal sejak awal BPK pada tahun 2006 telah memberikan rekomendasi kepada BI agar melikuidasi Bank Indover. Hal ini karena terkait beberapa permasalahan di Bank Indover ketika BPK melakukan audit terhadap Bank Indover. Namun rekomendasi BPK tersebut tidak digubris sama sekali oleh BI. Kecurigaan bahwa bank Indover ini merupakan sarang permainan dari para pejabat-pejabat BI pada masa Orde Baru hingga saat ini pun menyeruak. Namun ketidakpedulian pemerintah kapitalis terhadap rekomendasi tersebut, kembali menunjukkan keberpihakan pemerintah kapitalis kepada para pemilik modal. Pemerintah kapitalis lebih memilih untuk menyelamatkan para kapitalis dibandingkan untuk menyelamatkan kehidupan rakyat.
Keterpurukan nasib rakyat sebenarnya diringankan jika saja pemerintah menurunkan harga BBM. Saat ini harga minyak mentah dunia sudah menurun drastis hingga 70 dollar US/barrel. Bahkan Pertamina sudah sangat diuntungkan dengan harga sekarang. Jelas penurunan harga BBM yang saat ini sudah melambung tinggi, akan memperingan keterpurukan rakyat Indonesia yang sudah babak belur akibat tingginya inflasi. Langkah ini juga akan menyelamatkan sektor riil karena akan memberikan dampak perbaikan dalam daya beli rakyat sehingga meningkatkan permintaan barang. Turunnya harga BBM akan membantu menekan inflasi.
Namun usulan untuk segera menurunkan harga BBM dengan serta merta langsung ditolak oleh pemerintah kapitalis. Penolakan ini lebih dilandasi karena belum jelasnya arah harga minyak mentah dunia ke depan. Namun yang jelas adalah penolakan tersebut lebih didasarkan oleh kepentingan politik 2009. Pemerintah kapitalis sangat takut untuk tidak poluler ketika 2009, kalau saja ternyata nantinya harga minyak mentah dunia kembali melonjak. Karena otomatis harga BBM akan kembali menanjak mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Ini adalah keputusan politik dari pemerintah kapitalis yang jelas-jelas tidak menghiraukan kepentingan rakyat. Keputusan untuk menunda penurunan harga BBM hanya didasarkan agar pemerintah kapitalis saat ini tetap populer pada tahun 2009.
Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:
1. Menyerukan kepada seluruh gerakan rakyat untuk melakukan konsolidasi gerakan rakyat multi sektor agar menekan Negara memperjelas keberpihakan politiknya di masa krisis ini. Negara kapitalis saat ini jelas telah dikuasai oleh partai-partai bourjuasi yang sibuk menjarah untuk persiapan Pemilu 2009 dan juga oleh kepentingan kaum pemilik modal yang terpuruk akibat efek krisis keuangan global.
2. Mendesak Negara untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan antisipasi penyelematan rakyat di masa krisis, seperti Jaminan Sosial Warga Negara, Aturan Nasionalisasi perusahaan yang ditinggal oleh pemilik modal, penolakan pembayaran hutang luar negeri dan tolak hutang baru
3. Turunkan harga BBM sekarang juga, karena akan membantu rakyat untuk menyesuaikan diri dengan kesulitan kehidupan yang bertambah akibat krisis kapitalisme. Penurunan harga BBM tersebut didasari oleh penurunan harga minyak mentah dunia dan akan juga menekan inflasi. (Gahar).
Dengan kondisi keterpurukan pada rakyat Indonesia , pemerintah kapitalis masih saja berusaha untuk menipu rakyatnya kembali. Dengan argmentasi bahwa krisis kapitalisme ini dapat dilalui dengan baik dan meminta rakyat Indonesia untuk tidak panik, pemerintah Indonesia berusaha untuk “menolong” BUMN dan perusahaan-perusaha an kapitalis. Pertolongan tersebut adalah dengan memberikan dana “suntikan” yang diambil dari dana cadangan devisa. Padahal jelas bahwa krisis ini sendiri yang menyebabkan adalah para kapitalis yang berusaha menarik keuntungan sebesar-besarnya demi kekayaan pribadinya.
Hal ini tentu saja menjadi tidak masuk akal bagi rakyat Indonesia , ketika pemerintah kapitalis ingin menyuntikkan dana cadangan devisanya kepada Bakrie Group. Ini sangat tidak adil bagi rakyat Indonesia yang telah menderita kehidupannya akibat sepak terjang dari para kapitalis ini. Hal ini tentu saja menunjukkan keberpihakan pemeirntahan SBY-JK kepada para kapitalis yang dengan cepat memberikan dana talangan kepada Bakrie Group.
Belum lagi masalah penyuntikkan dana sebesar 7.2 triliun rupah kepada anak perusahaan BI, NV Indover Bank Amsterdam . Padahal sejak awal BPK pada tahun 2006 telah memberikan rekomendasi kepada BI agar melikuidasi Bank Indover. Hal ini karena terkait beberapa permasalahan di Bank Indover ketika BPK melakukan audit terhadap Bank Indover. Namun rekomendasi BPK tersebut tidak digubris sama sekali oleh BI. Kecurigaan bahwa bank Indover ini merupakan sarang permainan dari para pejabat-pejabat BI pada masa Orde Baru hingga saat ini pun menyeruak. Namun ketidakpedulian pemerintah kapitalis terhadap rekomendasi tersebut, kembali menunjukkan keberpihakan pemerintah kapitalis kepada para pemilik modal. Pemerintah kapitalis lebih memilih untuk menyelamatkan para kapitalis dibandingkan untuk menyelamatkan kehidupan rakyat.
Keterpurukan nasib rakyat sebenarnya diringankan jika saja pemerintah menurunkan harga BBM. Saat ini harga minyak mentah dunia sudah menurun drastis hingga 70 dollar US/barrel. Bahkan Pertamina sudah sangat diuntungkan dengan harga sekarang. Jelas penurunan harga BBM yang saat ini sudah melambung tinggi, akan memperingan keterpurukan rakyat Indonesia yang sudah babak belur akibat tingginya inflasi. Langkah ini juga akan menyelamatkan sektor riil karena akan memberikan dampak perbaikan dalam daya beli rakyat sehingga meningkatkan permintaan barang. Turunnya harga BBM akan membantu menekan inflasi.
Namun usulan untuk segera menurunkan harga BBM dengan serta merta langsung ditolak oleh pemerintah kapitalis. Penolakan ini lebih dilandasi karena belum jelasnya arah harga minyak mentah dunia ke depan. Namun yang jelas adalah penolakan tersebut lebih didasarkan oleh kepentingan politik 2009. Pemerintah kapitalis sangat takut untuk tidak poluler ketika 2009, kalau saja ternyata nantinya harga minyak mentah dunia kembali melonjak. Karena otomatis harga BBM akan kembali menanjak mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Ini adalah keputusan politik dari pemerintah kapitalis yang jelas-jelas tidak menghiraukan kepentingan rakyat. Keputusan untuk menunda penurunan harga BBM hanya didasarkan agar pemerintah kapitalis saat ini tetap populer pada tahun 2009.
Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:
1. Menyerukan kepada seluruh gerakan rakyat untuk melakukan konsolidasi gerakan rakyat multi sektor agar menekan Negara memperjelas keberpihakan politiknya di masa krisis ini. Negara kapitalis saat ini jelas telah dikuasai oleh partai-partai bourjuasi yang sibuk menjarah untuk persiapan Pemilu 2009 dan juga oleh kepentingan kaum pemilik modal yang terpuruk akibat efek krisis keuangan global.
2. Mendesak Negara untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan antisipasi penyelematan rakyat di masa krisis, seperti Jaminan Sosial Warga Negara, Aturan Nasionalisasi perusahaan yang ditinggal oleh pemilik modal, penolakan pembayaran hutang luar negeri dan tolak hutang baru
3. Turunkan harga BBM sekarang juga, karena akan membantu rakyat untuk menyesuaikan diri dengan kesulitan kehidupan yang bertambah akibat krisis kapitalisme. Penurunan harga BBM tersebut didasari oleh penurunan harga minyak mentah dunia dan akan juga menekan inflasi. (Gahar).
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-80 DI MABES TNI
Jakarta -Segenap personel Mabes TNI baik militer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-80 di Lapangan Upacara Mabes TNI Cilangkap, Jakarta , Selasa (28/10). Selaku Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan tersebut adalah Marsda TNI Abiadi Hasan ( Pewira Staf ahli Tk. III Bidang Kesejahteraan Prajurit), sedangkan sebagai Komandan Upacara adalah Kolonel Kav. Nurmani (Paban VII Spers TNI).
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-80 ini mengambil tema “Mewujudkan Pemuda Nasionalis, Religius, Bangkit Bersatu Menuju Indonesia Sejahtera”, Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Dr. Adyaksa Dault, yang antara lain mengajak kepada segenap komponen pemuda untuk lebih memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan berbangsa.
Individualisme sebagai dampak buruk dari modernisasi yang kian merebak cenderung mengakibatkan kerapuhan sosial dan hanya menambah kesengsaraan rakyat. Untuk itu para pemuda secara cerdas harus mampu mengambil prakarsa untuk menguatkan soliditas diantara sesama bangsa.
Selain itu Menpora juga meminta kepada pemuda di seluruh penjuru tanah air agar keluar dari penyakit transisi demokrasi, dimana orang cenderung menggunakan kebebasan secara tanpa batas. Dengan jiwa kepeloporan, daya intelektualitas dan potensi profesionalitas yang ada dalam diri pemuda, maka para pemuda akan mampu menempuh langkah kreatif untuk keluar dari penyakit transisi demokrasi sehingga akan terbangun iklim kondusif sebagai modal utama dalam menghidupkan sendi-sendi perekonomian bangsa dalam rangka bangkit menuju Indonesia sejahtera. (Gahar).
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-80 ini mengambil tema “Mewujudkan Pemuda Nasionalis, Religius, Bangkit Bersatu Menuju Indonesia Sejahtera”, Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Dr. Adyaksa Dault, yang antara lain mengajak kepada segenap komponen pemuda untuk lebih memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan berbangsa.
Individualisme sebagai dampak buruk dari modernisasi yang kian merebak cenderung mengakibatkan kerapuhan sosial dan hanya menambah kesengsaraan rakyat. Untuk itu para pemuda secara cerdas harus mampu mengambil prakarsa untuk menguatkan soliditas diantara sesama bangsa.
Selain itu Menpora juga meminta kepada pemuda di seluruh penjuru tanah air agar keluar dari penyakit transisi demokrasi, dimana orang cenderung menggunakan kebebasan secara tanpa batas. Dengan jiwa kepeloporan, daya intelektualitas dan potensi profesionalitas yang ada dalam diri pemuda, maka para pemuda akan mampu menempuh langkah kreatif untuk keluar dari penyakit transisi demokrasi sehingga akan terbangun iklim kondusif sebagai modal utama dalam menghidupkan sendi-sendi perekonomian bangsa dalam rangka bangkit menuju Indonesia sejahtera. (Gahar).
PEMERINTAH DIMINTA LINDUNGI PEMBELA HAM
Lawan Impunitas Perusahaan Pertambangan
Jakarta - Pemerintah diminta untuk melindungi para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai tindakan yang membahayakan keselamatan para pembela HAM terutama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang terkena dampak negative dari eksplorasi pertambangan.
“Banyak aktifis pembela HAM justru sering digugat balik oleh perusahaan pertambangan dengan alasan pencemaran nama baik,”ujar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maemunah dalam diskusi “Pelanggaran HAM dan Impunitas Industri Tambang” yang diselenggarakan JATAM di Jakarta, Senin 27 Oktober 2008.
Menurutnya dalam berbagai pengadilan terkait perusahaan pertambangan, para pembela HAM yang kerap membela kepentingan penduduk local justru kerap kalah.” Para perusahaan pertambangan selalu memenangkan gugatannya di pengadilan,”tukasnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin. Menurutnya para pembela HAM kerap menghadapi Andaman pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa. Selain itu, tambah dia, para pembela HAM juga kerap menghadapi tuntutan pidana dan perdata, dituding sebagai antek asing.
“Ancaman lain adalah adanya pembatasan dalam bentuk undang-undang, pembatasan memperoleh informasi dan berekspresi, komunikasi dengan semua elemen, kebebasan berkumpul dan bergerak termasuk akses ke sumber dana,”terang dia.
Adapun Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh mengungkapkan Undang-Undang Pokok Pertambangan Tahun 1967, pasal-pasalnya justru memberikan kekebalan pada industri tambang dalam melakukan aktifitasnya di Indonesia.
“Ini yang harus dilihat, bagaimana perkembangannya sampai sekarang. Industri yang dianggap strategis tidak bisa disentuh oleh hukum apapun di Negara ini. Semua pelanggaran HAM yang dilakukan industri pertambangan tidak dihukum, walaupun sampai ke pengadilan tetap dimenangkan dan rakyat yang kalah,”sesalnya. (Gahar)
Jakarta - Pemerintah diminta untuk melindungi para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai tindakan yang membahayakan keselamatan para pembela HAM terutama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang terkena dampak negative dari eksplorasi pertambangan.
“Banyak aktifis pembela HAM justru sering digugat balik oleh perusahaan pertambangan dengan alasan pencemaran nama baik,”ujar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Siti Maemunah dalam diskusi “Pelanggaran HAM dan Impunitas Industri Tambang” yang diselenggarakan JATAM di Jakarta, Senin 27 Oktober 2008.
Menurutnya dalam berbagai pengadilan terkait perusahaan pertambangan, para pembela HAM yang kerap membela kepentingan penduduk local justru kerap kalah.” Para perusahaan pertambangan selalu memenangkan gugatannya di pengadilan,”tukasnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin. Menurutnya para pembela HAM kerap menghadapi Andaman pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa. Selain itu, tambah dia, para pembela HAM juga kerap menghadapi tuntutan pidana dan perdata, dituding sebagai antek asing.
“Ancaman lain adalah adanya pembatasan dalam bentuk undang-undang, pembatasan memperoleh informasi dan berekspresi, komunikasi dengan semua elemen, kebebasan berkumpul dan bergerak termasuk akses ke sumber dana,”terang dia.
Adapun Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh mengungkapkan Undang-Undang Pokok Pertambangan Tahun 1967, pasal-pasalnya justru memberikan kekebalan pada industri tambang dalam melakukan aktifitasnya di Indonesia.
“Ini yang harus dilihat, bagaimana perkembangannya sampai sekarang. Industri yang dianggap strategis tidak bisa disentuh oleh hukum apapun di Negara ini. Semua pelanggaran HAM yang dilakukan industri pertambangan tidak dihukum, walaupun sampai ke pengadilan tetap dimenangkan dan rakyat yang kalah,”sesalnya. (Gahar)
Kamis, 30 Oktober 2008
PKB DIGEMBOSI TUJUH ANASIR JAHAT
Jakarta - Munculnya isu pengunduran diri ratusan calon anggota legislative (caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disinyalir merupakan bentuk upaya menggembosi PKB. Bahkan disinyalir upaya penggembosan PKB dilakukan oleh tujuh anasir jahat yang selama ini merongrong PKB.
Demikian dikatakan Wakil Sekjen PKB Helmy Faishal Zaini pada wartawan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta , Senin 27 Oktober 2008. “Upaya yang dilakukan adalah mengadu domba PKB,”ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekjen PKB Marwan Jafar berpendapat isu tersebut sengaja dibentuk oleh kekuatan politik tertentu mengalihkan suara PKB. Marwan menuding upaya tersebut didanai oleh kekuatan politik diluar PKB.
“Kami menemukan indikasi adanya kolaborasi dan campur tangan yang dilakukan oleh level yang lebih tinggi dari tujuh anasir tersebut,”tegasnya. (Gahar).
Demikian dikatakan Wakil Sekjen PKB Helmy Faishal Zaini pada wartawan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta , Senin 27 Oktober 2008. “Upaya yang dilakukan adalah mengadu domba PKB,”ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekjen PKB Marwan Jafar berpendapat isu tersebut sengaja dibentuk oleh kekuatan politik tertentu mengalihkan suara PKB. Marwan menuding upaya tersebut didanai oleh kekuatan politik diluar PKB.
“Kami menemukan indikasi adanya kolaborasi dan campur tangan yang dilakukan oleh level yang lebih tinggi dari tujuh anasir tersebut,”tegasnya. (Gahar).
LOBI PANSUS RUU PILPRES MENTOK
Jakarta - Meski masa sidang DPR akan berakhir tanggal 30 Oktober 2008, namun sampai saat ini Pansus RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) belum mencapai kesepakatan. Bahkan lobi yang dilakukan fraksi-fraksi di DPR kembali tertunda.
“Besok malam kita akan lakukan lobi formal bersama pimpinan fraksi dan pemerintah. Pansus sendiri berharap agar lobi bisa dioptimalkan untuk mencapai titik temu,” ungkap Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursydan Baldan pada wartawan di Gedung DPR, Jakarta , Senin 27 Oktober 2008.
Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan Yasona H Laoly mengatakan sikap fraksinya yang siap menurunkan tawaran ke angka kompromi 20 persen, tampaknya akan kembali ke usulan semula antara 25-30 persen. Hal tersebut diambil setelah adanya perubahan sikap dari Fraksi PKS. “Posisi kita akan tetap di angka antara 25-30 persen. Kalau diterima, bisa saja terjadi kompromi,”akunya.
Adapun anggota pansus dari Fraksi PKS, Agus Purnomo mengakui jika ada perubahan sikap dari fraksinya. “Pengalaman tahun 2004 yang lalu dimana dukungan terkecil terhadap capres dan memenangkan pilpres justru merepotkan pemerintah sehingga gampang digoyang,”katanya.
Sementara itu Fraksi Partai Demokrat tetap berupaya untuk menghindari voting, dengan menaikkan tawaran dari 15 persen menjadi 20 persen. “Kalau tetap tidak ada kesepakatan, voting menjadi satu-satunya solusi. Insya Allah kalau voting kita dalam posisi yang lebih banyak,”ujar anggota pansus dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto.(Gahar).
“Besok malam kita akan lakukan lobi formal bersama pimpinan fraksi dan pemerintah. Pansus sendiri berharap agar lobi bisa dioptimalkan untuk mencapai titik temu,” ungkap Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursydan Baldan pada wartawan di Gedung DPR, Jakarta , Senin 27 Oktober 2008.
Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan Yasona H Laoly mengatakan sikap fraksinya yang siap menurunkan tawaran ke angka kompromi 20 persen, tampaknya akan kembali ke usulan semula antara 25-30 persen. Hal tersebut diambil setelah adanya perubahan sikap dari Fraksi PKS. “Posisi kita akan tetap di angka antara 25-30 persen. Kalau diterima, bisa saja terjadi kompromi,”akunya.
Adapun anggota pansus dari Fraksi PKS, Agus Purnomo mengakui jika ada perubahan sikap dari fraksinya. “Pengalaman tahun 2004 yang lalu dimana dukungan terkecil terhadap capres dan memenangkan pilpres justru merepotkan pemerintah sehingga gampang digoyang,”katanya.
Sementara itu Fraksi Partai Demokrat tetap berupaya untuk menghindari voting, dengan menaikkan tawaran dari 15 persen menjadi 20 persen. “Kalau tetap tidak ada kesepakatan, voting menjadi satu-satunya solusi. Insya Allah kalau voting kita dalam posisi yang lebih banyak,”ujar anggota pansus dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto.(Gahar).
KNPP TOLAK CALEG PKB BUKAN PUTERA DAERAH PAPUA
Jakarta - Koalisi Nasional Peduli Papua (KNPP) mewakili seluruh element warga adat se-Tanah Papua menolak calon legislative DPR RI dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Papua, Rahman Idris karena bukan merupakan putera daerah asli Papua. Selain itu KNPP meminta DPP PKB untuk memberikan nomor urut satu kepada John Wempi Wona, SH Dapil Papua dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Hal tersebut tertuang dalam surat KNPP Nomor : 01/A/KNPP/13/ 2009 yang diterima di Jakarta Minggu 19 Oktober 2008. Surat tersebut ditandatangani Ketua Koordinator KNPP Ismasil Asso dan Sekeretaris KNPP Jhonny Wonda dengan ditujukan kepada Ketua KPU, Ketua Pokja Caleg DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, Wakil Ketua Pokja DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
KNPP mendesak Pemerintah Pusat segera membuat UU (aturan tambahan) keterwakilan untuk orang Papua dalam Parlemen tanpa mekanisme partai politik serta mendesak segera menetapkan kuota 13 orang tanpa mekanisme partai politik mulai dari pusat sampai Kabupaten.(Gahar).
Hal tersebut tertuang dalam surat KNPP Nomor : 01/A/KNPP/13/ 2009 yang diterima di Jakarta Minggu 19 Oktober 2008. Surat tersebut ditandatangani Ketua Koordinator KNPP Ismasil Asso dan Sekeretaris KNPP Jhonny Wonda dengan ditujukan kepada Ketua KPU, Ketua Pokja Caleg DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, Wakil Ketua Pokja DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
KNPP mendesak Pemerintah Pusat segera membuat UU (aturan tambahan) keterwakilan untuk orang Papua dalam Parlemen tanpa mekanisme partai politik serta mendesak segera menetapkan kuota 13 orang tanpa mekanisme partai politik mulai dari pusat sampai Kabupaten.(Gahar).
MANTAN KSAL SLAMET SOEBIJANTO NYAPRES
Jakarta - Para mantan petinggi militer ternyata masih banyak yang berniat menjadi orang nomor satu di negeri ini. Setelah Wiranto, Prabowo, Sutiyoso dan Soesilo Bambang Yudhoyono, kali ini mantan KSAL Laksamana Purnawirawan Slamet Soebijanto mendekralasikan dirinya sebagai calon presiden 2009 melalui jalur independent.
Minggu 29 Oktober 2008 di gedung Jakarta Media Center Jakarta acara deklarasi digelar. Setidaknya ada tiga elemen pendukung Slamet untuk menjadi capres yakni Aliansi Masyarakat Indonesia, Paguyuban Seni dan Budaya Nusantara, serta Aliansi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Dengan tema Selamatkan Indonesia , deklarasi diramaikan dengan pagelaran seni budaya seperti grup Angklung Gubrak dari Jasinga, Bogo dan pertunjukkan kesenian debus dari Banten.
Slamet Soebijanto mengatakan dirinya siap membangun Indonesia dengan tiga landasan antara lain transparansi anggaran, land reform dan pengelolaan migas oleh bangsa sendiri.
“Selama 35 tahun bertugas di TNI AL saya melihat begitu banyak sumber daya alam yang begitu berlimpah. Namun hal itu tidak menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera sampai saat ini,"sentilnya.
Slamet mengakui sejauh ini dirinya belum mendapatkan dukungan dari partai politik, namun demikian pihaknya sedang berusaha mendapatkan dukungan tersebut. "Sampai saat ini, saya masih mencalonkan diri lewat jalur independen. Namun tim saya sedang bergerak meminta dukungan pada 6 parpol. Walaupun partai tersebut kecil, tapi ketika itu dikonsolidasikan akan mempunyai potensi besar bila sinergis,"terangnya.
Walaupun minim dana, Slamet menjanjikan dirinya akan berupaya menghimpun seluruh komponen anak bangsa untuk membangun Indonesia . ”Saya akan netral, sebab dengan netralitas saya bisa menghimpun komponen-komponen anak bangsa untuk membangun negeri ini,”tegasnya. (Gahar).
Minggu 29 Oktober 2008 di gedung Jakarta Media Center Jakarta acara deklarasi digelar. Setidaknya ada tiga elemen pendukung Slamet untuk menjadi capres yakni Aliansi Masyarakat Indonesia, Paguyuban Seni dan Budaya Nusantara, serta Aliansi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Dengan tema Selamatkan Indonesia , deklarasi diramaikan dengan pagelaran seni budaya seperti grup Angklung Gubrak dari Jasinga, Bogo dan pertunjukkan kesenian debus dari Banten.
Slamet Soebijanto mengatakan dirinya siap membangun Indonesia dengan tiga landasan antara lain transparansi anggaran, land reform dan pengelolaan migas oleh bangsa sendiri.
“Selama 35 tahun bertugas di TNI AL saya melihat begitu banyak sumber daya alam yang begitu berlimpah. Namun hal itu tidak menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera sampai saat ini,"sentilnya.
Slamet mengakui sejauh ini dirinya belum mendapatkan dukungan dari partai politik, namun demikian pihaknya sedang berusaha mendapatkan dukungan tersebut. "Sampai saat ini, saya masih mencalonkan diri lewat jalur independen. Namun tim saya sedang bergerak meminta dukungan pada 6 parpol. Walaupun partai tersebut kecil, tapi ketika itu dikonsolidasikan akan mempunyai potensi besar bila sinergis,"terangnya.
Walaupun minim dana, Slamet menjanjikan dirinya akan berupaya menghimpun seluruh komponen anak bangsa untuk membangun Indonesia . ”Saya akan netral, sebab dengan netralitas saya bisa menghimpun komponen-komponen anak bangsa untuk membangun negeri ini,”tegasnya. (Gahar).
Selasa, 28 Oktober 2008
PANGLIMA TNI LEPAS KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI
Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang diwakili oleh Aspers Panglima TNI Marsekal Muda TNI Agus Mudigdo, S.E , melepas jemaah calon haji keluarga besar TNI wilayah Jakarta tahun 1429 H/ 2008 M, di Gor Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur , Rabu (22/10).
Jemaah calon haji TNI di wilayah DKI dari TNI/PNS dan keluarga berjumlah 285 orang, terdiri dari 25 orang TNI AD, 103 orang TNI AL, 65 orang TNI AU, 86 orang Mabes TNI dan 6 orang dari Dephan. Jemaah calon haji tersebut direncanakan akan masuk asrama Haji Pondok Gede Jakarta tanggal 13 November 2008, berangkat pada tanggal 14 November 2008 dan tiba kembali di Tanah Air tanggal 23 Desember 2008 . Rombongan di pimpin oleh para Perwira Rohani Islam TNI selaku Ketua Rombongan sekaligus pembimbing haji Badan Koordinasi Urusan Haji (Bakuh) TNI dan bergabung dengan Kloter 23 DKI Jakarta.
Sementara itu jumlah jemaah calon haji TNI dari luar wilayah Jakarta sebanyak 572 orang yang terdiri dari 482 orang TNI AD, 30 orang TNI AL, 60 oarang TNI AU. Jemaah calon haji TNI tersebut akan berangkat sesuai Kloter dan jadwal yang telah diatur oleh Departemen Agama setempat.
Panglima TNI dalam amanat tertulis yang dibacakan oleh Aspers Panglima TNI menyampikan bahwa keberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci merupakan perjalanan ibadah kepada Allah SWT yang memerlukan kesiapan ilmu, fisik dan mental yang prima. Oleh karena itu para calon jemaah haji TNI seluruhnya menyiapkan mental, fisik dan tawakal serta pasrah kepada Allah SWT, jangan mudah terpancing dengan issu atau informasi tidak jelas yang dapat merugikan jemaah.
Selain itu Panglima TNI berharap kepada jemaah calon haji keluarga besar TNI untuk dapat menjaga citra kloter haji TNI dan dapat menjadi contoh yang baik bagi kloter jemaah yang lain. Sikap dan prilaku yang tertib, disiplin dan santun dari jemaah sekalian akan turut mewarnai citra TNI pada khususnya dan nama baik Bangsa Indonesia pada umumnya. (Gahar).
Jemaah calon haji TNI di wilayah DKI dari TNI/PNS dan keluarga berjumlah 285 orang, terdiri dari 25 orang TNI AD, 103 orang TNI AL, 65 orang TNI AU, 86 orang Mabes TNI dan 6 orang dari Dephan. Jemaah calon haji tersebut direncanakan akan masuk asrama Haji Pondok Gede Jakarta tanggal 13 November 2008, berangkat pada tanggal 14 November 2008 dan tiba kembali di Tanah Air tanggal 23 Desember 2008 . Rombongan di pimpin oleh para Perwira Rohani Islam TNI selaku Ketua Rombongan sekaligus pembimbing haji Badan Koordinasi Urusan Haji (Bakuh) TNI dan bergabung dengan Kloter 23 DKI Jakarta.
Sementara itu jumlah jemaah calon haji TNI dari luar wilayah Jakarta sebanyak 572 orang yang terdiri dari 482 orang TNI AD, 30 orang TNI AL, 60 oarang TNI AU. Jemaah calon haji TNI tersebut akan berangkat sesuai Kloter dan jadwal yang telah diatur oleh Departemen Agama setempat.
Panglima TNI dalam amanat tertulis yang dibacakan oleh Aspers Panglima TNI menyampikan bahwa keberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci merupakan perjalanan ibadah kepada Allah SWT yang memerlukan kesiapan ilmu, fisik dan mental yang prima. Oleh karena itu para calon jemaah haji TNI seluruhnya menyiapkan mental, fisik dan tawakal serta pasrah kepada Allah SWT, jangan mudah terpancing dengan issu atau informasi tidak jelas yang dapat merugikan jemaah.
Selain itu Panglima TNI berharap kepada jemaah calon haji keluarga besar TNI untuk dapat menjaga citra kloter haji TNI dan dapat menjadi contoh yang baik bagi kloter jemaah yang lain. Sikap dan prilaku yang tertib, disiplin dan santun dari jemaah sekalian akan turut mewarnai citra TNI pada khususnya dan nama baik Bangsa Indonesia pada umumnya. (Gahar).
RUU PORNOGRAFI BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
Jakarta - Menanggapi penolakan RUU Pornografi yang semakin marak, Bamus DPR telah menetapkan pendalaman lebih lanjut terhadap RUU ini. Namun, sejumlah Fraksi di DPR mendesak pengesahan RUU Pornografi secepatnya dilakukan.
Dalam pandangan Institut Perempuan, RUU Pornografi semestinya tidak disahkan karena bertentangan dengan semangat perlindungan HAM dan UUD 1945. Terdapat setidaknya dua hal yang bertentangan dengan semangat perlindungan HAM yang diamanatkan UUD 1945 yaitu RUU Pornografi yang diskriminatif dan tidak menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.
Pertama, RUU Pornografi diskriminatif dan tidak sejalan dengan Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Substansi RUU Pornografi yang diskriminatif dapat ditemukan pada muatan yang mengkriminalisasi perempuan dan anak dan melanggar hak individu untuk berekspresi, penguasaan tubuh dan seksualitas.
Muatan diskriminasi tercermin dari ketentuan kriminalisasi perempuan dan anak, yaitu pemberlakuan larangan terhadap setiap orang yang “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi” (Pasal 8). RUU ini mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak, karena mengabaikan fakta eksploitasi dan komoditisasi dalam pornografi. RUU Pornografi juga berpotensi mengkriminalkan perempuan pekerja seks yang seharusnya di luar lingkup RUU ini. Pasal 4 ayat (2) melarang tindakan seseorang ”menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”. Seolah, RUU Pornografi mengabaikan fakta bahwa perempuan pekerja seks adalah korban pemiskinan struktural.
Semangat diskriminasi lainnya dapat ditemukan pada ketentuan larangan bagi setiap orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang “menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang menggambarkan pornografi lainnya” (Pasal 10). Pasal ‘pornoaksi’ ini merupakan pelanggaran atas hak individu untuk berekspresi, penguasaan tubuh dan seksualitas.
Kedua, RUU Pornografi tidak menghormati identitas budaya masyarakat dan bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (3) yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
RUU Pornografi berpotensi besar melakukan penyeragaman budaya masyarakat Indonesia yang pluralis. Menurut RUU ini, pornografi adalah “materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”(Pasal 1).
Definisi ini mensyaratkan pemberlakuan ketentuan pada masyarakat homogen. Ini jelas berlawanan dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Disinilah letak pengingkaran terhadap keragaman identitas budaya, termasuk nilai susila masyarakat.
Melihat kondisi ini Institut Perempuan menyerukan DPR dan Pemerintah untuk: Tidak mengesahkan RUU Pornografi sebelum substansi RUU ini sejalan dengan UUD 1945, tidak diskriminatif, tidak mengkriminalisasi perempuan dan anak, mencerminkan keragaman kultur masyarakat Indonesia, dan proses pembahasannya diselenggarakan transparan, terbuka, melibatkan perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marjinal lain. (Gahar/Sumber : Institut Perempuan).
Dalam pandangan Institut Perempuan, RUU Pornografi semestinya tidak disahkan karena bertentangan dengan semangat perlindungan HAM dan UUD 1945. Terdapat setidaknya dua hal yang bertentangan dengan semangat perlindungan HAM yang diamanatkan UUD 1945 yaitu RUU Pornografi yang diskriminatif dan tidak menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.
Pertama, RUU Pornografi diskriminatif dan tidak sejalan dengan Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Substansi RUU Pornografi yang diskriminatif dapat ditemukan pada muatan yang mengkriminalisasi perempuan dan anak dan melanggar hak individu untuk berekspresi, penguasaan tubuh dan seksualitas.
Muatan diskriminasi tercermin dari ketentuan kriminalisasi perempuan dan anak, yaitu pemberlakuan larangan terhadap setiap orang yang “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi” (Pasal 8). RUU ini mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak, karena mengabaikan fakta eksploitasi dan komoditisasi dalam pornografi. RUU Pornografi juga berpotensi mengkriminalkan perempuan pekerja seks yang seharusnya di luar lingkup RUU ini. Pasal 4 ayat (2) melarang tindakan seseorang ”menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”. Seolah, RUU Pornografi mengabaikan fakta bahwa perempuan pekerja seks adalah korban pemiskinan struktural.
Semangat diskriminasi lainnya dapat ditemukan pada ketentuan larangan bagi setiap orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang “menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang menggambarkan pornografi lainnya” (Pasal 10). Pasal ‘pornoaksi’ ini merupakan pelanggaran atas hak individu untuk berekspresi, penguasaan tubuh dan seksualitas.
Kedua, RUU Pornografi tidak menghormati identitas budaya masyarakat dan bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (3) yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
RUU Pornografi berpotensi besar melakukan penyeragaman budaya masyarakat Indonesia yang pluralis. Menurut RUU ini, pornografi adalah “materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”(Pasal 1).
Definisi ini mensyaratkan pemberlakuan ketentuan pada masyarakat homogen. Ini jelas berlawanan dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Disinilah letak pengingkaran terhadap keragaman identitas budaya, termasuk nilai susila masyarakat.
Melihat kondisi ini Institut Perempuan menyerukan DPR dan Pemerintah untuk: Tidak mengesahkan RUU Pornografi sebelum substansi RUU ini sejalan dengan UUD 1945, tidak diskriminatif, tidak mengkriminalisasi perempuan dan anak, mencerminkan keragaman kultur masyarakat Indonesia, dan proses pembahasannya diselenggarakan transparan, terbuka, melibatkan perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marjinal lain. (Gahar/Sumber : Institut Perempuan).
Senin, 27 Oktober 2008
RENCANA PEMANGGILAN PRABOWO UPAYA HAMBAT LAJU GERINDRA
Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Soebiyanto menganggap ada upaya manuver politik dalam Pansus Orang Hilang yang sedang digarap DPR. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghalangi laju Partai Gerindra yang saat ini sedang bersiap menghadapi pemilu 2009.
“Sudah banyak tokoh dan pihak yang memberi tanggapan soal pansus ini, dan saya sependapat dengan pendapat tokoh-tokoh tersebut, bahwa dari segi timing saja, ini sudah keliatan ini merupakan manuver politik dari pihak-pihak yang mungkin merasa terancam oleh lajunya partai Gerindra. Ini saya lihat lebih kearah manuver politik. Tidak ada masalah, kita akan terus, karena rakyat menuntut perubahan karena kesulitan ekonomi yang mendasar,” ujar mantan Danjen Kopassus ini di Ary Sutta Center Jakarta, Rabu 22 Oktober 2008.
Prabowo mengatakan, dalam alam demokrasi seharusnya kita tidak berpikir musuh, harusnya kita sama-sama sebagai warga Negara dimana demokrasi menuntut adanya pilihan. “Saya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab, melihat negara saya yang sedang sulit, saya maju menawarkan pilihan, dan rakyat yang akan memilih,”ungkapnya.
Dirinya menyayangkan adanya sejumlah politisi yang lebih mementingkan kekuasaan. “Begitu mereka mendapatkan kekuasaan, mereka gunakan kekuasaan itu untuk memperkaya diri, bukan untuk membela rakyat. Inilah orang-orang yang mungkin terancam oleh gerakan perubahan yang kita tawarkan”jelasnya.
Menanggapi apakah dirinya akan datang atau tidak di pansus orang hilang, Prabowo memandangnya dari segi hukum dan legitimasinya. “Saya kira legitimasinya itu lemah. Kan sudah ada ucapan dari Jaksa Agung, dan sebagainya,”tandas ketua HKTI ini. (Gahar).
“Sudah banyak tokoh dan pihak yang memberi tanggapan soal pansus ini, dan saya sependapat dengan pendapat tokoh-tokoh tersebut, bahwa dari segi timing saja, ini sudah keliatan ini merupakan manuver politik dari pihak-pihak yang mungkin merasa terancam oleh lajunya partai Gerindra. Ini saya lihat lebih kearah manuver politik. Tidak ada masalah, kita akan terus, karena rakyat menuntut perubahan karena kesulitan ekonomi yang mendasar,” ujar mantan Danjen Kopassus ini di Ary Sutta Center Jakarta, Rabu 22 Oktober 2008.
Prabowo mengatakan, dalam alam demokrasi seharusnya kita tidak berpikir musuh, harusnya kita sama-sama sebagai warga Negara dimana demokrasi menuntut adanya pilihan. “Saya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab, melihat negara saya yang sedang sulit, saya maju menawarkan pilihan, dan rakyat yang akan memilih,”ungkapnya.
Dirinya menyayangkan adanya sejumlah politisi yang lebih mementingkan kekuasaan. “Begitu mereka mendapatkan kekuasaan, mereka gunakan kekuasaan itu untuk memperkaya diri, bukan untuk membela rakyat. Inilah orang-orang yang mungkin terancam oleh gerakan perubahan yang kita tawarkan”jelasnya.
Menanggapi apakah dirinya akan datang atau tidak di pansus orang hilang, Prabowo memandangnya dari segi hukum dan legitimasinya. “Saya kira legitimasinya itu lemah. Kan sudah ada ucapan dari Jaksa Agung, dan sebagainya,”tandas ketua HKTI ini. (Gahar).
MANTAN KORBAN PENCULIKAN MINTA PANSUS ORANG HILANG DIBUBARKAN
Jakarta - Mantan korban penculikan aktifis tahun 1998 yang juga Mantan Wakil Sekjen PDI, Haryanto Taslam mendesak dibubarkannya Pansus Orang Hilang di DPR. Sebab menurutnya keberadaan Pansus tersebut sudah tidak relevan lagi.
“Lebih baik dibubarkan saja karena sudah tidak perlu ada lagi. Sebaliknya pemerintah harus berani mengambil tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan pemerintahan masa lalu,”tegas Hartas panggilan akrab Haryanto Taslam pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Rabu 22 Oktober 2008.
Hartas mengecam pihak-pihak yang sengaja perdagangkan isu menyangkut kepastian anak bangsa yang menjadi korban demi kepentingan politik. “Langkah DPR menggelar pansus untuk orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 disaat menjhelang pemilu 2009 jelas sarat dengan manuver politik daripada sebuah usaha penegakan hukum dan HAM,”tukasnya.
Apalagi, lanjutnya, kasus orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 pada kenyataan pernah diproses di Mahkamah Militer Tinggi Jakarta pada tahun 1999 lalu. Kepada mereka yang dinyatakan terlibat dan terbukti melanggar hukum telah dijatuhi vonis dan telah menjalani hukuman.
“Kasus orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 seperti halnya kasus TSS, Tanjung Priok, Talangsari dan lain-lain adalah sebuah kebijakan politik rejim yang berkuasa pada saat itu, yang selama ini pada kenyataannya sulit diminta pertanggungjawabannya secara pribadi terhadap para pejabat atau mantan pejabat yang diduga terlibat,”akunya.
Hartas menilai bahwa kasus orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 adalah buah kebijakan politik yang salah yang telah dilakukan oleh rejim penguasa yang lalu yang harus menjadi pelajaran sejarah yang amat berharga.
“Oleh karenanya pemerintah sekarang harus menjamin kesalahan seperti itu tidak terjadi kembali di masa sekarang dan masa datang,”sarannya.
Selain itu, Pemerintah harus menetapkan suatu sikap politik yang mengedepankan penghargaan atas harkat dan martabat para korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang sebagai warga bangsa yang terhormat dan layak dihargai peran sejarahnya. “Berikan santunan dan jaminan social kepada keluarga korban sebagai kompensasi atas segala penderitaan mereka dalam penantian panjang,”pintanya. (Gahar).
“Lebih baik dibubarkan saja karena sudah tidak perlu ada lagi. Sebaliknya pemerintah harus berani mengambil tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan pemerintahan masa lalu,”tegas Hartas panggilan akrab Haryanto Taslam pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Rabu 22 Oktober 2008.
Hartas mengecam pihak-pihak yang sengaja perdagangkan isu menyangkut kepastian anak bangsa yang menjadi korban demi kepentingan politik. “Langkah DPR menggelar pansus untuk orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 disaat menjhelang pemilu 2009 jelas sarat dengan manuver politik daripada sebuah usaha penegakan hukum dan HAM,”tukasnya.
Apalagi, lanjutnya, kasus orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 pada kenyataan pernah diproses di Mahkamah Militer Tinggi Jakarta pada tahun 1999 lalu. Kepada mereka yang dinyatakan terlibat dan terbukti melanggar hukum telah dijatuhi vonis dan telah menjalani hukuman.
“Kasus orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 seperti halnya kasus TSS, Tanjung Priok, Talangsari dan lain-lain adalah sebuah kebijakan politik rejim yang berkuasa pada saat itu, yang selama ini pada kenyataannya sulit diminta pertanggungjawabannya secara pribadi terhadap para pejabat atau mantan pejabat yang diduga terlibat,”akunya.
Hartas menilai bahwa kasus orang hilang dan penculikan aktifis 1997/1998 adalah buah kebijakan politik yang salah yang telah dilakukan oleh rejim penguasa yang lalu yang harus menjadi pelajaran sejarah yang amat berharga.
“Oleh karenanya pemerintah sekarang harus menjamin kesalahan seperti itu tidak terjadi kembali di masa sekarang dan masa datang,”sarannya.
Selain itu, Pemerintah harus menetapkan suatu sikap politik yang mengedepankan penghargaan atas harkat dan martabat para korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang sebagai warga bangsa yang terhormat dan layak dihargai peran sejarahnya. “Berikan santunan dan jaminan social kepada keluarga korban sebagai kompensasi atas segala penderitaan mereka dalam penantian panjang,”pintanya. (Gahar).
Jumat, 24 Oktober 2008
YUBEL DAN ANA MENYESAL MINTA SUAKA KE AUSTRALIA
Jakarta - 2 dari 43 orang Papua yang meminta suaka ke Australia sudah kembali ke tanah air. Mereka adalah Yubel dan Ani yang masing-masing masih berstatus siswa SMA dan mahasiswa. Keduanya Senin, 20 Oktober 2008 datang ke gedung DPR RI menemui anggota Komisi I DPR Andreas Parera.
Kepada wartawan Andreas Parera menceritakan dirinya pagi tadi menerima telepon dari Yubel dan Ana yang meminta waktu untuk bertemu. Akhirnya Andreas bersedia menerima mereka.
Dalam pertemuan, menurut Andreas mereka mengaku menyesal telah memilih meminta suaka ke Australia . “Yubel dan Ana merasa ditipu, dijanjikan disekolahkan ternyata mereka harus membayar sebesar Rp 7 juta,”ujar politisi PDIP ini menceritakan keluhan Yubel dan Ana.
Andre menceritakan,kedua anak muda tersebut selama di pelarian ditampung chrismast island. Meski diakui Yubel dan Ana bahwa pemerintah Australia memeriksa kesehatan mereka tetapi mereka mengaku tidak betah. “Yubel dan Ana merasa tidak enjoy,”ungkap Andreas.
Lebih lanjut Andreas mengatakan, setelah selama sebulan ada di Indonesia Yubel dan Ana merasa tidak aman dan takut dianggap sebagai pengkhianat. “Yubel dan Ana meminta agar saya menyampaikan agar Komisi I DPR meminta pemerintah dan kepolisian untuk melindungi mereka. Kita akan mengkomunikasikan kepada pemerintah dan polisi untuk memberikan pengamanan pribadi kepada mereka sebab bagaimanapun kita harus menyambut baik kepulangan mereka ke Indonesia ,”terangnya. (Gahar)
Kepada wartawan Andreas Parera menceritakan dirinya pagi tadi menerima telepon dari Yubel dan Ana yang meminta waktu untuk bertemu. Akhirnya Andreas bersedia menerima mereka.
Dalam pertemuan, menurut Andreas mereka mengaku menyesal telah memilih meminta suaka ke Australia . “Yubel dan Ana merasa ditipu, dijanjikan disekolahkan ternyata mereka harus membayar sebesar Rp 7 juta,”ujar politisi PDIP ini menceritakan keluhan Yubel dan Ana.
Andre menceritakan,kedua anak muda tersebut selama di pelarian ditampung chrismast island. Meski diakui Yubel dan Ana bahwa pemerintah Australia memeriksa kesehatan mereka tetapi mereka mengaku tidak betah. “Yubel dan Ana merasa tidak enjoy,”ungkap Andreas.
Lebih lanjut Andreas mengatakan, setelah selama sebulan ada di Indonesia Yubel dan Ana merasa tidak aman dan takut dianggap sebagai pengkhianat. “Yubel dan Ana meminta agar saya menyampaikan agar Komisi I DPR meminta pemerintah dan kepolisian untuk melindungi mereka. Kita akan mengkomunikasikan kepada pemerintah dan polisi untuk memberikan pengamanan pribadi kepada mereka sebab bagaimanapun kita harus menyambut baik kepulangan mereka ke Indonesia ,”terangnya. (Gahar)
PROMEGA CENTER USULKAN WIRANTO DAN HIDAYAT SEBAGAI PENDAMPING MEGAWATI
Jakarta - Wiranto dan Hidayat Nurwahid diusulkan menjadi calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mendampingi Megawati Soekarnoputri. Apalagi dua nama tersebut sering muncul dalam berbagai survey termasuk survey yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia , Lembaga Survei Indonesia dan Indobarometer.
“Kedua nama itu merupakan figure yang paling kuat yang selama ini muncul dalam hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga survei,”ujar Direktur Promega Center Mochtar Mohamad pada wartawan di Jakarta , Jumat 17 Oktober 2008.
Menurut dia, jika Presiden SBY tetap berpasangan dengan wakil presiden Jusuf Kalla dalam pilpres mendatang maka Megawati memiliki peluang untuk memenangkan pilpres 2009 jika menggandeng Wiranto atau Hidayat Nurwahid. “Pak Wiranto dan Pak Hidayat punya modal sosial dan modal politik yang kuat untuk jadi cawapres,” paparnya.
Wiranto dan Hidayat dinilai memiliki modal dari segi ketokohan serta memiliki kekuatan partai yang cukup besar dibelakangnya.”Pertarungan pilpres 2009 mendatang hanya terjadi antara capres SBY dengan capres Megawati. Dengan demikian pilpres dipastikan berlangsung satu putaran. Ini kan bisa menghemat biaya yang lumayan besar,”tandasnya.(Gahar).
“Kedua nama itu merupakan figure yang paling kuat yang selama ini muncul dalam hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga survei,”ujar Direktur Promega Center Mochtar Mohamad pada wartawan di Jakarta , Jumat 17 Oktober 2008.
Menurut dia, jika Presiden SBY tetap berpasangan dengan wakil presiden Jusuf Kalla dalam pilpres mendatang maka Megawati memiliki peluang untuk memenangkan pilpres 2009 jika menggandeng Wiranto atau Hidayat Nurwahid. “Pak Wiranto dan Pak Hidayat punya modal sosial dan modal politik yang kuat untuk jadi cawapres,” paparnya.
Wiranto dan Hidayat dinilai memiliki modal dari segi ketokohan serta memiliki kekuatan partai yang cukup besar dibelakangnya.”Pertarungan pilpres 2009 mendatang hanya terjadi antara capres SBY dengan capres Megawati. Dengan demikian pilpres dipastikan berlangsung satu putaran. Ini kan bisa menghemat biaya yang lumayan besar,”tandasnya.(Gahar).
Kamis, 23 Oktober 2008
PANSUS ORANG HILANG AKAN PANGGIL WIRANTO DAN PRABOWO
Jakarta - Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI menjadwalkan memanggil mantan Panglima ABRI Wiranto dan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subijanto untuk dimintai keterangan seputar kasus penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998.
Hal tersebut dikatakan Ketua Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI Effendi Simbolon pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Jumat 17 Oktober 2008.
“Kita sedang menyiapkan jadwal untuk memanggil Wiranto dan Prabowo, jadi pansus penghilangan orang secara paksa ketika itu Wiranto sebagai Pangab dan Prabowo sebagai Danjen Kopassus,”jelas Effendi.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan pansus tidak memiliki kepentingan politik sebab kerja pansus tersebut berdasarkan pada permintaan Komnas HAM yang meminta keputusan politik apakah penghilangan orang paksa masuk pelanggaran HAM berat atau tidak. “Kami hanya membahas seputar rekomendasi Komnas HAM,”jelasnya.
Selain itu, dirinya juga menampik anggapan bahwa Pansus memiliki kepentingan menghambat dua tokoh militer tersebut yang saat ini sudah terjun ke dunia politik. Misalnya Wiranto sudah aktif di partai Hati Nurani Rakyat begitu juga dengan Prabowo yang merupakan calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).”Kami tidak ada kaitan bahwa yang bersangkutan sekarang sedang ada kepentingan politik. Tidak ada kaitan subyektifitas dalam masalah ini,”tukasnya.
Lebih lanjut Effendi mengatakan untuk minggu depan pihaknya juga akan memanggil korban dan keluarga korban. “Kami masih akan menunggu testimoni mereka dan pansus akan terus mendalami sebatas bahan yang diberikan Komnas HAM,”ungkapnya.(Gahar).
Hal tersebut dikatakan Ketua Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI Effendi Simbolon pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Jumat 17 Oktober 2008.
“Kita sedang menyiapkan jadwal untuk memanggil Wiranto dan Prabowo, jadi pansus penghilangan orang secara paksa ketika itu Wiranto sebagai Pangab dan Prabowo sebagai Danjen Kopassus,”jelas Effendi.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan pansus tidak memiliki kepentingan politik sebab kerja pansus tersebut berdasarkan pada permintaan Komnas HAM yang meminta keputusan politik apakah penghilangan orang paksa masuk pelanggaran HAM berat atau tidak. “Kami hanya membahas seputar rekomendasi Komnas HAM,”jelasnya.
Selain itu, dirinya juga menampik anggapan bahwa Pansus memiliki kepentingan menghambat dua tokoh militer tersebut yang saat ini sudah terjun ke dunia politik. Misalnya Wiranto sudah aktif di partai Hati Nurani Rakyat begitu juga dengan Prabowo yang merupakan calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).”Kami tidak ada kaitan bahwa yang bersangkutan sekarang sedang ada kepentingan politik. Tidak ada kaitan subyektifitas dalam masalah ini,”tukasnya.
Lebih lanjut Effendi mengatakan untuk minggu depan pihaknya juga akan memanggil korban dan keluarga korban. “Kami masih akan menunggu testimoni mereka dan pansus akan terus mendalami sebatas bahan yang diberikan Komnas HAM,”ungkapnya.(Gahar).
Kamis, 09 Oktober 2008
MESKI MENYAYANGKAN, MAHFUD TINDAK LANJUTI KEPUTUSAN JIMLY
Jakarta - Keputusan mundur yang dilakukan Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie langsung direspon oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dengan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua DPR HR Agung Laksono.
Mahfud mengaku sebenarnya menyayangkan keputusan yang dilakukan Jimly, namun dengan adanya surat pengunduran diri dari Jimly maka pihaknya tidak bisa menghalanginya.
“Saya mengatakan pada Jimly bahwa kami menyayangkan jika Jimly mengundurkan diri tetapi dengan adanya surat pengunduran diri ini maka kami tidak bisa menghalanginya. Untuk itu kami segera memproses surat ini,”tukas Mahfud saat bertemu Ketua DPR Agung Laksono di gedung DPR RI Jakarta, Selasa 7 Oktober 2008.
Mahfud mengatakan Jimly mengajukan surat pengunduran diri yang disampaikan lewat saya pada tanggal 6 Oktober 2008. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa kemunduran Jimly efektif berlaku pada akhir November 2008 sehingga memberikan waktu bagi DPR untuk menunjuk pengganti beliau.
“Sudah merupakan kewajiban konstitusi bagi saya untuk segera menyampaikan pemberitahuan kepada DPR jika ada anggota hakim konstitusi yang mengundurkan diri,”jelasnya.
Mantan anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini menambahkan pengunduran diri Jimly tidak akan mengganggu kinerja MK, sebab jika Jimly mundur maka masih ada 8 hakim konstitusi yang masih aktif dalam persidangan syarat minimal dihadiri oleh 7 orang hakim konstitusi masih bisa terpenuhi. “Lagipula Jimly baru efektif mundur pada akhir November dan akan segera ditunjuk penggantinya oleh DPR,”kilahnya.
Adapun Ketua DPR Agung Laksono berharap tidak terjadi lagi seseorang yang sudah dipilih oleh DPR kemudian menyatakan mundur sebab ini akan memberikan dampak. “Akhir November ini harus bisa ditunjuk pengganti Jimly sesuai dengan surat Jimly yang menyatakan efektif mundur pada akhir November. Jangan sampai masalah ini mengganggu kinerja MK,”katanya. (Gahar).
Selasa, 07 Oktober 2008
DEMOKRAT PUAS HANYA SATU CALEG YANG DITOLAK KPU
Jakarta - Parta Demokrat sangat yakin bahwa Partai Demokrat adalah partai yang terbaik dalam penyusunan daftar caleg sementaranya (DCS) yang pada hari Jumat lalu baru disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dimana dari DCS yang diserahkan oleh Partai Demokrat hanya satu caleg yang dicoret oleh KPU, sementara partai-partai lainnya semuanya angkanya diatas itu semua.
“Saya bisa pastikan dengan bangga bahwa hasil kerja keras kami dalam menyusun daftar caleg bisa sesuai dengan harapan. Ini karena DCS yang kami serahkan adalah DCS yang terbaik dibandingkan dengan partai-partai lainnya,” Ketua DPP Partai Demokrat, Agus Hermanto di DPP Partai Demokrat Rawamangun Jakarta , Minggu 28 September 2008.
Agus menjelaskan satu caleg demokrat yang diserahkan dalam DCS Demokrat sendiri disebabkan karena ketidaklengkapan administrasi. “Kita sudah meminta kepada caleg yang bersangkutan untuk melengkapinya tapi sampai batas akhir dirinya tidak bisa melengkapi juga,”sesalnya.(Gahar).
Senin, 06 Oktober 2008
PBB TOLAK ATURAN DENDA 100 M BAGI CAPRES/CAWAPRES YANG MUNDUR
Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) menolak dengan tegas di RUU Pilpres tentang denda hingga Rp 100 miliar bagi capres/cawapres yang mundur dari pencalonan. Menurut PBB, aturan tersebut terlalu mengada-ada dan tak rasional.
“Itu mengada-ada dan tak logis. Aturan itu tak perlu karena tak mungkin dilaksanakan. Kenapa UU harus mutlak seperti itu. Kalau capres mau mundur ya mundur saja tak perlu didenda. Bagaimana kalau capres tak kuat bayar denda?" ucap Ketua Umum DPP PBB MS Ka’ban kepada wartawan di kompleks pejabat tinggi negara, Jl Denpasar Raya, Jakarta , Sabtu 27 September 2008.
Menurutnya, aturan tersebut justru akan mengundang masalah. Pasalnya, bisa saja aturan itu justru membuka peluang transaksi terselubung yang berbahaya. " Para pengusaha bermasalah bisa masuk. Ini bahaya dan harus dihindari," ulasnya.
Menurut mantan anggota DPR RI ini, seharusnya Pansus RUU Pilpres membuat UU yang bisa dilaksanakan. Kaban justru menanyakan bagaimana seandainya capres/cawapres yang mundur tak sanggup membayar denda.
"Kenapa UU harus mutlak seperti itu. Kalau capres mau mundur ya mundur saja tak perlu didenda. Bagaimana kalau capres tak kuat bayar denda?" ucapnya.
Karenanya, Kaban menilai usulan tentang dicantumkannya denda terhadap capres/cawapres yang mundur dalam RUU Pilpres itu dihapus saja. "Aturan itu tak rasional dan emosional," tandasnya.(Gahar)
“Itu mengada-ada dan tak logis. Aturan itu tak perlu karena tak mungkin dilaksanakan. Kenapa UU harus mutlak seperti itu. Kalau capres mau mundur ya mundur saja tak perlu didenda. Bagaimana kalau capres tak kuat bayar denda?" ucap Ketua Umum DPP PBB MS Ka’ban kepada wartawan di kompleks pejabat tinggi negara, Jl Denpasar Raya, Jakarta , Sabtu 27 September 2008.
Menurutnya, aturan tersebut justru akan mengundang masalah. Pasalnya, bisa saja aturan itu justru membuka peluang transaksi terselubung yang berbahaya. " Para pengusaha bermasalah bisa masuk. Ini bahaya dan harus dihindari," ulasnya.
Menurut mantan anggota DPR RI ini, seharusnya Pansus RUU Pilpres membuat UU yang bisa dilaksanakan. Kaban justru menanyakan bagaimana seandainya capres/cawapres yang mundur tak sanggup membayar denda.
"Kenapa UU harus mutlak seperti itu. Kalau capres mau mundur ya mundur saja tak perlu didenda. Bagaimana kalau capres tak kuat bayar denda?" ucapnya.
Karenanya, Kaban menilai usulan tentang dicantumkannya denda terhadap capres/cawapres yang mundur dalam RUU Pilpres itu dihapus saja. "Aturan itu tak rasional dan emosional," tandasnya.(Gahar)
AKTIFIS DAN SENIMAN JALANAN JADI CALEG PBB
Jakarta - Berbagai cara dilakukan partai politik untuk mencari simpati masyarakat dan memenangkan pemilu 2009 tidak terkecuali Partai Bulan Bintang (PBB) yang memilih untuk memasukan aktifis dan seniman jalanan dalam daftar calon legislatifnya.
“Strategi PBB mengusung aktifis dan seniman jalanan sebagai caleg itu bukan semata-mata untuk menambah perolehan suara. Aktifis, seniman ataupun anak jalanan justru punya ketegasan berpikir. Maka itu kita suarakan mereka untuk jadi caleg," ujar Ketua Umum DPP PBB MS Ka’ban kepada wartawan di kompleks pejabat tinggi negara, Jl Denpasar Raya, Jakarta , Sabtu 27 September 2008.
Ka’ban beranggapan aktifis jalanan cukup memahami persoalan kemiskinan. Karenanya, sambung Kaban, partai yang dipimpinnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat akan menghimpun caleg dari semua kalangan termasuk aktifis jalanan.
“PBB mengajak seluruh kalangan untuk melakukan perubahan. Dalam hal pemberantasan kemiskinan, aktifis jalanan cukup paham dengan kondisi nyata di lapangan,”tukas menteri kehutanan ini.
Kaban menanbahkan, saat ini terdapat delapan caleg PBB untuk kursi DPR RI , DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten/kota. Untuk sementara, lanjutnya, PBB fokus menggarap aktifis jalanan sebagai caleg di DKI Jakarta dan Banten.
“Apakah politisi PBB lainnya rela jika harus bersaing dan nomor urutnya sebagai caleg kalah oleh aktifis dan seniman jalanan? Dalam politik itu harus ada kerelaan," ujar Kaban.
Dalam kesempatan yang sama, caleg PBB dari unsur seniman jalanan, Edy Bonetski, mengatakan bahwa selama ini kaum fakir miskin mereka terlantar secara lahir dan batin. "Ini jelas bertentangan dengan UUD 1945," ulasnya.
Edy yang dipasang PBB sebagai caleg kursi DPR dari daerah pemilihan Banten III ini menjanjikan akan berusaha maksimal memperjuangkan fakir miskin."Negara harus mengurus fakir miskin. Sekarang saatnya dimulai, negara harus dipaksa mengurus mereka (fakir miskin)," pungkasnya.(Gahar).
“Strategi PBB mengusung aktifis dan seniman jalanan sebagai caleg itu bukan semata-mata untuk menambah perolehan suara. Aktifis, seniman ataupun anak jalanan justru punya ketegasan berpikir. Maka itu kita suarakan mereka untuk jadi caleg," ujar Ketua Umum DPP PBB MS Ka’ban kepada wartawan di kompleks pejabat tinggi negara, Jl Denpasar Raya, Jakarta , Sabtu 27 September 2008.
Ka’ban beranggapan aktifis jalanan cukup memahami persoalan kemiskinan. Karenanya, sambung Kaban, partai yang dipimpinnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat akan menghimpun caleg dari semua kalangan termasuk aktifis jalanan.
“PBB mengajak seluruh kalangan untuk melakukan perubahan. Dalam hal pemberantasan kemiskinan, aktifis jalanan cukup paham dengan kondisi nyata di lapangan,”tukas menteri kehutanan ini.
Kaban menanbahkan, saat ini terdapat delapan caleg PBB untuk kursi DPR RI , DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten/kota. Untuk sementara, lanjutnya, PBB fokus menggarap aktifis jalanan sebagai caleg di DKI Jakarta dan Banten.
“Apakah politisi PBB lainnya rela jika harus bersaing dan nomor urutnya sebagai caleg kalah oleh aktifis dan seniman jalanan? Dalam politik itu harus ada kerelaan," ujar Kaban.
Dalam kesempatan yang sama, caleg PBB dari unsur seniman jalanan, Edy Bonetski, mengatakan bahwa selama ini kaum fakir miskin mereka terlantar secara lahir dan batin. "Ini jelas bertentangan dengan UUD 1945," ulasnya.
Edy yang dipasang PBB sebagai caleg kursi DPR dari daerah pemilihan Banten III ini menjanjikan akan berusaha maksimal memperjuangkan fakir miskin."Negara harus mengurus fakir miskin. Sekarang saatnya dimulai, negara harus dipaksa mengurus mereka (fakir miskin)," pungkasnya.(Gahar).
Senin, 15 September 2008
REVISI UU NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD
Pemilu tahun 2009 yang akan berlangsung sebentar lagi tidak terlepas dari aturan-aturan yang tertuang dalam dalam Undang-undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2008.
Namun demikian isi yang terkandung di dalam Undang-undang tersebut sampai sekarang masih terjadi konflik, salah satunya adalah masalah revisi UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD mengenai mekanisme pemberian suara oleh pemilih yang tertera bahwa tehnis memilih suara dengan mencontreng tanda gambar akan di revisi menjadi mencoblos.
Menurut Saifullah Mashun anggota Komisi II dari fraksi Kebangsaan yaitu, berdasarkan hasil simulasi KPU perlu dipertimbangkan untuk diubahnya tehnis memilih suara agar diubah dari mencontreng menjadi mencoblos.
Hal ini dikhawatirkan apabila menggunakan tehnis mencontreng rawan kesalahan akan tinggi misalnya, surat suara bolong, coretan melebihi/melewati batas dan akan mengenai calon lainnya, atau tintanya melebar/luntur sehingga dapat mengimplikasikan menguntungkan partai politik lain.
Sejumlah anggota DPRpun menyarankan agar merivisi juga mengenai mekanisme penetapan calon anggota legislatif bukan didasarkan pada nomor urut, melainkan pada urutan perolehan suara terbanyak.
Tetapi saran tersebut tidaklah semerta langsung disetujui oleh semua anggota DPR, karena ada 32 anggota DPR yang tergabung dalam kaukus Perempuan menentang dan menolak rencan revisi tersebut.
Dikatakan oleh Eva Kusuma Sundari dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Surat mengenai Undang-Undang Pemilu sudah dikirim ke Ketua DPR, Pimpinan Badan Legislasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pembedayaan Perempuan.Sementara itu puluhan aktivis perempuan mendatangi Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk memprotes revisi terbatas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 214 jika mekanisme penetapan calon anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak.
Dalam pasal tersebut tercantum bahwa pemilihan calon legislatif didasarkan kombinasi antara perolehan suara 30 % bilangan pembagi dan nomor urut, jika tidak ada calon yang memenuhi ketentuan.
Menurut Yuda Irving aktivis dari Gerakan Perempuan hanya akan digunakan sebagai alat untuk melegalkan strategi internal partai politik untuk meraih suara pemilih sebanyak mungkin, dan dalam rencana revisi tersebut ada beberapa hal yang perlu dikritisi antara lain inkonsistensi dan juga bila memang benar jadi direvisi ini akan menjado tindakan yang inkonsisten.
Untuk menaggapi protes dari aktivis perempuan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta berjanji akan melanjutkan ke instansi yang berwenang yakni DPR.
Ketua Panitia Khusus Rancangan UU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta mengatakan, “merevisi/melakukan perubahan terbatas tentang Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tersebut harus dimulai dengan konsultasi antara Pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum, agar polemic usulan tersebut tidak teus berlanjut”. Menurutnya pula usulan revisi tersebut sangat terkait keinginan parai politik untuk menentukan calon anggota legislatif terpilih atas suara terbanyak dan proses revisi tersebut harus dari kesepakatan politik fraksi di DPR dan pemerintah untuk menjamin revisi tersebut agar tidak menjadi bola liar yang akan melebar ke materi lain. Karena formulasi revisi itupun beragam, dan diharapkan tidak menghilangkan norma dasar calon yang terpilih yaitu sekurang-kurangnya 30 persen dari bilangan pembagi pemilihan dan formulasi revisi harus dirumuskan adar tidak menjadi beban baru KPU.
Namun demikian isi yang terkandung di dalam Undang-undang tersebut sampai sekarang masih terjadi konflik, salah satunya adalah masalah revisi UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD mengenai mekanisme pemberian suara oleh pemilih yang tertera bahwa tehnis memilih suara dengan mencontreng tanda gambar akan di revisi menjadi mencoblos.
Menurut Saifullah Mashun anggota Komisi II dari fraksi Kebangsaan yaitu, berdasarkan hasil simulasi KPU perlu dipertimbangkan untuk diubahnya tehnis memilih suara agar diubah dari mencontreng menjadi mencoblos.
Hal ini dikhawatirkan apabila menggunakan tehnis mencontreng rawan kesalahan akan tinggi misalnya, surat suara bolong, coretan melebihi/melewati batas dan akan mengenai calon lainnya, atau tintanya melebar/luntur sehingga dapat mengimplikasikan menguntungkan partai politik lain.
Sejumlah anggota DPRpun menyarankan agar merivisi juga mengenai mekanisme penetapan calon anggota legislatif bukan didasarkan pada nomor urut, melainkan pada urutan perolehan suara terbanyak.
Tetapi saran tersebut tidaklah semerta langsung disetujui oleh semua anggota DPR, karena ada 32 anggota DPR yang tergabung dalam kaukus Perempuan menentang dan menolak rencan revisi tersebut.
Dikatakan oleh Eva Kusuma Sundari dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Surat mengenai Undang-Undang Pemilu sudah dikirim ke Ketua DPR, Pimpinan Badan Legislasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pembedayaan Perempuan.Sementara itu puluhan aktivis perempuan mendatangi Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk memprotes revisi terbatas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 214 jika mekanisme penetapan calon anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak.
Dalam pasal tersebut tercantum bahwa pemilihan calon legislatif didasarkan kombinasi antara perolehan suara 30 % bilangan pembagi dan nomor urut, jika tidak ada calon yang memenuhi ketentuan.
Menurut Yuda Irving aktivis dari Gerakan Perempuan hanya akan digunakan sebagai alat untuk melegalkan strategi internal partai politik untuk meraih suara pemilih sebanyak mungkin, dan dalam rencana revisi tersebut ada beberapa hal yang perlu dikritisi antara lain inkonsistensi dan juga bila memang benar jadi direvisi ini akan menjado tindakan yang inkonsisten.
Untuk menaggapi protes dari aktivis perempuan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta berjanji akan melanjutkan ke instansi yang berwenang yakni DPR.
Ketua Panitia Khusus Rancangan UU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta mengatakan, “merevisi/melakukan perubahan terbatas tentang Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tersebut harus dimulai dengan konsultasi antara Pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum, agar polemic usulan tersebut tidak teus berlanjut”. Menurutnya pula usulan revisi tersebut sangat terkait keinginan parai politik untuk menentukan calon anggota legislatif terpilih atas suara terbanyak dan proses revisi tersebut harus dari kesepakatan politik fraksi di DPR dan pemerintah untuk menjamin revisi tersebut agar tidak menjadi bola liar yang akan melebar ke materi lain. Karena formulasi revisi itupun beragam, dan diharapkan tidak menghilangkan norma dasar calon yang terpilih yaitu sekurang-kurangnya 30 persen dari bilangan pembagi pemilihan dan formulasi revisi harus dirumuskan adar tidak menjadi beban baru KPU.
Selasa, 09 September 2008
PERBUATAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK DISIPLIN OLEH KARYAWAN NAGA SWALAYAN
Saya adalah pelanggan Naga Swalayan yang berada di dekat lampu merah Ciracas, persis di samping jalan Raya Bogor.
Pada hari Sabtu sore tanggal 6 September 2008 Saya bersama keluarga membeli kebutuhan rutin di Naga Sawalayan. Karena saya pikir tidak terlalu jauh dan kami sudah berlangganan tetap di swalayan terseb. Setelah kami memilih barang/kebutuhan yang diperlukan lalu kami menuju Kasir bermaksud untuk membayar, tetapi keadaan di Kasir sangat penuh dan terpaksa kamipun harus mengantri.
Dengan sabar kami mengantri, dan ketika tiba pada urutan saat kami membayar, tiba-tiba ada dua orang pria (kami tidak tahu apakah itu customer atau karyawan), karena dua orang pria tersebut kenal dan sepertinya hafal dengan karyawan tersebut.
Dua orang pria tersebut melalui arah belakang kasir membawa barang dagangan yang sepertinya juga hendak membayar. Kami untuk sementara meperhatikan. Dan Karyawati Naga Swalayan meyuruh dua orang tersebut membayar dikassa tempat dimana kami ingin membayar.
Dengan serta merta kami menolak untuk didahului, karena kami pikir, kami telah mengantri. Tanpa ada penyesalan atau malu dan tanpa ucapan maaf. Karyawati tersebut pindah ke Kassa lainnya dengan dua orang pria tersebut, dan yang lebih menjengkelkannya lagi karyawati tersebut malah menyindir " Sudah antri biar kasih orang, amal-amal di bulan puaa" seolah-olah dia yang paling benar. Pada saat itu pula sebenarnya kami ingin bertemu dengan manajer swalayan tersebut, tetapi hari sudah mendekati berbuka puasa, dan mungkin juga manajer swalayan tersebut tidak ada karena hari Sabtu.
Disinilah perlu diperhatikan oleh para manajer swalayan atau supermarket. Salah satu keberhasilan untuk meningkatkan omzet penjualan adalah sikap daripada karyawan perusahaan tersebut, saya tidak memandang apakah pekerjaan itu sebagai pramuniaga, atau apalah namanya, tetapi saya menilai dari sikap dan perbuatan yang diberikan terhadap pelanggan. Karena seorang pramuniaga adalah duta dari perusahaan tersebut.
Disini saya perlu menghimbau kepada manajer Naga Swalayan, tolong diberi pelajaran minimal peringatan atau teguran agar tidak terulang lagi.
Pada hari Sabtu sore tanggal 6 September 2008 Saya bersama keluarga membeli kebutuhan rutin di Naga Sawalayan. Karena saya pikir tidak terlalu jauh dan kami sudah berlangganan tetap di swalayan terseb. Setelah kami memilih barang/kebutuhan yang diperlukan lalu kami menuju Kasir bermaksud untuk membayar, tetapi keadaan di Kasir sangat penuh dan terpaksa kamipun harus mengantri.
Dengan sabar kami mengantri, dan ketika tiba pada urutan saat kami membayar, tiba-tiba ada dua orang pria (kami tidak tahu apakah itu customer atau karyawan), karena dua orang pria tersebut kenal dan sepertinya hafal dengan karyawan tersebut.
Dua orang pria tersebut melalui arah belakang kasir membawa barang dagangan yang sepertinya juga hendak membayar. Kami untuk sementara meperhatikan. Dan Karyawati Naga Swalayan meyuruh dua orang tersebut membayar dikassa tempat dimana kami ingin membayar.
Dengan serta merta kami menolak untuk didahului, karena kami pikir, kami telah mengantri. Tanpa ada penyesalan atau malu dan tanpa ucapan maaf. Karyawati tersebut pindah ke Kassa lainnya dengan dua orang pria tersebut, dan yang lebih menjengkelkannya lagi karyawati tersebut malah menyindir " Sudah antri biar kasih orang, amal-amal di bulan puaa" seolah-olah dia yang paling benar. Pada saat itu pula sebenarnya kami ingin bertemu dengan manajer swalayan tersebut, tetapi hari sudah mendekati berbuka puasa, dan mungkin juga manajer swalayan tersebut tidak ada karena hari Sabtu.
Disinilah perlu diperhatikan oleh para manajer swalayan atau supermarket. Salah satu keberhasilan untuk meningkatkan omzet penjualan adalah sikap daripada karyawan perusahaan tersebut, saya tidak memandang apakah pekerjaan itu sebagai pramuniaga, atau apalah namanya, tetapi saya menilai dari sikap dan perbuatan yang diberikan terhadap pelanggan. Karena seorang pramuniaga adalah duta dari perusahaan tersebut.
Disini saya perlu menghimbau kepada manajer Naga Swalayan, tolong diberi pelajaran minimal peringatan atau teguran agar tidak terulang lagi.
Jumat, 05 September 2008
Mampukah kita menjadi suami seperti ini ?
Dilihat dari usianya beliau sudah tidak muda lagi, usia yg sudah senja bahkan sudah mendekati malam,pak Suyatno 58 tahun kesehariannya diisi dengan merawat istrinya yang sakit istrinya juga sudah tua. mereka menikah sudah lebih 32 tahun.
Mereka dikarunia 4 orang anak disinilah awal cobaan menerpa,setelah istrinya melahirkan anak ke empat tiba2 kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan itu terjadi selama 2 tahun, menginjak tahun ke tiga seluruh tubuhnya menjadi lemah bahkan terasa tidak bertulang lidahnyapun sudah tidak bisa digerakkan lag.
Setiap hari pak suyatno memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi, dan mengangkat istrinya keatas tempat tidur. Sebelum berangkat kerja dia letakkan istrinya didepan TV supaya istrinya tidak merasa kesepian.
Walau istrinya tidak dapat bicara tapi dia selalu melihat istrinya tersenyum, untunglah tempat usaha pak suyatno tidak begitu jauh dari rumahnya sehingga siang hari dia pulang untuk menyuapi istrinya makan siang. sorenya dia pulang memandikan istrinya, mengganti pakaian dan selepas maghrib dia temani istrinya nonton televisi sambil menceritakan apa2 saja yg dia alami seharian.
Walaupun istrinya hanya bisa memandang tapi tidak bisa menanggapi, pak suyatno sudah cukup senang bahkan dia selalu menggoda istrinya setiap berangkat tidur.
Rutinitas ini dilakukan pak suyatno lebih kurang 25 tahun, dengan sabar dia merawat istrinya bahkan sambil membesarkan ke empat buah hati mereka, sekarang anak2 mereka sudah dewasa tinggal si bungsu yg masih kuliah.
Pada suatu hari ke empat anak suyatno berkumpul dirumah orang tua mereka sambil menjenguk ibunya. Karena setelah anak mereka menikah sudah tinggal dengan keluarga masing2 dan pak suyatno memutuskan ibu mereka dia yg merawat, yang dia inginkan hanya satu semua anaknya berhasil.
Dengan kalimat yg cukup hati2 anak yg sulung berkata " Pak kami ingin sekali merawat ibu, semenjak kami kecil melihat bapak merawat ibu tidak ada sedikitpun keluhan keluar dari bibir bapak.bahkan bapak tidak ijinkan kami menjaga ibu".
Dengan air mataberlinang anak itu melanjutkan kata2nya "sudah yg keempat kalinya kami mengijinkan bapak menikah lagi ,kami rasa ibupun akan mengijinkannya, kapan bapak menikmati masa tua bapak dengan berkorban seperti ini kami sudah tidak tega melihat bapak,kami janji kami akan merawat ibu bergantian".
Pak suyatno menjawab hal yg sama sekali tidak diduga anak2 mereka." Anak2ku Jikalau hidup didunia ini hanya untuk nafsu Mungkin bapak akan menikah, tapi ketahuilah dengan adanya ibu kalian disampingku itu sudah lebih dari cukup, dia telah Melahirkan kalian".. sejenak kerongkongannya tersekat, kalian yg selalu kurindukan hadir didunia ini dengan penuh cinta yg tidak satupun dapat menghargai dengan apapun. coba kalian tanya ibumu apakah dia menginginkan keadaanya seperti Ini. kalian menginginkan bapak bahagia, apakah bathin bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan keadaanya sekarang". kalian menginginkan bapak yg masih diberi Allah kesehatan dirawat oleh orang lain bagaimana dengan ibumu yg masih sakit. Sejenak meledaklah tangis anak2 pak suyatno merekapun melihat butiran2 kecil jatuh dipelupuk mata ibu suyatno..dengan pilu ditatapnya mata suami yg sangat dicintainya itu.
Sampailah akhirnya pak suyatno diundang oleh salah satu stasiun TV swasta untuk menjadi nara sumber diacara islami Selepas shubuh dan merekapun mengajukan pertanyaan kepada pak suyatno kenapa mampu bertahan selama 25 tahun merawat Istrinya yg sudah tidak bisa apa2..disaat itulah meledak tangis beliau dengan tamu yg hadir di studio kebanyakan kaum perempuanpun tidak sanggup menahan haru disitulah pak suyatno bercerita".
Jika manusia didunia ini mengagungkan sebuah cinta tapi dia tidak mencintai karena Allah semuanya akan luntur. Saya memilih istri saya menjadi pendamping hidup saya, dan sewaktu dia sehat diapun dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan bathinnya bukan dengan mata, dan dia memberi saya 4 orang anak yg lucu2.
Sekarang dia sakit berkorban untuk saya karena Allah..dan itu merupakan ujian bagi saya, sehatpun belum tentu saya mencari penggantinya apalagi dia sakit,,,setiap malam saya bersujud dan menangis dan saya dapat bercerita kepada Allah dan saya yakin hanya kepada Allah saya percaya untuk menyimpan dan mendengar rahasia saya, Subhannallah...!!!!!
Rabu, 03 September 2008
MENUJU PEMILU 2009
Suhu politik pada tahun 2009 diperkirakan akan semakin meningkat, ini disebabkan partai-partai mulai melakukan manuver mendekati Pemilu 2009. Konflik yang terjai diantara kelompok dan kekuatan partai politik akan semakin meningkat, apalagi tidak adanya saluran diskusi khusus untuk menganalisa konflik tersebut.
Perubahan politik yang radikal seperti sistem pemilihan presiden, hingga kini belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Kehidupan ekonomi yang masih sulit, kurangnya kontrol kebijakan sosial yang sangat menyengsarakan.
Rakyat yang kini mulai peka dan jenuh dengan komentar para potlitikus, dan bisnis politik yang hanya mengobral janji, serta baik pada saat kampanye dan menjelang pemilu.
Dari research yang dilakukan bahwa, pada umumnya masyarakat Indonesia menjelang Pemilu 2009 sudah tidak begitu peduli, dengan alasan mereka sudah bosan dengan janji-janji para peminpin atau jurkam yang berjanji akan meberikan kesejahteraan hidup kelak bila partai tersebut menang.
Saat ini rakyat sedang mengalami kesulitan ekonomi yang semakin melilit, untuk mencari pekerjaan semakin sulit, malah sebaliknya PHK dimana-mana. Mungkin dari pengalaman tersebutlah rakyat memilih Golput saat Pemilu 2009.
Perubahan politik yang radikal seperti sistem pemilihan presiden, hingga kini belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Kehidupan ekonomi yang masih sulit, kurangnya kontrol kebijakan sosial yang sangat menyengsarakan.
Rakyat yang kini mulai peka dan jenuh dengan komentar para potlitikus, dan bisnis politik yang hanya mengobral janji, serta baik pada saat kampanye dan menjelang pemilu.
Dari research yang dilakukan bahwa, pada umumnya masyarakat Indonesia menjelang Pemilu 2009 sudah tidak begitu peduli, dengan alasan mereka sudah bosan dengan janji-janji para peminpin atau jurkam yang berjanji akan meberikan kesejahteraan hidup kelak bila partai tersebut menang.
Saat ini rakyat sedang mengalami kesulitan ekonomi yang semakin melilit, untuk mencari pekerjaan semakin sulit, malah sebaliknya PHK dimana-mana. Mungkin dari pengalaman tersebutlah rakyat memilih Golput saat Pemilu 2009.
ADAKAH KEDAMAIAN DI NEGARA KITA
Sejenak kita perhatikan dan kita renungkan, apa yang ada dibenak anda mengenai negeri ini !!!
Sudahkah kedamaian merata di negeri kita ini. Apabila anda belum bisa merenungkannya, marilah kita lihat sejenak mengenai negeri kita.
Setelah terjadi tragedi 12 Mei 1998, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh politik, menginginkan adanya perubahan mengenai demokrasi bebas (bebas mengutarakan pendapat, aspirasi dan lain-lain di tempat umum). Tetapi apakah semuanya itu sudah dapat menciptakan kedamaian yang merata di negeri ini.
Marilah kita evaluasi atau kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama sepuluh tahun setelah kejadian tragedi Trisakti.
Mungkin sebagian peristiwa masih teringat oleh kita, tragedi Bom Bali, Bom Marriot, Kelaparan, di daerah tertinggal, kelangkaan sembako dan masih banyak lagi yang lainnya.
Sekarangpun masih kita lihat penggusuran yang diakhiri dengan tawuran antara warga dan Satpol PP, bentrokan antar kampung, suku. Tetapi apakah itu diperhatikan oleh mereka yang seharusnya menangani masalah tersebut, disamping itu dilain pihak sekian kelompok orang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan partainya, sibuk dengan program-program yang intinya untuk kepentingan pribadi. Masihkah kita dapat mengharapk atau merasakan bahwa kita memang tinggal dikampung sendiri. Lalu adakah terbesit dipikiran kita sebuah pertanya "Salah siapakah ini, dan harus bagaimanakah kita ?!!!
Sudahkah kedamaian merata di negeri kita ini. Apabila anda belum bisa merenungkannya, marilah kita lihat sejenak mengenai negeri kita.
Setelah terjadi tragedi 12 Mei 1998, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh politik, menginginkan adanya perubahan mengenai demokrasi bebas (bebas mengutarakan pendapat, aspirasi dan lain-lain di tempat umum). Tetapi apakah semuanya itu sudah dapat menciptakan kedamaian yang merata di negeri ini.
Marilah kita evaluasi atau kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama sepuluh tahun setelah kejadian tragedi Trisakti.
Mungkin sebagian peristiwa masih teringat oleh kita, tragedi Bom Bali, Bom Marriot, Kelaparan, di daerah tertinggal, kelangkaan sembako dan masih banyak lagi yang lainnya.
Sekarangpun masih kita lihat penggusuran yang diakhiri dengan tawuran antara warga dan Satpol PP, bentrokan antar kampung, suku. Tetapi apakah itu diperhatikan oleh mereka yang seharusnya menangani masalah tersebut, disamping itu dilain pihak sekian kelompok orang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan partainya, sibuk dengan program-program yang intinya untuk kepentingan pribadi. Masihkah kita dapat mengharapk atau merasakan bahwa kita memang tinggal dikampung sendiri. Lalu adakah terbesit dipikiran kita sebuah pertanya "Salah siapakah ini, dan harus bagaimanakah kita ?!!!
Langganan:
Postingan (Atom)
